Jalur ABG: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 28:
[[Orde Baru]] menggunakan militer dan termasuk badan intelejen untuk membatasi ruang gerak aspirasi masyarakat, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian bila melakukan aksi protes terhadap pemerintah kemudian akan dilabeli [[subversif]] yang kemudian harus berhadapan dengan pihak militer. Militer menjadi pilar penopang stabilnya rezim Orde Baru dalam mempertahankan [[status quo]] atas nama keberlangsungan pembangunan ekonomi. Akhirnya atas nama menjaga dan mempertahankan itulah, [[ABRI]] tersandung banyak kasus pelanggaran terhadap [[Hak Asasi Manusia]], seperti di [[Aceh]], [[Irian Jaya]] (sekaran [[Papua]]), dan [[Timor Timur]] (sekarang [[Timor Leste]]), selain itu ABRI juga bertanggungjawab atas hilangnya [[aktivis]] dan beberapa tragedi kemanusiaan lainnya, seperti [[Tragedi Semanggi]], [[Tragedi Trisakti]], [[Tragedi Tanjung Priok]], dan masih banyak lagi.
Pada rentang waktu 1980 - 1990 peran militer mulai berkurang, hal ini karena adanya proses [[demokratisasi]] yang terjadi di seluruh dunia, banyak rezim militer [[sayap kanan]] yang mulai berjatuhan seperti di [[Spanyol]], [[Argentina]], [[Chile]], [[Portugal]], dan masih banyak lagi, selain itu [[komunisme]] yang menjadi lawan dari [[militerisme]] juga mengalami kebangkrutan di banyak negara yang dahulu menjadi pusatnya, seperti [[Uni Soviet]], hal ini juga berdampak pada rezim [[Orde Baru]] yang kemudian tumbang pada 1998 melalui sebuah proses [[Reformasi]] yang sekaligus juga memberikan pengaruh dan perkembangan terhadap [[demokrasi di Indonesia]].
== Birokrasi sebagai Penggerak ==
| |||