Lembaga Sandi Negara: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k penambahan link sumber informasi |
k menambahkan link sumber informasi |
||
Baris 51:
Berpindahnya ibukota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal [[4 Januari]] [[1946]] berdampak pada pindahnya segala kegiatan di berbagai Kementerian ke Yogyakarta, termasuk Kementerian Pertahanan. Salah satu bagian pada Kementerian Pertahanan yang memiliki tugas membuat laporan kritis mengenai sesuatu keadaan dan analisisnya yang tepat untuk keberhasilan operasi intelijen adalah Bagian B (bagian intelijen).
Pada tanggal [[4 April]] [[1946]] pukul 10.00 WIB, Menteri Pertahanan, Mr.[[Amir Sjarifoeddin]], memerintahkan [[Roebiono Kertopati|dr. Roebiono]], seorang dokter di Kementerian Pertahanan Bagian B untuk membentuk badan pemberitaaan rahasia yang disebut Dinas Code. Untuk mendukung pelaksanaan Dinas Code dalam mengkomunikasikan berita rahasia, pada saat yang sama dibangun sarana telekomunikasi berupa pemancar radio telegrafi. Saat itu, operasional Dinas Code menggunakan suatu sistem yang sangat sederhana dalam bentuk buku kode yang dikenal “Buku Code C” terdiri dari 10.000 kata (dibuat sebanyak 6 rangkap) diawali untuk hubungan komunikasi pemberitaan rahasia antara Pemerintah RI di Yogyakarta dengan para pimpinan nasional di Jawa Barat (Tasikmalaya, Garut, Karawang, Banten dan Cirebon), Jawa Timur (Jember, Jombang dan Mojokerto), Jawa Tengah (Solo, Purwokerto, Tegal) dan Sumatera (Pematang Siantar dan Bukit Tinggi) dan Jakarta.
Pada saat itu, beberapa instansi Pemerintah RI selain Kementerian Pertahanan yang menggunakan jasa Dinas Code adalah Markas Besar Tentara (M.B.T), Tentara Rakyat Indonesi (T.R.I) Sumatera, Panitya Oeroesan Pengembalian Orang Djepang Dan Asing (P.O.P.D.A), Pantya Gentjatan Senjata, Divisi I, Gubernur Sumatera. Selain melaksanakan tugas pengamanan berita rahasia, Dinas Code juga bertugas melakukan pemantauan terhadap berita-berita dalam negeri dan luar negeri yang diperlukan oleh Kementerian Pertahanan Bagian B.
Baris 67:
==== Perang Kemerdekaan II ====
Sebelum Penyerangan Belanda ke Kota Yogyakarta pada tanggal [[19 Desember]] [[1948]], Presiden [[Soekarno]] memerintahkan 2 (dua) pengiriman kawat. Satu kawat dikirimkan ke Bukittinggi yang isinya memerintahkan Mr. [[Syafruddin Prawiranegara]] untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ([[Pemerintahan Darurat Republik Indonesia|PDRI]]) di Sumatera. Sedangkan kawat kedua dikirimkan kepada [[Mr. A.A. Maramis]] di New Delhi yang memerintahkan Pembentukan Exit Government di New Delhi jika Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera tidak berhasil.
Pada Agresi Militer II yang terjadi pada tanggal [[19 Desember]] [[1948]], Pihak Belanda mendahulukan serangan atas sasaran komunikasi dalam pendudukannya di Yogyakarta sehingga para CDO menghancurkan seluruh dokumen termasuk arsip-arsip sejak Bagian Code berdiri [[4 April]] [[1946]] agar tidak sampai jatuh ke tangan Belanda sebelum meninggalkan tempat tugasnya. Kemudian para CDO menyebar ke berbagai daerah dr. Roebiono bersama seorang CDO ke Jawa Barat, beberapa orang CDO pindah ke sebuah desa kecil di tepi barat Kali Progo di kaki Pegunungan Menoreh yang bernama Dekso dan berusahma untuk bergabung dengan salah satu kesatuan yang mempunyai hubungan kode, setidaknya pemancar radio (PHB). Ternyata tidak jauh dari Dekso, di desa Banaran, terdapat Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel [[T.B. Simatupang|TB. Simatupang]].
Selama di Dekso, [[Letnan II Soemarkidjo]] dan [[Letnan Md. Soedijatmo]] membentuk Bagian Code yang berkedudukan di bawah PHB Angkatan Perang dipimpin oleh [[Mayor Dartodjo]]. Pengiriman salinan kawat dilakukan menggunakan jasa kurir dari Dukuh ke Banaran. Bagian Code di Dekso mempunyai hubungan komunikasi dengan PDRI (Sumatera), Jawa Barat dan Playen (Gunung Kidul) dengan menggunakan system sandi transposisi, koordinat dan matriks. Sementara 2 (dua) orang CDO lainnya sampai di daerah Gringging, Jawa Timur.
Baris 75:
==== Konferensi Meja Bundar ====
Penandatanganan hasil Konferensi Meja Bundar ([[Konferensi Meja Bundar|KMB]]) merupakan titik pengakuan kedaulatan Republik [[Indonesia]] oleh Belanda dan berakhirnya periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan. Setelah persetujuan KMB tersebut, Pasukan Pemerintah/TNI yang berada di sekitar kota diperintahkan untuk masuk ke kota Yogyakarta termasuk Bagian Code yang sebelumnya bertempat di Dekso. Bagian Code menempati sebuah gedung sekolah di dekat Stadion Kridosono yang merupakan juga Markas PHB Angkatan Perang.
Setelah pengakuan kedaulatan inilah Dinas Kode mengenal penggunaan mesin-mesin sandi untuk mendukung kegiatan komunikasi rahasia. Kemudian pada bulan Desember 1949 dikirimlah 3 (tiga) orang CDO, [[Munarjo]], [[Sumarkidjo]] dan [[Maryono Idris Sunarmo]], untuk memperdalam ilmu kriptologi di Belanda.
| |||