Agus Widjojo: Perbedaan antara revisi

|imagesimage={[Berkas:Agus Widjojo.jpg]}

[[Letjen]] [[TNI]] ([[Purnawirawan|Purn]].) '''Agus Widjojo''' ({{lahirmati|[[Solo]], [[Jawa Tengah]]|8|6|1947}}) adalah seorang [[purnawirawan]] [[perwira tinggi]] [[TNI Angkatan Darat]]. Agus saat ini menjabat sebagai [[Lemhannas|Gubernur Lemhannas]] sejak 15 April 2016. Jabatan militer terakhirnya adalah Kepala Staf Teritorial [[TNI]], Agus juga adalah mantan [[Daftar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia|Wakil Ketua]] [[Majelis Permusyawaratan Rakyat]] mewakili Fraksi TNI/Polri (29periode Oktober 2001-2003)2001−2003 menggantikan [[Hari Sabarno]] yang diangkat menjadi [[Menteri Dalam Negeri]] dalam [[Kabinet Gotong Royong]].<ref>{{cite book|title=Political Reform in Indonesia After Soeharto|last=Crouch|first=Harold|authorlink=Harold Crouch|page=158|year=2010|publisher=Institute of Southeast Asian Studies|isbn=978-981-230-920-4}}</ref><ref>[http://www.kemitraan.or.id/id/agus-widjojo AGUS WIDJOJO]</ref> Tak sampai akhir jabatan, beliau digantikan oleh Slamet Supriyadi, Ketua Fraksi TNI/Polri saat itu karena mengakhiri masa dinas prajurit.

Selama pengangkatannya sebagai Komandan [[Sekolah Staf dan Komando TNI]] (SESKO TNI), sebuah [[wadah pemikir]] TNI, dia bertanggung jawab untuk restrukturisasi doktrin politik dan keamanan TNI. Jenderal Purnawirawan Agus Widjojo telah memainkan peran yang penting dalam pembaruan militer. Pada tahun 1998, ia bahkan pernah berpendapat bahwa militer seharusnya keluar dari [[politik]] dengan mengatakan,'' "Mereka yang melihat kebutuhan untuk menjadikan militer sebagai bagian dari sistem yang lebih demokratis adalah mereka yang telah terkena sistem demokrasi''".<ref>[http://www.kemitraan.or.id/id/agus-widjojo "Kemitraan: Agus Widjojo"]</ref> Pada 1998, Letjen Agus Widjojo dan Letjen [[Susilo Bambang Yudhoyono]] adalah jenderal bintang tiga semasa [[Wiranto]] waktu itu Panglima TNI, diminta menyiapkan konsep reformasi TNI.<ref>[https://m.tempo.co/read/news/2015/09/28/078704517/sby-kalau-ada-yang-mau-kudeta-saya-paling-depan-menolak "SBY-Kalau ada yang mau kudeta, Saya paling depan menolak!"]</ref>

Dalam peluncuran bukunya tahun 2015 mengenai Transformasi TNI, dia mengemukakan pada pemerintahan saat ini banyak peran di luar profesi kemiliteran yang “dititipkan” untuk dilaksanakan TNI, di antaranya mewujudkan swasembada pangan dan lain-lain. Menurut Widjojo, peran dan tugas utama TNI adalah pertahanan negara dan setelah disadari banyak peran di luar kemiliteran pada saat itu mengganggu kehidupan demokrasi Indonesia maka jangan lagi TNI ditarik ke wilayah itu. Dia tegaskan, kepercayaan diri kalangan elit dan pucuk pimpinan sipil negara ini dapat ditinggikan dengan lebih menumbuhkan kapasitas di antara mereka.<ref>[http://www.antaranews.com/berita/520503/letjen-purn-agus-widjojo-luncurkan-buku-transformasi-tni "Letjen Purn Agus Widjojo luncurkan Buku Transformasi TNI"]</ref> [[Tentara Nasional Indonesia]] perlu memusatkan perhatian pada tugas pokoknya menjaga pertahanan nasional, sehingga sebagai implikasinya mesti melepaskan tanggung jawab di sektor keamanan dalam negeri, seperti dalam kasus tumpang tindih [[TNI AL]] dengan [[Bakamla]]. “Masih ada salah pengertian bahwa keamanan laut dan keamanan maritim berada di tangan TNI Angkatan Laut. Perlu ditanamkan pengertian, fungsi keamanan maritim merupakan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan nasional yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum sipil,” kata Agus.<ref>[http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151004163018-20-82691/tumpang-tindih-aturan-penegakan-hukum-maritim/"Tumpang Tindih Aturan Penegakan Hukum Maritim"]</ref>

Dalam bidang [[HAM]], Agus Widjojo juga sempat menjabat sebagai anggota [[Komisi Kebenaran dan Persahabatan]] RI-Timtim yang menangani dugaan pelanggaran HAM Indonesia di [[Timor Timur]]. Meski ayahnya merupakan korban tragedi G30S, Agus memiliki perhatian mengenai tragedi politik Indonesia pada 1965. Agus Widjojo salah satu penasihat Forum Silaturahmi Anak Bangsa, forum yang didirikan pada 2003 yang mempertemukan anak-anak korban konflik politik 1965.<ref>[https://m.tempo.co/read/news/2016/04/16/078763153/jadi-gubernur-lemhanas-ini-rekam-jejak-agus-widjojo "Jadi Gubernur Lemhanas, ini rekam jejak Agus Widjojo"]</ref> Terbaru, Beliauia juga merupakan penggagas Simposium Nasional membedah Tragedi 1965 yang diadakan melalui [[Kemenkopolhukam,]] pada 2016.<ref>[http://portalkbr.com/04-2016/_wawancara__penyelesaian_tragedi_65__kenapa_harus_lewat_simposium_/80369.html "Wawancara Penyelesaian Tragedi 65, Kenapa harus lewat Simposium?"]</ref>

BeliauIa pernah menjabat sebagai Deputi Kepala [[Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi]] (UKP3R) pada masa Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] masa kepresidenanperiode pertama. Dia adalah Senior Fellow dari [[Centre for Strategic and International Studies]] dan ''Visiting Fellow Senior'' dari Institut Pertahanan dan Studi Strategis di Singapura. Ia juga merupakan penasihat di Dewan Institut Perdamaian dan Demokrasi (IPD), [[Universitas Udayana]], [[Bali]] yang menggagas [[Bali Democracy Forum]]. Ia telah menulis berbagai artikel tentang isu-isu keamanan di wilayah [[Asia-Pasifik]].

Pada 15 April 2016, Presiden [[Joko Widodo]] (Jokowi) resmi melantik Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo sebagai Gubernur [[Lembaga Ketahanan Nasional]] (Lemhanas), di [[Istana Merdeka]], [[Jakarta, Jumat (15/4/2016)]]. Surat pengangkatan Agus tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43/TPA/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Lemhanas.<ref>[http://news.okezone.com/read/2016/04/15/337/1363951/agus-widjojo-resmi-jabat-gubernur-lemhanas "Agus Widjojo resmi jabat Gubernur Lemhanas"]</ref>

# Gubernur Lemhanas (15 April 2016 - SekarangSsekarang)