|
'''Hak properti wanita''' adalah hak hukum bagi wanita untuk mendapatkan, memiliki, menjual, dan mentransfer properti, mengumpulkan dan menyimpan sewa, memiliki pendapatan, membuat [[kontrak]], sertadan membawa perangkat hukum,<ref name=":0"><nowiki>http://oro.open.ac.uk/19216/2/14BC4459.pdf</nowiki> </ref> yang berdasarkan [[hukum umum Inggris]] (''English common law''). selamaSelama periode moderenmodern awal, hak properti bagi wanita tersebut tidak diberikan.<ref name=":1"><nowiki>http://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1036&context=honors</nowiki></ref>
[[Berkas:Queen Victoria and others (16788728018).jpg|jmpl|[[Ratu Victoria]] di dalam kereta beserta rakyat [[Dublin]] di Grafton street]]
Pada ''Victorian Era'' (masa pemerintahan [[Ratu Victoria]]) terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan hak-hak bagi kaum [[wanita]]. Wanita dilihat (oleh pria) sebagai makhluk yang emosional dan tidak stabil karena [[sistem reproduksi]] mereka, sehingga tidak mampu membuat keputusan yang [[rasional]]. Apabila wanita menikah, beberapa di antara mereka diperlakukan sedikit lebih baik daripada [[budak]].<ref name=":2">{{Cite news|url=https://valmcbeath.com/victorian-era-womens-rights/#.Wi6KOkqWaM8|title=Women's Rights: Not Up for Discussion|newspaper=Victorian England|language=en-GB|access-date=2017-12-14}}</ref> [[Filsuf]] [[John Stuart Mill]] mendeskripsikan posisi hukum wanita menikah pada abad ke-19 sedikit lebih baik dibandingkan dengan budak dalam bukunya yang berjudul ''[[The Subjection of Women]]'' (penindasan terhadap wanita), terbit pada tahun 1869. Pengaruh hukum dan praktik yang berhubungan dengan pemilikan dan persebaran properti oleh dan untuk wanita di [[Kepulauan Britania]] juga sangat memihak pada kepentingan pria.<ref name=":0" /> Hukum yang ada dibuat berdasarkan gagasan bahwa wanita dapat melakukan [[pernikahan]] dan [[suami]] mereka yang akan merawat dan bertanggung jawab atas diri mereka. Ketika seorang wanita melakukan pernikahan, kekayaan yang mereka miliki sebelum pernikahan akan diserahkan kepada suami mereka. Jika seorang wanita bekerja setelah ia menikah, maka pendapatan mereka juga akan menjadi milik suami mereka. Gagasan yang diterima dan dijalankan pada masa itu ialah bahwa wanita kelas atas dan menengah harus tetap bergantung pada pria: yang pertama sebagai [[anak]] dan kemudian sebagai [[istri]]. Dan setelahSetelah seorang wanita menikah akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukan [[perceraian]]. ''[[Matrimonial Causes Act of 1857]]'' (Undang-Undang Penyebab Pernikahan 1857) memberikan kepada pria, hak untuk menceraikan istri atas dasar [[perzinahan]]. Namun demikian, di lain pihak, wanita menikah tidak bisamampu mendapatkan perceraian/ atau menceraikan suami mereka apabila suami mereka yang diketahui tidak setia/ atau melakukan [[perselingkuhan]]. Selain itu, apabila sebuah perceraian terjadi maka, anak-anak akan berada di bawah pengasuhan [[ayah]] mereka, dan [[ibu]] mereka dapat dihalangi untuk bertemu dengan mereka.<ref name=":3">{{Cite news|url=http://spartacus-educational.com/Wmarriage.htm|title=Marriage in the 19th Century|newspaper=Spartacus Educational|language=en|access-date=2017-12-14}}</ref> Hukum umum Inggris mengecualikan wanita dari kepemilikan [[properti]] atau memiliki [[identitas]] hukum pribadi yang terpisah dari suami atau ayah mereka. Berdasarkan hukum umum tersebut, pria dapat menyimpan, membeli, menjual, dan melakukan pertukaran atas properti mereka. Namun di lain pihak, wanita memilki keterbatasan tidak hanya dalam jenis properti yang dapat mereka miliki, tetapi juga waktu dimana mereka diizinkan untuk memiliki properti pribadi, serta cara mereka mengatur properti tersebut. Di luar aturan hukum yang ketat itu, meski demikian, wanita Inggris menemukan cara untuk mendapatkan hak properti.<ref name=":1" /> Undang-undang properti wanita menikah 1870, 1882, dan 1893 merupakan perjalanan panjang menuju persamaan wanita di [[Inggris]].<ref name=":4">{{Cite web|url=https://herstoria.com/the-married-womens-property-acts-uk-1870-1882-and-1893/|title=The Married Women’s Property Acts (UK, 1870, 1882 and 1893) – HerStoria|website=herstoria.com|language=en-GB|access-date=2017-12-14}}</ref>
== Keberadaan hukum wanita ==
|
