Konstitusi Korea Selatan: Perbedaan antara revisi

'''Konstitusi Republik Korea '''atau '''UU Dasar Republik Korea''' ({{Korean|hangul=대한민국 헌법|hanja=大韓民國憲法}}) adalah hukum dasar tertulis negara [[Korea Selatan]]. Diundangkan pada tanggal 17 Juli 1948 dan amandemenamendemen terakhir pada tanggal 29 Oktober 1987.

Konstitusi Pertama Korea Selatan tahun 1948 disusun oleh Dr. Chin-O Yu (Hangul: 유진오; Hanja 兪鎭午) yang menggabungkan sistem presidensial dan sistem parlementer. Presiden bertindak sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh [[Majelis Nasional Korea Selatan|Majelis Nasional]] dan berbagi kekuasaan eksekutif dengan kabinet.<ref>Public Administration and Policy in Korea: Its Evolution and Challenges edited by Keun Namkoong</ref> Piagam Konstitusi Pemerintahan Sementara Republik Korea tahun 1919 menjadi cikal bakal Konstitusi Republik Korea tahun 1948.<ref name="ReferenceA">Republicanism in Northeast Asia edited by Jun-Hyeok Kwak, Leigh Jenco</ref>

Amandemen pertama terhadap Konstitusi dilakukan pada tahun 1952 menjelang pemilihan ulang [[Syngman Rhee]], yang menghasilkan pemilihan langsung presiden dan terbentuknya [[sistem dua kamar]] pada cabang legislatif. Konstitusi tersebut disahkan dengan prosedur yang tidak teratur setelah perdebatan sengit. Pada tahun 1954, amandemenamendemen kedua terhadap Konstitusi dilakukan secara terpaksa akibat paksaan oleh Syngman Rhee yang menghasilkan dihapuskannya batas masa jabatan Syngman Rhee sebagai Presiden dan menekankan model ekonomi kapitalis.

Menghadapi maraknya protes masyarakat terhadap gerakan tersebut, [[Republik Kedua Korea Selatan|Republik Kedua]] didirikan pada tahun 1960 dengan model yang lebih demokratis bersamaan dengan disahkannya Konstitusi hasil amandemenamendemen ketiga, pembentukan kabinet, presiden boneka, legislatif dua kamar, komisi pemilihan, dan komisi konstitusional. Serta menghasilkan pemilihan untuk para hakim mahkamah agung dan gubernur-gubernur provinsi.

Dengan Kudeta 16 Mei yang dipimpin oleh [[Park Chung Hee|Park Chung-hee]] pada tahun 1961, Konstitusi hasil amandemenamendemen tahun 1960 dibatalkan, dan pada tahun 1962, Konstitusi Republik Ketiga disahkan, dengan tambahan kesamaan dengan [[Konstitusi Amerika Serikat]], seperti [[pengujian yudisial]]. Pada tahun 1972, Park Chung-hee memperluas kekuasaannya setelah disahkannya Konstitusi Republik Keempat disahkan, yang disebut dengan Konstitusi Yusin, yang bersifat kediktatoran.

Setelah Park Chung-hee dibunuh pada tahun 1979, [[Republik Kelima Korea Selatan|Republik Kelima]] didirikan pada tahun 1980 dengan Konstitusi hasil amandemenamendemen yang disahkan oleh Presiden [[Chun Doo-hwan]]. Kekuasaan presiden menjadi terbatas dan tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat selama tujuh tahun. Serta mengubah [[sistem dua kamar]] menjadi [[sistem satu kamar]] dalam tubuh legislatif dan pembentukan sistem kabinet.

Semangat 19 April dan [[Gerakan 1 Maret]] ditetapkan dalam pembukaan Konstitusi Korea Selatan. Tapi butuh waktu lama untuk disusun. Isi dari [[Revolusi April]] telah dihapuskan dalam amandemenamendemen keempat, dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam pembukaan dalam amandemenamendemen kelima, yang diidentifikasi dengan [[Kudeta 16 Mei]]. Setelah amandemenamendemen kedelapan, semangat Revolusi April dikecualikan dari pembukaan, dan kemudian dimasukkan kembali pada amandemenamendemen kesembilan.<ref>The History of Korean Constitution in terms of its Spirit: A Study on the Introduction of the April 19 Uprising into the Preamble to the Constitution edited by Hee Kyung Suh</ref>

Konstitusi menyatakan Korea Selatan adalah sebuah "republik demokratis" (diambil dari Pasal 1 Piagam Konstitusional Pemerintah Sementara Republik Korea 1919)<ref>Republicanism in Northeast Asia edited by Jun-Hyeok Kwak, Leigh Jenco<name="ReferenceA"/ref>, wilayahnya terdiri dari "[[Semenanjung Korea]] dan pulau-pulau di sekitarnya," dan bahwa "Republik Korea akan mencari cara dalam hal [[Penyatuan kembali Korea|unifikasi]] dan akan merumuskan dan melaksanakan sebuah kebijakan unifikasi damai berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi." Terdapat perselisihan mengenai arti dari "kebebasan dan demokrasi" dalam bahasa Korea, tetapi terjemahan langsung dari kata dalam bahasa Korea yang terdapat dalam Konstitusi (자유민주적 기본질서) adalah [[demokrasi liberal]].

Setelah amandemenamendemen pada tahun 1987, [[Mahkamah Konstitusi Korea Selatan|Mahkamah Konstitusi]] didirikan pada September 1988. Berdasarkan model Eropa, Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan khusus yang menentukan Konstitusionalitas hukum, perselisihan antara entitas pemerintah, keluhan Konstitusi yang diajukan oleh setiap individu, pemakzulan, dan pembubaran partai politik.{{Clarify me|date=November 2010}}