Wajib pajak: Perbedaan antara revisi

'''Wajib Pajak Badan'''<ref>{{Cite web|url=http://pajak.go.id/content/211-kewajiban-mempunyai-npwp|title=2.1.1. Kewajiban Mempunyai NPWP {{!}} Direktorat Jenderal Pajak|website=pajak.go.id|language=id|access-date=2017-09-13}}</ref> yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau [[pemungut pajak]], termasuk [[bentuk usaha tetap]] dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara '''Perpajakan''', '''Badan''' sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi :

# [[Perseroan terbatas]],

# [[Perseroan komanditer]],

# [[Badan usaha milik negara]] atau [[badan usaha milik daerah]] dengan nama dan dalam bentuk apa pun,

# [[firma]],

# kongsi,

# [[koperas]]<nowiki/>i,

# dana pensiun,

# persekutuan,

# perkumpulan,

# [[yayasan]],

# [[organisasi massa]],

# organisasi sosial politik, atau

# organisasi lainnya,

# lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.