Hudud: Perbedaan antara revisi

Kejahatan ''Hudud'' ditetapkan dalam ''Quran'' dan ''Sunnah''.

Al-Qur'an menjelaskan beberapa kejahatan ''hudud''  dan dalam beberapa kasus yang menetapkan hukuman.<ref name="mdth1">Silvia Tellenbach (2015), "Islamic Criminal Law", In ''The Oxford Handbook of Criminal Law'' (Ed: Markus D. Dubber and Tatjana Hornle), Oxford University Press, {{ISBN|978-0199673599}}, pp. 251-253</ref> ''Hudud ''dari tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam ayat Quran 5:38:{{Quote|As to the thief, male or female, cut off his or her hands: a punishment by way of example, from Allah, for their crime: and Allah is Exalted in power.<ref>{{cite quran|5|38|s=nosup}}</ref>|text=Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.}}Kriminal "perampokan dan kerusuhan terhadap Islam" di dalam negara Islam, menurut beberapa ulama, yang dimaksud dalam ayat Quran 5:33:<ref />{{Quote|The punishment of those who wage war against Allah and His Messenger, and strive with might and main for mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile from the land: that is their disgrace in this world, and a heavy punishment is theirs in the Hereafter.<ref>{{cite quran|5|33|s=nosup}}</ref>|text=Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimpal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar.}}

* Hubungan seksual terlarang (''[[Zina]]'' الزنا). Termasuk seks pra-nikah dan seks di luar nikah.<ref>Julie Chadbourne (1999), Never wear your shoes after midnight: Legal trends under the Pakistan Zina Ordinance, ''Wisconsin International Law Journal'', Vol. 17, pp. 179-234</ref><ref>Reza Aslan (2004), "The Problem of Stoning in the Islamic Penal Code: An Argument for Reform", UCLA Journal of Islamic and Near East Law, Vol 3, No. 1, pp. 91-119</ref> Klasifikasi dari hubungan homoseksual sebagai zina berbeda menurut [[Mazhab|hukum sekolah]]. Meskipun rajam bagi zina tidak disebutkan dalam al-Quran, semua sekolah-sekolah mazhab tradisional setuju atas dasar [[Hadis|hadits]] itu harus dihukum dengan rajam jika pelaku ''muhsan'' (dewasa, merdeka, Muslim, dan telah menikah), dengan beberapa perpanjangan hukuman ini untuk kasus tertentu lainnya dan hukuman yang lebih ringan seperti memukul ditentukan dalam skenario lain. Pelaku harus bertindak atas kehendak bebas mereka sendiri.

Ada sejumlah perbedaan pandangan antara berbagai ''[[mazhab]]'' berkenaan dengan hukuman yang sesuai dalam situasi tertentu dan proses yang diperlukan sebelum mereka dilakukan.<ref />

Penegakan hukuman ''hudud'' telah bervariasi dari negara ke negara. Di Pakistan dan Libya, hukuman ''hudud'' belum diterapkan sama sekali. Di pengadilan setempat Nigeria telah melewati beberapa hukuman rajam bagi zina, semua yang dibatalkan pada tingkat banding atau tidak pernah dilaksanakan.<ref>{{cite book|url=https://books.google.com/books?id=2joqx6vG74cC&pg=PA77|title=Islamic Criminal Law in Northern Nigeria: Politics, Religion, Judicial Practice|author=Gunnar J. Weimann|publisher=Amsterdam University Press|year=2010|page=77}}</ref>

Selama dua tahun pertama ketika syariat dibuat undang-undang negara bagian di [[Sudan]] (1983 dan 1985), hukuman ''hudud'' untuk pencurian terjadi pada beberapa ratus penjahat, dan kemudian dihentikan meskipun tidak dicabut. Pencambukan untuk kejahatan moral telah dilakukan sejak kodifikasi hukum Islam di Sudan pada tahun 1991 dan melanjutkan. Pada tahun 2012 pengadilan Sudan menjatuhkan hukuman Intisar Sharif Abdallah, remaja, sampai mati dengan rajam di kota Omdurman berdasarkan pasal 146 Sudan tindak Pidana setelah pengisian dia dengan "perzinaan dengan orang yang sudah menikah". Dia ditahan di penjara Omdurman dengan kakinya dibelenggu, dia bersama dengan bayi berusia 5 tahun.<ref>[https://www.hrw.org/news/2012/05/31/sudan-ban-death-stoning Sudan: Ban Death by Stoning] Human Rights Watch (May 31, 2012)</ref> (Dia dibebaskan pada 3 November 2012 setelah kecaman internasional.<ref name="sudanttib">{{cite news|url=http://sudantribune.com/spip.php?article43152|title=Amnesty: SUDANESE MOTHER WALKS FREE|date=5 July 2012|agency=Sudan Tribune|accessdate=5 November 2015}}</ref>)

