Bali Democracy Forum: Perbedaan antara revisi

Pada tahun 2008, satu dekade setelah dimulainya reformasi, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan ''Bali Democracy Forum'' (BDF), sebuah forum antar pemerintah yang bersifat tahunan, inklusif dan terbuka yang membahas mengenai perkembangan demokrasi, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

 

# Demokrasi bersifat inklusif.

 

 

BDF I diselenggarakan pada tanggal 10-11 Desember 2008. Forum ini diketuai bersama oleh Presiden RI dengan Perdana Menteri Australia, dan dihadiri oleh 4 Kepala Negara/Pemerintahan, dengan tingkat partisipasi dari 32 negara peserta dan 8 negara atau organisasi internasional sebagai peninjau. Tema yang diangkat adalah “''Building and Consolidating Democracy as Agenda for Asia”.''

 

Forum pertama ini mengedepankan pendekatan yang bersifat keterlibatan (''engagement)'' guna menciptakan rasa nyaman di kalangan negara partisipan. Forum pertama ini berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis kawasan yang berkesinambungan melalui upaya memperkuat nilai-nilai demokrasi dan institusi-institusi yang menopang terciptanya demokrasi secara progresif. Konsolidasi demokrasi dilakukan melalui peningkatan kerjasama dalam kerangka ‘berbagi pengalaman dan praktik terbaik’.

 

BDF II diselenggarakan pada tanggal 10-11 Desember 2009. Forum ini diketuai bersama oleh Presiden RI dan Perdana Menteri Jepang, serta dihadiri oleh 4 Kepala Negara/Pemerintahan, 35 negara peserta dan 13 negara atau organisasi internasional sebagai peninjau. Tema yang diangkat adalah ''“In Search of Synergy: Democracy, Rule of Law, and Development”''.

 

Tema yang diangkat dalam BDF II dipandang relevan dengan kondisi komunitas global yang saat itu tengah dilanda krisis hutang dan finansial. Dengan pertumbuhan yang relatif stabil, Asia diharapkan menjadi motor pembangkit pemulihan ekonomi global. Pemajuan politik dianggap penting untuk menciptakan sebuah kondisi yang seimbang dan kondusif di kawasan Asia, karena pertumbuhan ekonomi pada akhirnya menuntut penegakan ''rule of law'' dan transparansi.

 

BDF III diselenggarakan diselenggarakan pada tanggal 8-9 Desember 2010. Forum ini diketuai bersama oleh Presiden RI dan Presiden Korsel, serta dihadiri oleh 4 Kepala Negara/Pemerintahan, dengan partisipasi 44 negara peserta, dan 27 negara atau organisasi internasional selaku peninjau. Tema yang diangkat adalah “''Democracy and the Promotion of Peace and Stability”.''

 

Forum ketiga ini diselenggarakan di tengah situasi krisis politik regional di semenanjung Korea. Forum ini kemudian menyepakati bahwa demokrasi selayaknya dapat menghasilkan ''democratic dividends'' yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk penciptaan perdamaian dan stabilitas. Dalam konteks penyelesaian konflik internal suatu negara, ditekankan mengenai pentingnya sebuah mekanisme dialog yang dapat memastikan transisi demokrasi yang damai.

 

BDF IV diselenggarakan pada tanggal 8-9 Desember 2011. Forum ini diketuai bersama oleh Presiden RI dan Perdana Menteri Bangladesh, dan dihadiri oleh 9 Kepala Negara/Pemerintahan, dengan partisipasi 40 negara peserta, dan 45 negara atau organisasi internasional selaku peninjau. Tema yang diangkat adalah “''Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices”.''

 

Forum keempat ini diselenggarakan di tengah gelombang demokratisasi dan perubahan politik di kawasan Timur Tengah, yang lazim dikenal sebagai peristiwa ''Arab Spring.'' Demokratisasi yang dipicu oleh ketiadaan koridor bagi masyarakat Timur Tengah untuk menyalurkan aspirasinya telah mendorong Forum ini untuk menyepakati bahwa pemerintah kiranya dapat lebih responsif dalam menanggapi tuntutan dan aspirasi masyarakat. Forum ini juga menyepakati bahwa partisipasi publik yang luas dalam perumusan kebijakan publik yang didukung dengan keterbukaan informasi dan transparansi akan menumbuh-kembangkan demokrasi yang mengakar serta menjaga kesinambungan proses demokrasi itu sendiri.

 

BDF V diselenggarakan pada tanggal 8-9 November 2012. Forum kelima ini dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden RI yang selanjutnya bertindak sebagai Ketua bersama Presiden Republik Korea, dan Perdana Menteri Australia, dan dihadiri oleh Sultan Brunei Darussalam, Presiden Afghanistan, Presiden Iran, Perdana Menteri Timor Leste, Perdana Menteri Turki, Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Papua New Guinea, Wakil Perdana Menteri Singapura dan Wakil Perdana Menteri Nepal. Secara keseluruhan, BDF V diikuti 37 negara peserta, serta 48 negara dan organisasi regional dan internasional sebagai peninjau.

 

Tema yang diusung dalam BDF V adalah “''Advancing Democratic Principles at the Global Setting: How Democratic Global Governance Contributes to International Peace and Security, Economic Development, and Effective Enjoyment of Human Rights''”. BDF V mengangkat tema pemajuan prinsip-prinsip demokrasi dalam tatanan pemerintahan global. Semakin meluasnya tuntutan demokrasi di berbagai belahan dunia hingga saat ini belum diikuti oleh kemajuan yang berarti pada pemajuan sikap yang demokratis dalam interaksi atau pergaulan di kalangan masyarakat internasional.

