Pemerintahan elektronik: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Borgx (bicara | kontrib)
k Suntingan Herald (Pembicaraan) dikembalikan ke versi terakhir oleh Borgxbot
Baris 1:
'''Pemerintahan elektronik''' atau '''e-government''' (berasal dari kata [[Bahasa Inggris]] ''electronics government'', juga disebut ''e-gov'', ''digital government'', ''online government'' atau dalam konteks tertentu ''transformational government'') adalah penggunaan [[teknologi informasi]] oleh [[pemerintah]] untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada [[legislatif]], [[yudikatif]], atau [[administrasi publik]], untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses [[kepemerintahan]] yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah ''Government-to-Citizen'' atau [[G2C|Government-to-Customer]] (G2C), [[G2B|Government-to-Business]] (G2B) serta [[Government-to-Government]] (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
 
Menurut Richard Heeks, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya pengembangan e-gov, yakni sebagai berikut:
a. Adanya dorongan dari luar pemerintahan, misal masyarakat pengguna.
b. Adanya dorongan dari pemegang kekuasaan dalam mewujudkan keterlaksanaan e-government.
c. Sejalan dengan visi dan strategi good Governance.
d. Project manajemen e-gov yang efektif.
e. Dukungan dan komitmen dari ownership dan stakeholder menyikapi E-Gov, dalam hal ini adalah Pemda, DPRD, dan masyarakat.
f. Desain yang efektif dilihat dari sudut pandang kebutuhan pengguna.
g. Mempunyai kompetensi SDM yang handal dibidang IT dan administrasi pemerintahan.
h. Sejalan dengan pengembangan teknologi infrastruktur.--[[Pengguna:Herald|Herald]] 00:47, 12 Mei 2008 (UTC)
 
Jika e-government seringkali dianggap sebagai pemerintahan online ("online government") atau pemerintahan berbasis internet ("Internet-based government"), banyak teknologi pemerintahan elektronik non-internet yang dapat digunakan dalam konteks ini. Beberapa bentuk non-internet termasuk telepon, faksimil, [[Personal Digital Assistant|PDA]], [[Short message service|SMS]], [[Multimedia Messaging System|MMS]], jaringan dan layanan nirkabel (''wireless networks and services''), [[Bluetooth]], [[Closed-circuit television|CCTV]], sistem penjejak (''tracking systems''), [[RFID]], indentifikasi [[biometrik]], manajemen dan penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas (KTP), kartu pintar (''smart card'') serta aplikasi [[NFC]] lainnya; ; teknologi ''polling station'' (dimana e-voting non-online kini dipertimbangkan), penyampaian penyampaian layanan pemerintahan berbasis TV dan radio, surat-e, fasilitas komunitas online, newsgroup dan ''electronic mailing list'', chat online, serta teknologi pesan instan (''instant messenger''). Ada pula sejumlah sub-kategori dari e-government spesifik seperti m-government (''mobile government''), u-government (''ubiquitous government''), dan g-government (aplikasi [[GIS]]/[[GPS]] untuk e-government).
Baris 46 ⟶ 36:
* [http://www.idea-group.com/reference/details.asp?ID=5066 Encyclopedia of Digital Government]. Edited by Ari-Veikko Anttiroiko and Matti Mälkiä. Idea Group Reference.
*{{cite conference | author=I. Kushchu and M. H. Kuscu | title=From e-Government to m-Government: Facing the Inevitable | booktitle=The 3rd European Conference on e-Government | year=2003 | pages=253-260 | url=http://topics.developmentgateway.org/egovernment/rc/filedownload.do~itemId=396584 }}
*Heeks, Richard, 2003. eGovernment for Development: Causes of eGovernment Success and Failure: Factor Model, IDPM, University of Manchester, UK, 2003
 
== Pranala luar ==