Hukuman ''hudud'' untuk ''zināʾ'' dalam kasus-kasus seks konsensual dan penghukuman dari korban perkosaan yang gagal untuk membuktikan pemaksaan, yang telah terjadi di beberapa negara, telah menjadi subyek dari hak asasi manusia global perdebatan.<ref>KUGLE (2003), Sexuality, diversity and ethics in the agenda of progressive Muslims, In: SAFI, O. (Ed.). ''Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism'', Oxford: Oneworld. pp. 190-234</ref><ref>LAU, M. (2007), Twenty-Five Years of Hudood Ordinances: A Review, ''Washington and Lee Law Review'', n. 64, pp. 1291-1314</ref><ref>Kecia Ali (2006), Sexual Ethics and Islam, {{ISBN|978-1851684564}}, Chapter 4. {{Page needed|date=November 2015}}</ref> persyaratan dari empat saksi laki-laki sebelum korban perkosaan dapat mencari keadilan telah dikritik sebagai terkemuka untuk "ratusan insiden di mana seorang wanita mengalami pemerkosaan, atau pemerkosaan, akhirnya dituduh ''zināʾ''" dan dipenjara,<ref>[http://www.hrcp-web.org/NCSW_Report.cfm National Commission on the status of women's report on Hudood Ordinance 1979]</ref> di Pakistan. Ratusan perempuan di penjara [[Afganistan|Afghanistan]] menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga, menuduh zina, ketika korban gagal menghadirkan saksi-saksi.<ref name="hrwafghan">[https://www.hrw.org/features/afghanistan-moral-crimes Afghanistan - Moral Crimes] Human Rights Watch (2012); Quote "Some women and girls have been convicted of zina, sex outside of marriage, after being raped or forced into prostitution. Zina is a crime under Afghan law, punishable by up to 15 years in prison."</ref> Di [[Pakistan]], lebih dari 200.000 kasus-kasus ''zina'' terhadap perempuan di bawah hukum Hudud yang sedang berlangsung di berbagai tingkat dalam sistem hukum Pakistan pada tahun 2005.<ref name="hrwpakistan">[https://www.hrw.org/legacy/wr2k5/pdf/pakist.pdf Pakistan] Human Rights Watch (2005)</ref> Selain ribuan wanita di penjara menunggu persidangan untuk biaya yang terkait ''zina'', korban perkosaan di Pakistan telah enggan untuk melaporkan perkosaan karena mereka takut dituduh ''zina''.<ref>Rahat Imran (2005), Legal Injustices: The Zina Hudood Ordinance of Pakistan and Its Implications for Women, Journal of International Women's Studies, Vol. 7, Issue 2, pp 78-100</ref> Kontroversi yang dihasilkan mendorong undang-undang yang harus diubah pada tahun 2006, meskipun versi diubah telah dikritik karena terus mengaburkan perbedaan hukum antara pemerkosaan dan seks konsensual.