 

BDF VI diselenggarakan pada tanggal 7-8 November 2013. Forum ini diketuai oleh Presiden RI dan dihadiri oleh 3 Kepala Negara/Pemerintahan, dengan partisipasi 43 negara peserta, dan 52 negara atau organisasi internasional selaku peninjau. Tema yang diangkat adalah “''Consolidating Democracy in Pluralistic Society”.''

 

Tema BDF VI merupakan cerminan dari pengalaman Indonesia dan proyeksi atas permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan. Masyarakat pluralistik merupakan aset yang patut dipertimbangkan dalam ''democratic dividends'', termasuk dalam  mendukung pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam forum keenam ini turut dibahas pula perihal pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil serta permbangunan dan penguatan institusi-institusi demokratis.

 

''Bali Democracy Forum'' (BDF) VII diselenggarakan di ''Bali International Convention Center'' (BICC), Nusa Dua - Bali pada tanggal 10 – 11 Oktober 2014.  Forum diketuai bersama yaitu Presiden RI dan Presiden Filipina, dan dihadiri oleh Sultan Brunei dan PM Timor Leste serta 42 negara Peserta dan 45 negara dan 4 organisasi internasional sebagai Peninjau.

 

Sementara itu, untuk pelaksanaan sesi diskusi interaktif mengangkat 2 (dua) sub-tema yakni “''The Dynamics of Political Development and Socio-Economic Progress”'' dan ''“Promoting Active, Effective, and Meaningful Public Participation in the Democratic Process”.''

 

BDF VIII berlangsung pada tanggal 10-11 Desember 2015 di ''Bali Nusa Dua Convention Center'' (BNDCC), Nusa Dua, Bali, mengusung tema: “''Democracy'' ''and'' ''Effective Public Governance”'' dalam format ''General Debate'' dan 2 (dua) ''Panel Discussion''.

 

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Presiden RI dan dihadiri oleh 19 (sembilan belas) pejabat setingkat Menteri/Wakil Menteri, 7 (tujuh) pejabat setingkat Direktur Jenderal/Duta Besar dari Pusat dan 63 (enam puluh tiga) Duta Besar/Kepala Perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta. Secara keseluruhan, BDF VIII diikuti oleh sekitar 250 delegasi dari 89 (delapan puluh sembilan) negara dan 3 (tiga) organisasi internasional.

 

BDF IX berlangsung pada tanggal 8-9 Desember 2016 di ''Bali International Convention Center'' (BICC), Nusa Dua, Bali, mengusung tema: “''Religion, Democracy, and Pluralism”'' dalam format ''General Debate'' dan 2 (dua) ''Panel Discussion''.

 

Guna memperlihatkan kemajemukan dan toleransi di Indonesia, khususnya di Bali, dalam program BDF IX, dilakukan kunjungan lapangan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Bali Bina Insani (BBI), Tabanan Bali sebagai model pendidikan yang berwawasan kemajemuka.

 

BDF ke-10 diselenggarakan pada tanggal 7-8 Desember 2017 di Banten, mengusung tema: “''Does Democracy Deliver?”.'' BDF ke-10 dibuka oleh Bapak Wakil Presiden RI dan dihadiri oleh wakil dari 99 negara dan 7 organisasi internasional.

 

Pada hari kedua penyelenggaraan BDF ke-10, delegasi melakukan ''site visit'' ke Bandung. Delegasi disambut dan dijamu makan siang oleh Gubernur Jawa Barat sekaligus menyaksikan pameran kopi di Gedung Sate. Setelah itu, delegasi berkunjung ke ''Bekraf Festival'' 2017, Gedung Merdeka, dan Museum Konperensi Asia Afrika.

 

Pada tanggal 2 Oktober 2017 telah diselenggarakan ''BDF Chapter Tunis'' yang merupakan kerja sama antara Kemlu RI dengan Kemlu Tunis dan ''Institute Tunisien des Etudes Strategiques'' (ITES). ''BDF Chapter Tunis'' dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari pejabat tinggi dan akademisi dari 5 negara di Afrika Utara (Tunisia, Libya, Aljazair, Maroko, dan Mesir). Menlu RI hadir dan memberikan ''keynote speech.''

 

Tema ''BDF Chapter Tunis'' adalah “''Homegrown Democracy: The North Africa Experience”.'' Ini merupakan BDF pertama yang diselenggarakan di luar Indonesia yang semakin memperkuat postur Indonesia sebagai negara dengan komunitas Islam moderat yang berkomitmen tinggi pada penguatan demokrasi melalui dialog.

 

BDF ke-11 direncanakan untuk diselenggarakan pada tanggal 6-7 Desember 2018, dengan mengusung tema “''Democracy for Prosperity''”. Tema tersebut dipilih sebagai kesinambungan dari diskusi dalam BDF X yang menyatakan pertumbuhan ekonomi yang konstan, peningkatan investasi, pertumbuhan bisnis serta peningkatan perawatan kesehatan dan kemakmuran rakyat adalah contoh hasil-hasil demokrasi. Dengan demikian, dirasa perlu untuk membahas lebih lanjut terkait peran demokrasi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pelaksanaan BDF XI juga akan kembali diselenggarakan BDSC dengan tema “''Democracy for Prosperity: Youth’s Perspective''” dan Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF).

 

Kemlu RI bekerja sama dengan Kemlu Republik Federal Jerman (RFJ) dan Yayasan Friedrich Ebert Stiftung (FES) menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF)-Berlin Chapter di Berlin, Jerman, 14 September 2018. Pertemuan mengambil tema “''Democracy and Migration''”. BDF-Berlin Chapter merupakan dialog dan pertukaran pengalaman penanganan isu migrasi, sistem demokrasi di Asia dan Eropa, serta tanggapan masyarakat internasional terhadap isu migrasi dalam konteks demokrasi.