Angkatan Kelima: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Robot: Cosmetic changes |
|||
Baris 6:
Unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ([[ABRI]] sekarang [[TNI]]) secara resmi pada saat Demokrasi Terpimpin terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Kepolisian. Pada saat itu, masing-masing unsur merupakan Kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden/Panglima Besar Revolusi. Sekalipun ada Panglima Angkatan Bersenjata atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata merangkap Menteri Koordinator bidang Hankam, sifatnya hanyalah berurusan dengan administrasi tidak memegang komando. Keberadaan Angkatan Kepolisian, yang dijadikan unsur Hankam, masih berlanjut hingga pada tahun 1999, ketika akhirnya Kepolisian dilepas dari unsur Hankam. Demikian pula ketika masa revolusi kemerdekaan, Kepolisian dibawah [[Departemen Dalam Negeri]].
Pada masa Demokrasi terpimpin, [[Berkas:Contoh.jpg]]Partai Komunis Indonesia merupakan partai besar Indonesia paska [[Pemilu 1955]], merupakan unsur dalam konsep [[Nasakom]] (Nasional, Agama dan Komunis). Dengan situasi politik yang penuh gejolak dan seruan revolusioner dari [[Presiden Soekarno]] serta banyaknya Konflik seperti Irian Barat ([[Trikora]]) dan Ganyang Malaysia ([[Dwikora]]) yang membutuhkan banyak sukarelawan-sukarelawan, PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah/Presiden untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri atas kaum buruh dan tani yang dipersenjatai.
Hal ini menimbulkan kegusaran dikalangan pimpinan militer khususnya Angkatan Darat. Khawatir unsur ini digunakan oleh PKI untuk merebut kekuasaan, meniru pengalaman dari revolusi baik dari [[Rusia]] maupun [[RRC]]. Oleh karena itu itu, pimpinan Angkatan Darat menolak usulan itu.
| |||