Media di Indonesia: Perbedaan antara revisi

[[Pluralisme]] mulai terjadi ketika pemerintahan [[Reformasi]] (pemerintahan setelah orde baru) mulai mengijinkanmengizinkan berdirinya sebuah stasiun [[radio]] dan [[televisi]] yang baru. Pada awalnya, terdapat aturan bahwa seluruh stasiun televisi harus berbasis di Jakarta. Lisensi atau izin untuk mendirikan stasiun televisi pada awalnya juga hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, seperti anggota keluarga mantan [[Presiden]] [[Soeharto]], orang-orang yang dekat dengan pemerintahan, dan beberapa konglomerat lainya<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Dalam beberapa tahun runtuhnya orde baru, perkembangan media, khususnya media televisi dapat dikatakan cukup pesat. Saat itu sebagian media televisi telah mampu menjangkau sekitar 70 hingga 80 persen populasi seluruh [[masyarakat Indonesia]]. Karena beberapa televisi baru mulai bermunculan, maka mengakibatkan persaingan antar televisi tersebut untuk mendapatkan pendapatan [[iklan]] dan penonton. Persaingan yang cukup pesat menyebabkan beberapa media mulai tertarik dan tergoda untuk mendorong batas-batas yang selama ini dipegangnya. Salah satu batasan yang mulai ditinggalkan adalah mengenai larangan menayangkan program [[berita]] selain yang dihasilkan oleh negara, yaitu berita dari [[TVRI]] (Televisi Republik Indonesia)<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Saat itu TVRI adalah sebuah stasiun televisi yang dikelola oleh pemerintah, sehingga berita yang dihasilkan oleh stasiun televisi tersebut lebih memihak dan menguntungkan pemerintah.

Jumlah surat kabar atau Koran dan beragam media cetak lainnya telah berkembang dengan signifikan sejak tahun [[1998]], atau sejak berakhirnya masa pemerintahan orde baru<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Lebih dari 50 surat kabar harian utama diterbitkan di seluruh [[Nusantara]], dengan mayoritas di pulau [[Jawa]]. Bahkan, terdapat ratusan surat kabar, [[majalah]], dan [[tabloid]] baru bermunculan. Surat kabar yang memperoleh pembaca terbanyak adalah surat kabar [[Kompas]], yang berbasis di [[Jakarta]]. Surat kabar Kompas memproduksi 523.000 eksemplar, disusul oleh [[Suara Merdeka]] yang berbasis di [[semarang]], [[Berita Buana]] yang berbasis di Jakarta, [[Pikiran Rakyat]] yang berbasis di [[Bandung]], dan [[Sinar Indonesia Baru]] yang berbasis di [[Medan]] dengan masing-masing produksi sekitar 150.000 eksemplar<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Selain itu terdapat juga surat kabar yang beredar dengan menggunakan [[Bahasa Inggris]]. Surat kabar berbahasa Inggris yang diterbitkan di Jakarta adalah [[Jakarta Post]] dan [[Jakarta Globe]], dengan masing-masing produksi sekitar 40.000 eksemplar<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Pada tahun 2003. Surat kabar dibaca oleh sekitar 8,6 persen masyarakat Indonesia, sedangkan menurut lembaga surveysurvei [[Nielsen]], sebanyak 12 persen masyarakat Indonesia saat ini masih membaca dan mengkonsumsi surat kabar<ref name="nielsen.com">http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-jawa.html</ref>. Selain surat kabar, juga terdapat majalah mingguan yang terbit dengan menggunakan bahasa Inggris. Majalah tersebut adalah majalah berita mingguan [[Tempo]] dan [[Grata]]. Saat ini, total pembaca majalah menurut lembaga surveysurvei Nielsen adalah sekitar 5 persen dari jumlah penduduk Indonesia<ref name="nielsen.com"/>. Saat ini, hampir seluruh surat kabar dan majalah selain memproduksi berita dalam bentuk cetak, juga memiliki edisi online-nya. Produsen surat kabar yang memiliki luas jangkauan yang besar juga menggunakan digital printing remote untuk dapat mencetak surat kabar dari tempat berbeda, agar dapat memecahkan masalah distribusi di daerah-daerah terpencil di Indonesia<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. [[ANTARA]] adalah kantor berita resmi [[pemerintah Indonesia]]. [[Monumen Pers Nasional]] saat ini memiliki lebih dari satu juta koleksi surat kabar dan majalah, serta berbagai pameran dan [[artefak]] yang terkait dengan [[sejarah]] [[pers]] di Indonesia<ref>http://mpn.kominfo.go.id/index.php/2013/12/11/pelestarian-arsip-dan-peningkatan-pelayanan-melalui-digitalisasi/</ref>.

