Reklamasi daratan: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
RajarFtfrf (bicara | kontrib) Tidak ada ringkasan suntingan |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 161:
Pro-kontra reklamasi di berbagai daerah memicu pakar dari berbagai bidang untuk angkat bicara. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, [[Siti Nurbaya Bakar|Siti Nurbaya]], misalnya. Ia menegaskan bahwa proyek reklamasi harus memiliki AMDAL yang memenuhi standar. Apabila tidak terpenuhi, izin pembangunan akan dicabut atau ditahan<ref>VIVA.co.id,. "Ini Alasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta Masih Berlangsung". ''Metro.news.viva.co.id''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>. Wakil Presiden RI, [[Muhammad Jusuf Kalla|Jusuf Kalla]], juga mengeluarkan pernyataan serupa yang mengedepankan AMDAL yang sesuai dengan kepentingan masyarakat<ref>Tempo.co,. "Jusuf Kalla: Soal Amdal Reklamasi, Anda Bisa Keberatan". ''www.tempo.co''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>. AMDAL memang menjadi syarat terpenting sebelum reklamasi dilanjutkan. Menteri Kelautan dan Perikanan, [[Susi Pudjiastuti]], mengingatkan pengembang untuk menggarap serius AMDAL yang mencakup kajian potensi degradasi lingkungan dan rencana lingkungan terintegrasi, serta memperhatikan kepentingan dari segala pihak yang terdampak<ref>"Susi: Reklamasi Jakarta Justru Menambah Wilayah Pesisir | Republika Online". ''Republika Online''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>.
Penolakan yang terdengar di beberapa lokasi proyek reklamasi seperti Jakarta dan Bali umumnya berasal dari pihak-pihak terdampak yang merasa reklamasi kurang bermanfaat bagi diri mereka. Padahal apabila dilihat dalam jangka panjang, reklamasi mengandung beberapa manfaat positif yang dapat dirasakan oleh masyaraakt sekitar proyek. Dalam bidang ekonomi, misalnya. Reklamasi hampir dipastikan akan membuka lapangan kerja baru dan membuka kesempatan investasi yang semakin besar<ref>"Polemik Reklamasi Teluk Benoa: Komunikasi Pemerintah Lemah". ''SuaraDewata.com''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>. Terbukanya lahan usaha baru di berbagai bidang, terutama pariwisata, juga akan meningkatkan pendapatan per kapita dan menggenjot daya beli masyarakat yang berdampat baik pada laju ekonomi bangsa<ref>"'Untung-Rugi Reklamasi Secara Sosial Ekonomi'". ''Republika Online''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref>. Pakar lain dari bidang ketahanan negara juga menyebutkan bahwa reklamasi dalam skala besar seperti Jakarta dapat menjaga kedaulatan bangsa dan menghindari konflik batas maritim dengan negara tetangga seperti Singapura<ref>"Moratorium Reklamasi Bisa Surutkan Minat Investasi". ''
Perlu disadari bahwa reklamasi memiliki untung-ruginya sendiri. Namun beberapa politikus mengingatkan rakyat dan pemerintah untuk mempertimbangkan baik kepentingan akar budaya maupun kepentingan komersil secara seimbang<ref>"Reklamasi Tanjung Benoa Harus Kedepankan Akar Budaya". ''beritasatu.com''. N.p., 2016. Web. 14 June 2016.</ref> atau bahkan memanfaatkan polemik ini untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu
== Lihat pula ==
| |||