Ada standar tertentu untuk bukti yang harus dipenuhi dalam [[Syariat Islam|hukum Islam]] agar hukuman ''zina''diterapkan. Di Syafi'i, Hambali, dan Hanafi sekolah hukum Rajam (dilempari batu) atau mendera dikenakan untuk berhubungan seks dilarang agama hanya jika kejahatan itu terbukti, baik dengan empat laki-laki dewasa pertama menyaksikan hubungan seksual sebenarnya pada waktu yang sama atau oleh pengakuan diri. Untuk pembentukan perzinaaan, empat saksi pria Muslim harus melihat undang-undang di sebagian rincian intim. Islam syiah memungkinkan substitusi dari satu laki-laki Muslim dengan wanita Muslim, tetapi mensyaratkan bahwa setidaknya salah satu saksi laki-laki. Sunni [[Mazhab Maliki|Maliki]] sekolah hukum menganggap kehamilan pada seorang wanita yang belum menikah sebagai bukti yang cukup dari ''zina'', kecuali ada bukti-bukti perkosaan atau paksaan.<ref name="zmh11">Z. Mir-Hosseini (2011), Criminalizing sexuality: zina laws as violence against women in Muslim contexts, ''SUR-International Journal on Human Rights'', 8(15), pp 7-33</ref><ref>Camilla Adang (2003), Ibn Hazam on Homosexuality, Al Qantara, Vol. 25, No. 1, pp. 5-31</ref> Namun, hukuman yang bisa dihindari oleh sejumlah hukum "kesamaan" (''syubuhat''), seperti keberadaan akad nikah yang tidak sah atau kemungkinan bahwa konsepsi mendahului perceraian.<ref name="EoI_Zina">{{Cite encyclopedia|first=R.|last=Peters|year=2012|title=Zinā or Zināʾ|encyclopedia=Encyclopaedia of Islam|edition=2nd|publisher=Brill|editors=P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs|url=https://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_8168|subscription=yes}}CS1 maint: Uses editors parameter ([//en.wiki-indonesia.club/wiki/Category:CS1_maint:_Uses_editors_parameter link])

[[Category:CS1 maint: Uses editors parameter|Category:CS1 maint: Uses editors parameter]]</ref> Pendapat mayoritas Maliki secara teoritis diperbolehkan untuk kehamilan yang berlangsung sampai tujuh tahun, menunjukkan kekhawatiran dari para ahli hukum untuk melindungi perempuan dari tuduhan ''zina'' dan untuk melindungi anak-anak dari stigma haram. Persyaratan ini membuat zina hampir tidak mungkin untuk dibuktikan dalam praktek.<ref name="Semerdjian">{{cite encyclopedia|first=Elyse|last=Semerdjian|title=Zinah|encyclopedia=The Oxford Encyclopedia of the Islamic World|editor=John L. Esposito|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|year=2009|url=http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195305135.001.0001/acref-9780195305135-e-0984|subscription=yes}}</ref>

Malik, pencetus mazhab Maliki, tercatat dalam [https://web.archive.org/web/20081128185746/http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muwatta/041.mmt.html Muwatta] banyak rincian keadaan di mana hukuman dari pemotongan tangan harus dan tidak harus dilakukan.

Mengomentari ayat di al-Quran tentang pencurian, [[Abdullah Yusuf Ali|Yusuf Ali]] mengatakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam percaya bahwa "pencurian kecil dibebaskan dari hukuman ini" dan bahwa "hanya satu tangan harus dipotong untuk pertama pencurian."<ref>{{Cite book|title=The Meaning Of The Holy Qur'an (11th Edition)|last=Ali|first=Abdullah Yusuf|publisher=Amana Publications|year=2004|isbn=1-59008-025-4|page=259}}</ref> Ahli hukum Islam tidak setuju ketika amputasi secara hukum agama adalah wajib .<ref>{{Cite book|title=The Meaning of the Qur'an, Volume 2|last=Sayyid Abul Ala Maududi|publisher=Islamic Publications|year=2000|page=451}}</ref> Ini adalah fatwa yang diberikan oleh [[Taqiyuddin as-Subki|Taqī al-Dīn ʿAlī b.]] [[Taqiyuddin as-Subki|Abd al-Kāfī al-Subkī]] (d. 756/1356), senior ulama Syafi'i dan hakim dari salah satu keluarga kejaksaan terkemuka Damaskus:

Imam dan Syaikh, semoga Allah merahmatinya, berkata: telah disepakati bahwa [hukuman] ''Hadd ''adalah wajib bagi orang yang telah melakukan pencurian dan [berikut ketentuan yang berlaku]:

