Tentara Keamanan Rakyat: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Menolak perubahan teks terakhir (oleh Rois heldan argayudha) dan mengembalikan revisi 11798078 oleh Bozky |
k Bot: Perubahan kosmetika |
||
Baris 20:
Pembentukan angkatan perang ini bertujuan untuk mengatasi situasi yang mulai tidak aman, akibat kedatangan kembali tentara sekutu ke Indonesia setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
TKR terdiri dari TKR Darat, TKR Laut dan TKR Jawatan Penerbangan yang semuanya berasal dari perubahan BKR Darat, BKR Laut dan BKR udara.
Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia kemudian mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi '''Tentara Keselamatan Rakyat''' pada tanggal 7 Januari 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946.
== Pembentukan ==
Pada tanggal 5 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pembentukan tentara kebangsaan. [[Wakil Presiden Indonesia|Wakil Presiden]] [[Mohammad Hatta]] lalu memanggil bekas perwira [[KNIL]], Mayor [[Oerip Soemohardjo]] ke [[Jakarta]] untuk menyusun organisasi tentara.{{sfn|Hatta|2011|p=112}}
Pada tanggal 6 Oktober 1945, pemerintah mengangkat [[Suprijadi]], seorang tokoh pemberontakan PETA di [[Blitar]], untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat, dan Wakil Presiden Mohammad Hatta kemudian mengangkat Oerip menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal.{{sfn|Sejarah TNI jilid I|2000|p=18}}
Baris 32:
Pada tanggal 9 Oktober 1945, [[Komite Nasional Indonesia Pusat]] mengeluarkan seruan mobilisasi TKR yang isinya menyerukan kepada seluruh pemuda rakyat Indonesia baik yang belum maupun yang sudah pernah memperoleh latihan militer, untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TKR. Pada tanggal 14 Oktober 1945 para perwira bekas KNIL bangsa Indonesia, mengeluarkan penyataan kepada pemerintah Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat, bahwa para perwira tersebut berdiri di belakang pemerintah Indonesia dan siap menerima perintah apapun.{{sfn|Sejarah TNI jilid I|2000|p=17}}
Pada tanggal 20 Oktober 1945 pemerintah mengangkat Suprijadi sebagai Pimpinan Tertinggi TKR dan Oerip Soemohardjo sebagai Kepala Staf Umum. Tetapi Suprijadi tidak pernah muncul untuk menduduki jabatannya. Setelah Mayor Oerip diangkat sebagai Kepala Staf Umum dengan pangkat Letnan Jenderal, Oerip dengan segera menyusun organisasi Markas Tertinggi TKR (MT-TKR), meniru Departemen Peperangan [[Hindia Belanda]].{{sfn|Sejarah TNI jilid I|2000|p=18}} Kemudian disusun juga organisasi Markas Besar Umum (MBU) yang merupakan bagian Markas Besar Tertinggi TKR.
Awalnya Markas Tertinggi TKR ditetapkan di [[Purwokerto]], tetapi berdasarkan saran dan pertimbangan strategi dari Oerip, markas tertinggi kemudian dipindahkan ke [[Yogyakarta]].{{sfn|Hatta|2011|p=113}} Purwokerto terletak di daerah yang lebarnya kira-kira 100 km, sedangkan Yogyakarta terletak di daerah yang jauh lebih luas.
=== Pembentukan TKR Laut ===
Baris 57:
== Panglima pertama ==
{{main|Panglima Tentara Nasional Indonesia}}
Sampai dengan awal bulan November 1945, TKR tidak memiliki pimpinan tertinggi karena [[Suprijadi]] tidak pernah muncul untuk menduduki jabatannya. Maka untuk memilih pimpinan tertinggi, TKR mengadakan sebuah konferensi pada tanggal 12 November 1945 di Yogyakarta. Di bawah pimpinan Kepala Staf Umum TKR, dilakukan pemilihan Pimpinan Tertinggi TKR. Yang menghadiri pertemuan itu adalah para panglima divisi dan komandan resimen. Hadir pula [[Paku Buwono XII]], [[Hamengku Buwono IX]], [[Mangkunegoro VIII]] dan [[Paku Alam VIII]].{{sfn|Sejarah TNI jilid I|2000|p=24}}
Dalam konferensi itu terpilih Panglima Divisi V Komandeman Jawa Tengah, [[Kolonel]] [[Soedirman]] sebagai Pemimpin Tertinggi TKR. Pada tanggal 18 Desember 1945, [[Pemerintah Republik Indonesia]] secara resmi mengesahkan pengangkatan Soedirman menjadi Panglima Besar TKR dengan pangkat [[Jenderal]].
| |||