Taufik Basari: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Wagino Bot (bicara | kontrib) k minor cosmetic change |
k Bot: Penggantian teks otomatis (-Praktek +Praktik); perubahan kosmetika |
||
Baris 20:
Lulus dari [[Northwestern University]], [[Chicago]], AS pada tahun 2005 ia mengantungi gelar LL.M dalam '''International Human Rights Law''' yang diperolehnya melalui beasiswa [[Fulbright]], sebuah beasiswa bergengsi di Amerika Serikat.
Sebelumnya ia juga alumnus dari Universitas Indonesia dengan dua gelar sarjana, Sarjana Hukum yang diraih tahun 2000 dan Sarjana Filsafat pada tahun 2003. Pemilik izin
Semasa mahasiswa, ia aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan baik formal maupun informal seperti Lembaga Kajian Keilmuan (LK-2), Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam, Keluarga Besar Universitas Indonesia (KBUI), Kesatuan Aksi Mahasiswa UI dan Komunitas Mahasiswa Filsafat UI.
Baris 32:
Selanjutnya ia juga menangani kasus buruh Hotel [http://www.shangri-la.com/en/property/jakarta/shangrila/ Shangri-La]; kasus bom asrama mahasiswa Aceh; kasus pidana hukuman mati, Memimpin Tim Advokasi kasus Uji Materil UU Kebenaran dan Rekonsiliasi di Mahkamah Konstitusi; kasus praperadilan [[Soeharto]]; kasus Delapan Pamen Polri; kasus penggusuran Nelayan Kali Adem; dan berbagai kasus penghinaan Presiden, seperti kasus Iqbal Siregar, kasus Nanang dan Muzakir, kasus Pemred Rakyat Merdeka, kasus Fahrur Rahman, kasus Bibit-Chandra dan lain-lain.
Taufik Basari dikenal sebagai advokat spesialisasi Konstitusi. Berbagai perkara di [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id Mahkamah Konstitusi] telah ditanganinya, mulai dari Pengujian Undang-Undang (PUU), Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif (PHPU) dan Pemilukada (PHPUD) serta Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN), antara lain [http://www.youtube.com/watch?v=ZY6TaohGEE4 Pengujian UU Badan Hukum Pendidikan] dan UU Sistem Pendidikan Nasional, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=3927 Pengujian UU PNPS tentang Pelarangan Buku], [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=1090 Pengujian UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi], [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=2641 Pengujian UU Pemilihan Presiden], [http://www.youtube.com/watch?v=mjIt11TN1mM Pengujian UU tentang Advokat], Pengujian UU tentang MPR, DPR dan DPRD, Pengujian UU tentang Penanaman Modal, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.BeritaInternalLengkapVideo&id=5670 Pengujian UU tentang Mahkamah Konstitusi], [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=3362 Pengujian formil UU Mahkamah Agung], Pengujian UU Intelejen, Pengujian UU Pemasyarakatan, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=3448 Pengujian UU KPK] dan berbagai UU lainnya. Selain itu juga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislative, ia pernah memenangkan [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=3387 PHPU atas nama Pdt Elion Numberi untuk Dewan Perwakilan Daerah RI asal Papua], Perselisihan Hasil Pemilukada [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.BeritaInternalLengkapVideo&id=5469 (PHPUD) Kota Jayapura], PHPUD Kabupaten Jayapura, PHPUD Kabupaten Samosir, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.BeritaInternalLengkapVideo&id=5360 PHPUD Kabupaten Kuantan Singingi], PHPUD Kabupaten Merauke, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=5013 PHPUD Kabupaten Yahukimo], PHPUD Kabupaten Simalungun, [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=5100 PHPUD Kabupaten Natuna], [http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.Berita&id=4868 PHPUD Kabupaten Kep. Yapen], PHPUD Kabupaten Nduga, dan sebagainya. Kiprahnya di Mahkamah Konstitusi semakin lengkap juga ketika menangani perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Papua melawan KPU Pusat.
Keahliannya meliputi litigasi pidana, perdata, tata usaha negara; advokasi kebijakan meliputi legal reform, judicial reform dan security sector reform; HAM khususnya bidang hak-hak sipil dan politik, anti penyiksaan, transitional justice dan filsafat HAM.
| |||