'''Negara Kamboja''' ([[Bahasa Khmer]]: រដ្ឋ កម្ពុជា) adalah nama resmi dari Kamboja [[1989]] sampai [[1993]] .Nama Kamboja ini tidak diakui secara internasional. Negara Kamboja berasal dari [[Republik Rakyat Kamboja]], yang didirikan pada tahun [[1979]] setelah negara yang didirikan oleh [[Pol Pot]] dan [[Khmer Merah]] nya yang dinamakan [[Republik Demokratik Kampuchea]] dikalahkan. Republik Rakyat Kampuchea, bagaimanapun tetap berdiri dengan hanya pengakuan beberapa negara, seperti [[Vietnam]] dan [[Uni Soviet]] . Dalam [[PBB]] [[Kamboja]] (atau Kampuchea) tetap diwakili oleh rezim Demokratik Kamboja. Untuk mengandalkan masyarakat internasional lebih simpatik di Republik Rakyat Kamboja pada tahun [[1989]] negara ini berganti nama menjadi Negara Kamboja dan pada [[1991]]] struktur pemerintahan [[komunis]] negara dihapuskan. Pada [[15 Maret]] [[1992]] negara ini berakhir ketika pemerintah Kamboja diambil alih oleh [[Pemerintahan Transisi PBB di Kamboja]] .
== Pembentukan ==
Pada 29-30 April 1989, Majelis Nasional RRK, dipimpin oleh [[Hun Sen]], mengadakan pertemuan luar biasa untuk membuat beberapa perubahan, pada awalnya, sebagian besar perubahan konstitusi . Nama "Republik Rakyat Kampuchea" secara resmi berubah menjadi "Negara Kamboja" (NK)-nama yang sebelumnya telah digunakan tepat setelah kudeta 1970 - memperkenalkan kembali warna biru di bendera Kamboja dan simbol negara lainnya, meskipun Lambang tetap hampir sama. Lagu kebangsaan dan simbol militer juga berubah. Angkatan bersenjata [[KPRAF]] diberi nama sebagai "Angkatan Bersenjata Rakyat Kamboja" ([[CPAF]]). Hukuman mati secara resmi dihapuskan dan [[Buddhisme]], yang telah dibangun kembali sebagian oleh RRK pada tahun [[1979]], sepenuhnya diperkenalkan kembali sebagai agama nasional, dimana pembatasan itu dicabut pada penahbisan pria berusia di bawah 50 tahun dan Buddhis tradisional dilanjutkan di media. Setelah normalisasi lengkap kehidupan keagamaan tradisional, Buddhisme menjadi sangat populer di Kamboja, mengalami kebangkitan luas.
Bermaksud untuk meliberalisasi perekonomian Kamboja, seperangkat undang-undang tentang "Kepemilikan pribadi" dan "Orientasi Pasar Bebas" disahkan juga. Konstitusi baru menyatakan bahwa Kamboja adalah netral dan negara non-blok . Partai yang berkuasa juga mengumumkan bahwa akan ada negosiasi dengan kelompok oposisi.
