Revisi per 11 Mei 2015 04.19 sunting Rudyindarto (bicara \| kontrib) 1.070 suntingan →‎Geografi ← Revisi sebelumnya		Revisi per 11 Mei 2015 04.28 sunting balikkan Rudyindarto (bicara \| kontrib) 1.070 suntingan →‎Sejarah Revisi selanjutnya →
Baris 81: Tahun [[1832]], pulau ini dikuasai oleh Andriantsoly, bekas raja [[Iboina]] di Madagaskar; tahun 1833 dikuasai kesultanan tetangganya, [[Mwali]] (Mohéli dalam Bahasa Perancis); tanggal 19 November 1935 dikuasai kembali oleh kesultanan Ndzuwani (Anjouan dalam Bahasa Perancis; pemerintahan ditetapkan dalam bentuk [[Qadi]] (dari bahasa Arab قاض yang berarti hakim), sejenis 'Magistrat Penghuni' dalam sebutan Britania), tapi tahun 1836 kemerdekaan diraih dibawah Sultan setempat terakhir. Mayotte bersama dengan [[Kepulauan Komoro]] lainnya dibeli oleh Perancis tahun [[1843]]. Saat Kepulauan Komoro memasuki pemilihan referendum tahun [[1974]] dan [[~~1746~~1976]] untuk memerdekakan diri dari Perancis, Mayotte menjadi satu-satunya bagian konstituensi yang menolak kemerdekaan dan memilih untuk tetap bergabung dengan Perancis (masing-masing 63,8% dan 99,4%). Walau begitu, [[Komoro]] tetap mengklaim Mayotte sebagai bagian dari negara mereka. Draf resolusi [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] tahun 1976 yang didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan mengakui kedaulatan Komoro atas Mayotte, tetapi Perancis melakukan veto atas resolusi itu (Perancis terakhir mengeluarkan veto dalam Dewan pada tahun [[2011]]). [[Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa]] telah mengeluarkan berbagai resolusi mengenai masalah itu, yang diangkat dari judul: "Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro" tahun 1995. Sejak [[1995]], Mayotte tidak lagi dibicarakan oleh Majelis Umum. <div style="clear:left;">[[Berkas:2004 12 12 18-24-04 rose sea in mamoudzou mayotte island.jpg\|left\|thumb\|Laut dekat [[Mamoudzou]]]]</div> Setelah 10 tahun menjadi [[jajahan seberang laut]] Perancis, Mayotte resmi menjadi [[departemen seberang laut]] Perancis pada Maret 2011 berdasarkan hasil dari [[referendum status Mayotte 2009\|referendum 29 Maret 2009]].<ref>{{fr icon}} {{cite web\|url=http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/03/14/01006-20090314ARTFIG00183--enquete-sur-le-futur-101-e-departement-.php\| title=Enquête sur le Futur 101e Département}}</ref> Dalam hasil referendum tersebut, 95,5 persen pemilih memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari "jajahan seberang laut" menjadi departemen ke-101 Perancis.<ref>{{cite web \|url=http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/comorosandmayotte/5072354/Mayotte-votes-to-become-Frances-101st-dpartement.html \|title=Mayotte votes to become France's 101st department \|publisher=Telegraph.co.uk \|date=29 March 2009 \|accessdate=1 April 2011}}</ref> Hukum Islam tradisional tidak resmi yang diterapkan di dalam beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat Mayotte sehari-hari akan dihapuskan secara bertahap dan digantikan oleh [[kode Napoleon\|hukum Perancis]] yang menjanjikan kebebasan beragama, melarangkan poligami, dan menyetarakan hak-hak laki-laki dan perempuan.<ref>{{fr icon}} [http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/03/29/mayotte-vote-en-faveur-de-la-departementalisation_1174015_823448.html#ens_id=1173404 Mayotte vote en faveur de la départementalisation], ''Le Monde'', 29 March 2009</ref> Selain sistem perpajakan Perancis yang akan diterapkan di Mayotte sebagai syarat menjadi departemen, kesejahteraan sosial Mayotte akan dinaikkan secara bertahap selama 20 tahun supaya setara dengan departemen-departemen [[Perancis Metropolitan]].<ref>{{cite web \|url=http://www.connexionfrance.com/Mayotte-department-101-France-Outre-Mer-overseas-Indian-Ocean-12618-view-article.html \|title=Mayotte becomes 101st department \|work=The Connexion \|date=31 March 2011 \|accessdate=2 April 2011}}</ref>

Mayotte: Perbedaan antara revisi