Reklamasi daratan: Perbedaan antara revisi

Di Indonesia, reklamasi untuk membentuk daratan yang dilakukan dari garis pantai disebut dengan '''reklamasi pantai''', dan diatur melalui Peraturan menteri Pekerjaan Umum No. 40 tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.<ref>http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/permen40.pdf</ref> Beberapa pihak juga menggunakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai dasar hukum reklamasi, namuntetapi Permen KP tersebut hanya berisi pelimpahan wewenang pengelolaan dari menteri ke kepala daerah yang telah diatur butir-butirnya dan tidak mencakup pembuatan satuan kerja pengelolaan yang baru selain yang telah disebutkan.<ref>http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/1_PERMEN_KP2014.pdf</ref>

Hingga saat ini reklamasi di Jakarta masih menuai pro kontra dari Pemprov Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di kementerian itu, Sudirman Saad mengatakan izin reklamasi itu bukan merupakan kewenangan kepala daerah, namuntetapi oleh Kementerian Kelautan. Reklamasi yang akan dilakukan pada 17 pulau belum pernah ada izin dari Kementerian

Akibat dari penangkapan ini, pada 18 April 2016, Menteri Koordinator Kemaritiman [[Rizal Ramli]], Kementerian Kelautan dan Perikanan [[Susi Pudjiastuti]], Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [[Siti Nurbaya Bakar|Siti Nurbaya]], dan Gubernur DKI Jakarta [[Basuki Tjahaja Purnama]] memutuskan pemberhentian sementara atau [[moratorium]] reklamasi Pantai Utara Jakarta. Seluruh pihak sepakat bahwa reklamasi tidak salah, namuntetapi terdapat tumpang tindih peraturan yang perlu dibereskan<ref>Kompas.com,. (2016). ''Rizal Ramli Yakin Moratorium Reklamasi Teluk Jakarta Tak Bakal Digugat - Kompas.com''. ''Bisniskeuangan.kompas.com''. Retrieved 20 April 2016, from http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/19/060200626/Rizal.Ramli.Yakin.Moratorium.Reklamasi.Teluk.Jakarta.Tak.Bakal.Digugat

Anggaran yang digunakan bukan dari APBN, namuntetapi menggunakan APBD. Proyek tersebut belum direstui pemerintah pusat, karena tidak melalui mekanisme persetujuan legislaitf karena menimbun laut seluas 1.466,10 hektar. Sampai saat ini pro kontra reklamasi ini pun masih terjadi.