MDTV: Perbedaan antara revisi

KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) SumateraSumatra Barat (Sumbar) memanggil perwakilan stasiun NET. bertempat di Kantor KPID Sumbar, Gondoria, Kota Padang, Rabu (26/2).

Selain itu segera menyiarkan konten lokal SumateraSumatra Barat sebanyak 10 persen untuk TV berjaringan. Ketua KPID Sumbar, Afrianto Korga, menyebutkan KPID ingin meminta klarifikasi soal kepemilikan dan saham dari NET. belakangan bisa kita tonton di Kota Padang. Kami dari KPID ingin meminta klarifikasi sehingga masyarakat juga mengetahuinya. Pasalnya, izin awalnya NET. tidak ada dalam arsip permohonan izin,” katanya. Sedangkan, KPID Sumbar sendiri mengaku belum menerima surat dari kedua perihal perubahan nama dan logo. “Kini banyak masyarakat yang mempertanyakan kedua televisi tersebut," tuturnya.

Pihak NET. juga menyerahkan surat permohonan pergantian nama dan logo dari Favorit TV menjadi NET. Padang yang sudah ditandatangani Menkominfo. Menyikapi polemik tersebut, Ketua Bidang Perizinan KPID SumateraSumatra Barat, Ardian Yonas meminta agar dua lembaga penyiaran ini untuk berjalan sesuai dengan izin siaran yang ada. "TV ini harus jelas mereka siaran lokal atau siaran berjaringan. jadi tidak bisa asal saja," katanya.

Terkait isi siaran, Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumbar, Rino Zulyadi mendesak agar konten lokal 10 persen harus segera dipenuhi oleh NET. "Televisi tersebut berada di SumateraSumatra Barat ya, konten lokalnya harus ada. Jadi tidak etis kalau izinnya lokal, namun semua acaranya di relay dari pusat. Kita ingin nilai-nilai budaya serta potensi SumateraSumatra Barat bisa diangkat lembaga penyiaran ini," jelasnya. KPID kembali akan menyurati sejumlah lembaga penyiaran televisi berjaringan lainnya untuk segera memiliki kantor atau studio di SumateraSumatra Barat. KPID memberi tenggang waktu hingga enam bulan ke depan, lembaga penyiaran televisi harus sudah memiliki kantor perwakilan.