[[Televisi]] adalah media yang menyebarkan dan menyampaikan pesan serta informasi dalam bentuk [[suara]] (audio) dan [[gambar]] (visual). Karena kemampuannya tersebut, maka dapat dikatakan bahwa televisi lebih menarik, sehingga banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Bahkan, menurut surveysurvei yang dilakukan oleh [[Nielsen]], sekitar 95 persen masyarakat Indonesia mengkonsumsi dan menonton televisi<ref>http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2014/nielsen-konsumsi-media-lebih-tinggi-di-luar-jawa.html.</ref>. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan [[media penyiaran]], khususnya televisi sangat tinggi di Indonesia. Televisi bahkan mampu menjangkau hampir seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia banyak mengonsumsi televisi untuk mencari informasi, mengetahui keadaan [[politik]], [[ekonomi]], dan [[sosial]], menggunakan sebagai [[pendidikan]], [[pengetahuan]] dan juga [[hiburan]]. Saat ini, terdapat beragam program yang ditayangkan televisi guna untuk memenuhi kepuasan penontonnya, di antara lain adalah program [[berita]], [[sinetron]], [[komedi]], [[talk show]], [[reality show]], [[pencarian bakat]] dan sebagainya.

Saat ini, televisi diatur oleh pemerintahan melalui [[Direktorat Jendral Telekomunikasi]] dan [[Komisi Penyiaran Indonesia]] (KPI)<ref name="ReferenceA">Kuipers, Joel C. " Post and Telecommunications", in (Frederick, William H. and Worden, Robert L. 2011. Indonesia: a country study. Washington, DC: Federal Research Division, Library of Congress. )</ref>. Saat ini, televisi dan radio nasional dikendalikan dan dikelola oleh jaringan pemerintah, sedangkan televisi dan radio swasta yang bersifat komersial dikendalikan oleh pihak [[swasta]] atau pemilik perorangan. Televisi komersial swasta muncul dan berkembang sejak diperkenalkannya RCTI di wilayah Jakarta pada tahun 1988<ref name="ReferenceA"/>. Pada awal abad 21, sistem komunikasi terus menerus ditingkatkan hingga mampu membawa membawa sinyal televisi untuk setiap desa di negara ini. Saat ini, hampir seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses dan menonton 11 saluran program televisi. Saluran televisi tersebut terdiri dari saluran televisi nasional yang dimiliki oleh Negara, serta 14 saluran komersial swasta. Saluran nasional adalah [[TVRI]], sedangkan 14 saluran televisi komersial swasta adalah [[RCTI]], [[Global TV]], [[MNCTV]], [[INews TV|iNews TV]], [[SCTV]], [[Indosiar]], [[Antv|antv]], [[TvOne|tvOne]], [[MetroTV]], [[Trans7]], [[Trans TV]], [[Rajawali Televisi|RTV]], [[Kompas TV]], dan [[NET.]]. Selain 11 saluran tv yang memiliki luas jangkauan siaran nasional, terdapat juga 54 stasiun televisi lokal pada tahun 2009, seperti [[Bali TV]] di [[Bali]], [[Jak tv]] di Jakarta, dan [[Pacific TV]] di [[Manado]].

