Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Perbedaan antara revisi

Terbentuknya Kemitraan dapat ditelusuri-balik sejak terjadinya [[krisis ekonomi]] dan politik yang menimpa [[Indonesia]] pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan negara-negara donor berkumpul dengan semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di [[Indonesia]]. Tuntutan akan [[Reformasi]] merupakan hal yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa [[Indonesia]] dilihat dari isu tata pemerintahan dan, oleh karena itu, sasaran utama [[Reformasi]] adalah menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sebuah negara baru yang lebih bertanggung gugat. Kerjasama mereka ini berkontribusi pada suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas pada bulan Juni 1999 dan menghasilkan satu landasan yang ideal untuk menggerakkan upaya serupa guna memajukan pembaruan tata pemerintahan.<ref>[http://www.kemitraan.or.id/main_ind/content2/21/25 Sejarah Singkat]</ref> Digagas oleh [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]], [[Bank Dunia]], dan [[Bank Pembangunan Asia]], Kemitraan (Partnership) secara resmi diluncurkan pada Oktober 2000.<ref>Gordon Crawford dan Yulius P. Hermawan, Whose Agenda? "Partnership" and International Assistance to Democratization and Governance Reform in Indonesia, ''Contemporary Southeast Asia'' Vol. 24, No. 2 (August 2002), hal. 204. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)</ref> Pengaturan pengelolaan menempatkan Kemitraan (Partnership) sebagai Lembaga Pelaksana, [[Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional]] sebagai Lembaga Mitra Penanggungjawab, dan [[Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa]] sebagai Lembaga Pengelola Dana Perwalian.<ref>Memacu Pembaruan Tata Pemerintahan, ''Laporan Tahunan 2008'', Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, hal.10.</ref> Sejak tahun 2003, Kemitraan (Partnership) menjadi badan hukum independen dan terdaftar sebagai perkumpulan perdata nirlaba.

# [[Benjamin Mangkoedilaga]], mantan Koordinator [[Komisi Kebenaran dan Persahabatan]] dari pihak Indonesia

# Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI dan aktivis perempuan

== Tata Pemerintahan Internal ==

# [[Agus Widjojo]], mantan Wakil Ketua [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] dan Deputi [[Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi]] RI

# [[Benjamin Mangkoedilaga]], mantan Koordinator [[Komisi Kebenaran dan Persahabatan]] dari pihak Indonesia

# Eva Kusuma Sundari, anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI

# Frans A. Wospakrik, Wakil Ketua [[Majelis Rakyat Papua]] dan mantan Rektor [[Universitas Cenderawasih]]

# Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI dan aktivis perempuan

# [[Nurul Arifin]], anggota [[Dewan Perwakilan Rakyat]] RI

Belajar dari proses pembaruan yang sulit di [[Indonesia]], seringkali terhambat oleh berbagai kepentingan, dan tantangan dalam mewujudkan perubahan. Namun, Kemitraan (Partnership) menemukan pendekatan unik yaitu ''menciptakan keseimbangan antara penguatan kapasitas dari dalam dan penekanan dari luar''. Kemitraan (Partnership) bekerja pada dua lini tersebut untuk memastikan efektifitas program: membangun kapasitas internal lembaga negara, sementara pada saat yang sama meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk memantau lembaga-lembaga tersebut, dan proses pembaruan yang lebih luas.

Berkat kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak (masyarakat sipil, korporasi, pemerintah, dan masyarakat internasional), Kemitraan (Partnership) berhasil dalam memfasilitasi perbaikan kebijakan publik (penyusunan peraturan perundang-undangan baru atau revisi/amandemen peraturan perundang-undangan yang sudah ada), reformasi birokrasi, pembaruan dalam bidang peradilan dan demokratisasi, UU Antikorupsi, strategi-strategi nasional dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi, menciptakan Indeks Tata Pemerintahan Indonesia, mendorong dan memfasilitasi tata pemerintahan dalam sektor lingkungan hidup dan ekonomi, mendorong kesetaraan gender, memperkuat dan mereformasi lembaga kunci, memberdayakan masyarakat sipil, dan membangun kesadaran melalui penyebarluasan isu-isu tata pemerintahan yang baik.<ref>Melestarikan Semangat Reformasi, ''Laporan Tahunan 2010'', Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia, hal.59</ref>

# [http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/20110701114745.Policy%20Recomendation%20KALTIM%20web.pdf Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan Timur]

# [http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/BOOK%20SJG%20Pedoman%20Pemantauan%20Seleksi%20dan%20Perekrutan%20Bintara%20Polri.pdf Pedoman Pemantauan Seleksi dan Perekrutan Bintara Polri]