Uji tuntas: Perbedaan antara revisi

Uji tuntas adalah [[Hukum perdata|keperdataan]] adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemegang kebijakan atau yang pihak berwenang guna menghindari terjadinya kerugian pihak lainnya. Kegagalan untuk dipenuhinya upaya ini dapat merupakan suatu tindakan "kelalaian". Ini adalah secara konsep berbeda dari penyelidikan dalam "uji tuntas", disini ada faktor kewajiban yangs ecara umum harus dilaksanakan guna dipenuhinya suatu standar tingkah laku. Seringkali dalam suatu perjanjian diatur secara tegas adanya kewajiban para pihak untuk melakukan uji tuntas.Untuk mendalami Uji Tuntas atau Pemeriksaan Dari Segi Hukum ( Due Diligengence ) ditulis dan dibahas bagaimana: Tata Cara Membuat Pelaporan seperti pada buku : " Pemeriksaan dar Segi Hukum atau Due Diligence " penerbit Alumni ( 2008 ), ditulis sdr Stefanus Laksanto Utomo sekarang Dekan Fakultas Hukum Jakarta ( lihat di : http: www.usahid.ac.id ) yang bs didapat toko buku terdekat atau TB Gramedia di seluruh Indonesia atau bisa menghubungi ke LPSH-HILC Plasa 5 Pondok Indah D2Lt 2 Telp 0217245574 fax 0217245384atau email:laksanto@gmail.Buku ini memberikan informasi mengenai pemeriksaan dari segi hukum yang sengaja dirancang secara praktis agar mudah dipraktikan juga sebagai acuan bagi para mahasiswa hukum tingkat akhir , para praktisi hukum pemula , pengacara dan advokat , manajer dan staf bidang hukum pula bagi yang berminat mengikuti perkembangan hukum di Indonesia.Contoh dalam buku sangat up to date antara lain pemeriksaan hukum untuk pembelian perusahaan teknologi ( hightech company ) dan stasiun penyiaran.