Revisi per 18 Desember 2017 06.51 sunting RaymondSutanto (bicara \| kontrib) Birokrat, Pengecualian blokir IP, Pengurus 31.411 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan Tag: VisualEditor ← Revisi sebelumnya		Revisi per 19 Desember 2017 11.20 sunting balikkan HsfBot (bicara \| kontrib) Bot 1.172.010 suntingan k Bot: Penggantian teks otomatis (-Karir, +Karier, -karir, +karier) Revisi selanjutnya →
Baris 31: == Birokrasi sebagai Penggerak == Peran birokrasi pada masa pemerintahan [[junta militer]] [[Orde Baru]] menjadi sangat vital, terutama untuk mengontrol aktivitas masyarakat sipil yang tidak memiliki struktur komando dalam militer. Birokrasi kemudian menjalankan perannya dalam pemerintahan [[Orde Baru]] sebagai pembangun jaringan dan struktur yang berfungsi sebagai penjamin terlaksananya kebijakan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Peran [[birokrasi]] sebagai pelaksana kebijakan pemerintah berangkat dari teori [[Max Weber]] tentang birokrasi dan peran negara dalam mengendalikan masyarakat.<ref>Kacung Marijan, ''Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,'' (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 17</ref> Max Weber berkata:<blockquote>"Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah."<ref>Miriam Budiardjo, ''Dasar-Dasar Ilmu Politik,'' (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 49</ref></blockquote>Menurut Max Weber, birokrasi bisa menjalanan program pemerintah dengan efektif dan efisien karena memiliki karakteristik yang ideal, seperti pembagian kerja, jenjang hirarki, pengaturan perilaku pemegang jabatan birokratis, hubungan yang bersifat impersonalitas, memiliki kemampuan teknis, dan adanya jenjang ~~karir~~karier, dengan struktur demikian, membuat birokrasi menjadi hal yang penting sebagai penggerak pembangunan dan pelaksana tugas kebijakan pemerintah dalam suatu negara dan dibutuhkan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Namun, seringkali peran birokrasi menjadi berlebihan dan bahkan sering menjadi bagian dari pembuat kebijakan, bukan lagi sekedar pelaksana kebijakan, hal itu diakibatkan karena adanya penguasaan informasi dan teknis yang dimiliki oleh para birokrat, sehingga hampir seluruh kehidupan masyarakat dimasuki oleh proses-proses birokrasi yang terkadang justru menjadi menyulitkan.<ref>Haniah Hanafie dan Suryani, ''Politik Indonesia,'' (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) hal. 82 - 83</ref> Dalam hal pembangunan ekonomi, [[investasi]] menjadi hal yang penting, khususnya investor asing. Peran birokrasi dalam proses masuknya investasi itu adalah sebagai [[regulator]] atau membuat peraturan-peraturan yang menjamin masuknya investasi tersebut dan termasuk juga jaminan keamanan uang dari investor itu sendiri. Kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi itu kemudian juga berdampak kepada perkembangan organisasi-organisasi lain, tidak hanya pada permasalahan investasi, tetapi juga administrasi dan pelayanan publik masyarakat umum. Pelayanan publik pada dasarnya tidak menyalahi aturan, karena pelayanan publik berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam negara. Namun, permasalahanya adalah, ketika di masa [[Orde Baru]] , birokrasi justru menjadi penghambat partisipasi masyarakat, karena birokrasi digunakan untuk menetapkan sederet aturan yang mewajibkan masyarakat agar patuh pada seluruh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.<ref>Haniah Hanafie dan Suryani, ''Politik Indonesia,'' (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) hal. 83</ref>

Jalur ABG: Perbedaan antara revisi