[[Radio]] adalah media yang menyebarkan dan menyampaikan pesan serta komunikasi dalam bentuk suara ([[audio]]). Seperti hal nya televisi, radio juga diatur dan berada di bawah pengawasan negara atau pemerintah melalui [[Direktorat Jendral Telekomunikasi]] dan [[Komisi Penyiaran Indonesia]] (KPI)<ref name="ReferenceA"/>. Saat ini, terdapat lebih dari 3.000 stasiun radio yang masih aktif di seluruh [[Indonesia]], namun hanya sedikit saja radio yang dapat melakukan siaran dalam luas jangkauan nasional. Radio [[Jakarta News]], [[Sonora]], dan [[Prambors]] adalah contoh dari radio yang mampu melakukan siaran dalam skala [[nasional]], sedangkan mayoritas stasiun radio lain hanya mampu menyiarkan dalam skala lokal. [[Radio DJ]], [[JJFM]], dan [[Radio Istra]] adalah contoh stasiun radio yang melakukan siaran di Kota [[Surabaya]], dan [[Global FM Bali]] yang melakukan siaran di [[Denpasar]]. Stasiun radio privat atau swasta dapat membuat dan menyiarkan sendiri bulletin berita mereka. Selain itu, penyiar asing yang bukan merupakan karyawan dari stasiun radio tersebut juga dapat menyumbangkan informasi ataupun program tertentu<ref name="ReferenceA"/>. [[Radio Republik Indonesia]] (RRI) adalah salah satu jaringan radio Negara Indonesia, yang memiliki jaringan berita nasional, serta stasiun regional di kota-kota besar di seluruh negeri, sedangkan [[Voice of Indonesia]] adalah divisi untuk penyiaran luar negeri. Kini, dengan perkembangan jamanzaman, beberapa stasiun radio juga menyiarkan program menggunakan teknologi dan sistem digital, sehingga terdapat [[radio digital]] yang berdasarkan digital audio.

[[Internet]] merupakan singkatan dari ''interconnection-networking''. Internet memiliki kemampuan untuk menghubungkan sejumlah [[komputer]] untuk membentuk suatu jaringan di seluruh dunia. Saat ini, Internet telah berkembang dengan pesat. Hal ini terlihat dari surveysurvei yang dilakukan oleh sebuah lembaga bernama [[Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia]] (APJII)<ref>Http://www.apjii.or.id/read/article/statistik/262/statistik-internet-indonesia-.html</ref>, yang menunjukan bahwa pada tahun 1998, pengguna internet di Indonesia hanya berjumlah sekitar 500 ribu pengguna, sedangkan pada tahun 2015 pengguna internet mencapai angka 139 juta. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan internet di Indonesia telah sangat berkembang, dan bahkan angka pengguna internet diperkirakan akan terus menerus meningkat. Internet merupakan salah satu teknologi yang sangat penting dalam media baru, karena hampir seluruh media baru membutuhkan koneksi internet. Dengan adanya internet, pengguna media dapat mengakses berbagai aplikasi dalam media baru, seperti:

Sejak adanya transisi menuju [[demokrasi media]], mulailah bermunculan ribuan media [[publikasi]] cetak, stasiun radio dan televisi baru yang memiliki lisensi di seluruh penjuru negeri<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Ribuan media tersebut memiliki izin publikasi dan penyiaran, baik bersifat lokal, regional, maupun nasional. Pemerintah bahkan tidak dapat mencabut izin publikasi dan penyiaran media tersebut hanya karena informasi yang mereka tulis atau siarkan<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. [[Presiden]] [[Abdurrahman Wahid]] juga membuat kebijakan yang berdampak pada melemahnya kemampuan pemerintah untuk mengendalikan media. Pada masa awal pemerintahannya, dia menghapuskan [[Departemen Penerangan]] yang menjadi momok bagi para insan [[pers]] pada masa jamanzaman orde baru<ref>http://news.detik.com/berita/502415/kekang-kebebasan-pers-gus-dur-minta-depkominfo-dihapus</ref>. Badan atau lembaga sensor, seperti [[Badan Sensor Film Indonesia]] dan [[Lembaga Sensor Film]] tetap beroperasi, hanya saja tidak membatasi hal-hal yang berhubungan dengan pernyataan-pernyataan [[politik]]<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Lembaga sensor hanya berwenang untuk melakukan pengawasan dan pengaturan “moralitas publik”, seperti halnya seksualitas. Namun, Presiden [[Megawati Soekarnoputri]] mengaktifkan kembali Departement Penerangan pada saat dia berkuasa<ref>http://news.liputan6.com/read/17404/sutjipto-pemerintah-akan-menghidupkan-kembali-deppen</ref>. Hal ini memberikan dampak yang cukup buruk, karena dengan tidak adanya represi yang signifikan dari pemerintah, individu swasta dapat mengajukan tuntutan hukum kepada pelaku atau penanggung jawab media<ref name="Kuipers, Joel C 2011"/>. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah kasus yang melibatkan pengusaha swasta [[Tomy Winata]], yang menggugat kepada pemimpin redaksi [[Tempo]], [[Bambang Harymurti]]. Berdasarkan tuntutan tersebut, Harymurti dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama satu tahun penjara<ref>http://news.detik.com/berita/209071/pemred-tempo-bambang-harymurti--dijatuhi-1-tahun-penjara</ref>. Janne Halim-16722