Prosedur legislasi Uni Eropa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler |
kTidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan aplikasi seluler |
||
Baris 44:
Prosedur legislatif biasa (''{{lang|en|ordinary legislative procedure}}'') menempatkan Parlemen Eropa dan Dewan UE dalam bobot yang seimbang dalam berbagai bidang (misalnya, tata kelola [[ekonomi]], [[imigrasi]], [[energi]], [[transportasi]], [[lingkungan hidup]] dan [[perlindungan konsumen]]). Sebagian besar perundang-undangan Eropa diadopsi bersama antara Parlemen Eropa dan Dewan. Prosedur legislatif biasa dijadikan prosedur legislatif yang utama dalam sistem pengambilan keputusan UE.{{sfnp|European Parliament|n.d.}} Prosesnya sebagai berikut:{{sfnp|European Union|2014|p=5-7}}
* Prosedur dimulai dari Komisi. Ketika mempertimbangkan untuk melayangkan rancangan (proposal) undang-undang, Komisi terlebih dahulu mengundang dan meminta pandangan tentang suatu topik dari pemerintah, bisnis, organisasi masyarakat sipil dan individu. Pendapat-pendapat tersebut sebagai umpan balik dalam rancangan Komisi yang disajikan kepada Dewan dan Parlemen. Rancangan tersebut dapat juga dibuat atas permintaan Dewan, Dewan Eropa, Parlemen, atau warga Eropa, atau mungkin juga atas inisiatif Komisi sendiri. Komisi Eropa juga harus melaksanakan "evaluasi dampak" untuk setiap inisiatif baru yang mungkin memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.{{sfnp|USDA|2018}}
* Dewan dan Parlemen masing-masing membaca dan membahas rancangan tersebut. Jika tidak ada kesepakatan yang dicapai pada sampai pembacaan kedua, rancangan diajukan pada "konsiliasi komite" yang terdiri perwakilan Dewan dan Parlemen. Perwakilan komisi juga menghadiri rapat komite dan berkontribusi dalam diskusi tersebut. Setelah komite mencapai kesepakatan, naskah yang disepakati kemudian dikirim ke Parlemen dan Dewan untuk pembacaan ketiga, sehingga akhirnya dapat diadopsi sebagai undang-undang. Dalam kebanyakan kasus, Parlemen memberikan putusan pada proposal dengan ''{{lang|en|simple majority voting}}'' serta Dewan dengan ''{{lang|en|qualified majority voting}}'', di mana setidaknya setengah dari jumlah total anggota UE, yang mewakili sekitar dua pertiga penduduk, harus memberikan suara dukungan. Dalam beberapa kasus, suara bulat diperlukan di Dewan.
| |||