# atau hewan penggembalaan

Sejumlah ulama/salaf<ref name="watt-31">[//en.wiki-indonesia.club/wiki/William_Montgomery_Watt William Montgomery Watt] quoted in Gerhard Endress, ''Islam: An Introduction to Islam'', Columbia University Press, 1988, p. 31</ref><ref name="esposito-2002-151">reformers cited by Esposito {{Cite book|title=What Everyone Needs to Know About Islam|last=Esposito|first=John L.|publisher=Oxford University Press|year=2002|isbn=0-19-515713-3|page=151}}</ref> telah menyarankan bahwa hukuman ''hudud'' tradisional "mungkin cocok untuk era di mana Muhammad hidup", tetapi tidak lagi, atau bahwa "ekspresi baru" untuk "yang mendasari prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai" dari Hudud harus dikembangkan. [[Tariq Ramadan]] telah menyerukan moratorium internasional pada hukuman ''hudud'' sampai yang lebih besar konsensus ilmiah dapat tercapai.<ref>[http://tariqramadan.com/blog/2005/04/05/an-international-call-for-moratorium-on-corporal-punishment-stoning-and-the-death-penalty-in-the-islamic-world/ An international call for a moratorium on corporal punishment, stoning and the death penalty in the Islamic World]| tariqramadan.com | 2005 April 5</ref>

Hukuman ''Hudud'' telah dikatakan tidak sesuai dengan norma-norma internasional tentang hak asasi manusia dan kadang-kadang sederhana keadilan. Setidaknya satu pengamat (Sadakat Kadri) telah mengeluh bahwa inspirasi iman belum jaminan keadilan, mengutip sebagai contoh pelaksanaan dua pembangkang untuk "melancarkan perang terhadap Allah" (''[[Hirabah|Muharabah]]'') di Republik Islam Iran—pembangkang berperang dengan menyelenggarakan bersenjata protes politik.{{Sfn|Kadri|Heaven on Earth|2012}}<ref name="rferl-1-28-2010">{{Cite news|url=http://www.rferl.org/content/Iran_Executes_Two_Over_Election_Unrest/1941862.html|title=Iran Hangs Two Sentenced In Postelection Trials|last=Esfandiari|first=Golnaz|date=January 28, 2010|agency=rferl|access-date=19 November 2015}}</ref> Tata cara Hudud di Pakistan mengarah untuk memenjarakan ribuan wanita pada biaya zina yang terkait, yang digunakan untuk berkas "gangguan atau pelecehan terhadap putri taat atau istri terasing".<ref name="CKILE1996: 64">[//en.wiki-indonesia.club/wiki/Hudud%23CKILE1996 Kennedy, ''Islamization of Laws and Economy'', 1996]: p.64</ref> Hukuman untuk kematian wanita di Pakistan, Nigeria, Sudan untuk zina menyebabkan kegemparan internasional,<ref name="Puniyani-2005-197">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=Fd5Fm79VMk8C&pg=PA197&dq=execution+adultery+international+uproar&hl=en&sa=X&ved=0CCUQ6AEwAGoVChMIwZ7e4uicyQIVAkgmCh2Gcw7_#v=onepage&q=execution%20adultery%20international%20uproar&f=false|title=Religion, Power and Violence: Expression of Politics in Contemporary Times|last=Puniyani|first=Ram|date=2005|publisher=SAGE|page=197|access-date=19 November 2015}}</ref> yang dianggap sebagai tidak hanya sebagai terlalu keras, tapi juga hukuman "najis"<ref>[http://www.washtimes.com/op-ed/20061116-090021-3966r.htm Women’s rights in Pakistan] The Washington Times</ref> dari korban-korban yang tidak bersalah.

