Kabupaten Subang: Perbedaan antara revisi

:'''''Subang''' beralih ke halaman ini. Untuk kota yang bernama sama, lihat [[Subang (kota)]]. <small>Untuk kegunaan lain, lihat [[Subang (disambiguasi)]].''</small>

}}

'''Kabupaten Subang''' ([[Aksara Sunda Baku|aksara Sunda]]: {{sund|ᮊᮘ᮪. ᮞᮥᮘᮀ}}, Latin: ''Kab. Subang''<!-- Sistem penulisan aksara Sunda masih ada sedikit kendala dalam penulisan "Kabupaten", yang tertulis "Kabupetan". -->) adalah sebuah [[kabupaten]] di Tatar Pasundan [[provinsi]] [[Jawa Barat]], [[Indonesia]]. Ibukotanya adalah '''[[Subang, Subang|Subang]]'''. Kabupaten ini berbatasan dengan [[Laut Jawa]] di utara, [[Kabupaten Indramayu]] di timur, [[Kabupaten Sumedang]] di tenggara, [[Kabupaten Bandung Barat]] di selatan, serta [[Kabupaten Purwakarta]] dan [[Kabupaten Karawang]] di barat.

 

Pasca runtuhnya kerajaan Pajajaran, wilayah Subang seperti halnya wilayah lain di P. Jawa, menjadi rebutan berbagai kekuatan. Tercatat kerajaan Banten, Mataram, Sumedanglarang, [[VOC]], [[Inggris]], dan [[Kerajaan Belanda]] berupaya menanamkan pengaruh di daerah yang cocok untuk dijadikan kawasan perkebunan serta strategis untuk menjangkau Batavia. Pada saat konflik Mataram-[[VOC]], wilayah Kabupaten Subang, terutama di kawasan utara, dijadikan jalur logistik bagi pasukan [[Sultan Agung]] yang akan menyerang Batavia. Saat itulah terjadi percampuran budaya antara Jawa dengan Sunda, karena banyak tentara [[Sultan Agung]] yang urung kembali ke [[Mataram]] dan menetap di wilayah Subang. Tahun [[1771]], saat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang, di Subang, tepatnya di Pagaden, Pamanukan, dan Ciasem tercatat seorang bupati yang memerintah secara turun-temurun. Saat pemerintahan Sir [[Thomas Stamford Raffles]] (1811-1816) konsesi penguasaan lahan wilayah Subang diberikan kepada swasta [[Eropa]]. Tahun [[1812]] tercatat sebagai awal kepemilikan lahan oleh tuan-tuan tanah yang selanjutnya membentuk perusahaan perkebunan Pamanoekan en Tjiasemlanden (P & T Lands). Penguasaan lahan yang luas ini bertahan sekalipun kekuasaan sudah beralih ke tangan pemerintah [[Kerajaan Belanda]]. Lahan yang dikuasai penguasa perkebunan saat itu mencapai 212.900 ha. dengan hak eigendom. Untuk melaksanakan pemerintahan di daerah ini, pemerintah Belanda membentuk distrik-distrik yang membawahi onderdistrik. Saat itu, wilayah Subang berada di bawah pimpinan seorang kontrilor BB (bienenlandsch bestuur) yang berkedudukan di Subang.

 

Tidak banyak catatan sejarah pergerakan pada awal abad ke-20 di Kabupaten Subang. Namun, Setelah Kongres Sarekat Islam di bandung tahun 1916 di Subang berdiri cabang organisasi Sarekat Islam di Desa Pringkasap (Pabuaran) dan di Sukamandi (Ciasem). Selanjutnya, pada tahun [[1928]] berdiri Paguyuban Pasundan yang diketuai Darmodiharjo (karyawan kantor pos), dengan sekretarisnya Odeng Jayawisastra (karyawan P & T Lands). Tahun 1930, Odeng Jayawisastra dan rekan-rekannya mengadakan pemogokan di percetakan P & T Lands yang mengakibatkan aktivitas percetakan tersebut lumpuh untuk beberapa saat. Akibatnya Odeng Jayawisastra dipecat sebagai karyawan P & T Lands. Selanjutnya Odeng Jayawisastra dan Tohari mendirikan cabang [[Partai Nasional Indonesia]] yang berkedudukan di Subang. Sementara itu, Darmodiharjo tahun [[1935]] mendirikan cabang [[Nahdlatul Ulama]] yang diikuti oleh cabang Parindra dan Partindo di Subang. Saat Gabungan [[Politik]] [[Indonesia]] (GAPI) di Jakarta menuntut [[Indonesia]] berparlemen, di Bioskop Sukamandi digelar rapat akbar GAPI Cabang Subang untuk mengenukakan tuntutan serupa dengan GAPI Pusat.