Revisi per 13 Desember 2018 15.23 sunting Chongkian (bicara \| kontrib) Peninjau otomatis 9.974 suntingan →Lihat juga: tak ada artikelnya ← Revisi sebelumnya		Revisi per 10 September 2019 18.42 sunting balikkan Me iwan (bicara \| kontrib) Bot 81.451 suntingan k Perubahan kosmetika Revisi selanjutnya →
Baris 1: [[Berkas:Sabhara_Polri.jpg\|ka\|jmpl\|250x250px\|Anggota Polri di Jakarta.]] '''Penegakan hukum di '''~~[[Indonesia\|~~'''[[Indonesia]]''']] diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa di antaranya berada di bawah pengawasan [[Kepolisian Republik Indonesia\|Kepolisian Negara Republik Indonesia]] (Polri). Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas penegakan hukum dan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. == Pasukan polisi == Baris 10: Selain Polri, lembaga penegakan hukum lain yang spesifik dan menugaskan polisi khusus adalah sebagai berikut: # [[Polisi Kehutanan Indonesia\|Polisi Kehutanan]] (Polhut) di bawah [[Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia~~\|Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.~~]]. # Satuan [[Polisi pamong praja\|Polisi Pamong Praja]] (Satpol PP) yang dikontrol oleh [[kepala daerah]] dan dioperasikan oleh [[Kementerian dalam negeri republik indonesia\|Kementerian Dalam Negeri]]. # [[Sipir\|Polisi Khusus Lembaga Pemasyarakatan]] (Polsuspas) di bawah [[Kementerian hukum dan hak asasi manusia republik indonesia\|Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia]].~~<br />~~ # [[Polisi khusus kereta api\|Polisi Khusus Kereta Api]] ''(''Polsuska) di bawah naungan Perusahaan [[Kereta Api Indonesia]]. # [[Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil]] (Polsus PWP3K) di bawah [[Kementerian Kelautan dan Perikanan]].<ref>https://www.antaranews.com/berita/408285/kkp-bentuk-polisi-khusus-pwp3k</ref>

Penegakan hukum di Indonesia: Perbedaan antara revisi