Di antara pertanyaan-pertanyaan kritikus telah mengangkat tentang penerapan hudud modern, seperti: mengapa, jika ketujuh abad ke-praktek hukum ilahi berlaku selamanya dan tidak harus direformasi, memiliki pendukung melembagakan inovasi modern? Ini termasuk penggunaan anestesi umum untuk amputasi (di Libya, bersama dengan instruksi untuk menunda jika amputasi mungkin "membuktikan berbahaya untuk [pelaku] kesehatan"), pendahuluan selektif (meninggalkan penyaliban di Libya dan Pakistan), dengan menggunakan tembakan untuk mempercepat kematian selama rajam (di Pakistan).{{Sfn|Kadri|Heaven on Earth|2012}} Pertanyaan lain adalah mengapa mereka telah jadi jarang diterapkan baik secara historis dan baru-baru ini. Hanya ada satu catatan rajam dalam seluruh sejarah Kekaisaran Ottoman, dan tidak ada sama sekali di Suriah selama kekuasaan Islam.{{Sfn|Kadri|Heaven on Earth|2012}} Modern menyatakan bahwa "telah jadi publik diabadikan mereka selama beberapa dekade terakhir telah pergi ke panjang besar untuk menghindari pengenaan." Hanya ada satu amputasi masing-masing di Nigeria Utara dan Libya,{{Sfn|Kadri|Heaven on Earth|2012}} tidak ada pelemparan batu di Nigeria. Di Pakistan "di negara ini profesi medis secara kolektif menolak untuk mengawasi amputasi sepanjang tahun 1980-an", dan "lebih dari tiga dekade resmi Islamisasi sejauh ini gagal untuk menghasilkan sebuah yang sebenarnya rajam atau amputasi."{{Sfn|Kadri|Heaven on Earth|2012}}{{#tag:ref|The courts of Pakistan have avoided enforcement of the hadd penalties entirely, extrajudicial lynchings and guerilla activity notwithstanding. Colonel Qaddafi's Libya conducted just one official amputation, in a 2003 case involving a four-man robbery gang. Northern Nigeria has claimed about the same number of hand in total, ... [and] has not carried out any stonings at all. ...{{sfn|Kadri|Heaven on Earth|2012|p=232}}|group=Note}} (Arab Saudi adalah pengecualian dengan empat pelemparan batu dan 45 amputasi selama tahun 1980-an.{{Sfn|Kadri|Heaven on Earth|2012}})

Pendukung hukuman ''hudud'' adalah Islam revivalis seperti [[Abul A'la Maududi|Abul a'la Maududi]]<ref>{{Cite book|title=The Meaning of the Qur'an, Volume 2|last=Sayyid Abul Ala Maududi|publisher=Islamic Publications|year=2000|pages=48–52}}</ref> yang menulis bahwa di sejumlah tempat al-Qur'an "menyatakan bahwa sodomi adalah dosa yang keji ... bahwa itu adalah tugas Negara Islam untuk memberantas kejahatan ini dan ... menghukum mereka yang bersalah itu." Menurut Richard Terrill, ''hudud'' adalah hukuman yang dianggap klaim dari Allah, yang diturunkan melalui Muhammad, dan karena itu tidak dapat berubah, tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh orang-orang, sahabat atau parlemen.<ref>Richard Terrill (2012), World Criminal Justice Systems: A Comparative Survey, Routledge, {{ISBN|978-1455725892}}, pp. 557-558</ref>

Yang lain mengikuti [[Modernis Islam|Modernis]]<nowiki/>menyerukan pendekatan ''hudud'' dan bagian lain dari Syariah akan kembali ditafsirkan dari bentuk klasik dan ikuti luas pedoman daripada yang tepat mencakup semua keputusan. Yang lain menganggap hukuman hudud "pada dasarnya jera di alam" yang akan diterapkan sangat, sangat jarang.<ref name="Afsaruddin-2010-chpt-3">{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=xPF6BgAAQBAJ&pg=PT74&lpg=PT74&dq=modernism+and+hudud&source=bl&ots=GG5jKOEP4k&sig=AMYQHWqPu_DkDu4t3AkY5RLRFiM&hl=en&sa=X&ved=0CEYQ6AEwB2oVChMIzMjfvMSdyQIVBl0eCh1v7QWt#v=onepage&q=modernism%20and%20hudud&f=false|title=Shari‘a As Discourse: Legal Traditions and the Encounter with Europe|last=Afsaruddin|first=Asma|date=2010|publisher=Ashgate Publishing, Ltd..|editor-last=Christoffersen|editor-first=Lisbet|chapter=3|access-date=19 November 2015|editor-last2=Nielsen|editor-first2=Jørgen S}}</ref><ref name="Shahrur">{{Cite book|url=http://shahrour.org/wp-content/gallery/Books/booke.pdf|title=The Wuran Morality and Critical Reasoning|last=Shahrur|first=Muhammad|access-date=19 November 2015}}</ref>