Revisi per 17 Juni 2019 12.09 sunting Veracious (bicara \| kontrib) Pengurus antarmuka, Pengecualian blokir IP, Pengurus 159.272 suntingan k ←Suntingan 139.192.172.214 (bicara) dibatalkan ke versi terakhir oleh AABot Tag: Pengembalian ← Revisi sebelumnya		Revisi per 17 Juni 2019 12.11 sunting balikkan Veracious (bicara \| kontrib) Pengurus antarmuka, Pengecualian blokir IP, Pengurus 159.272 suntingan Dikembalikan ke revisi 14863108 oleh Veracious (bicara): Meh (Twinkle (つ◕౪◕)つ━☆ﾟ.*･｡ﾟ✨) Tag: Pembatalan Revisi selanjutnya →
Baris 1: [[Berkas:Conrad Theodor van Deventer.jpg\|jmpl\|200px\|C.Th. van ~~deventer~~Deventer, ~~adalah~~merupakan salah ~~satu~~seorang ~~pencetus~~penganjur ~~politik~~Politik ~~etis~~Etis.]] '''Politik Etis''' atau '''Politik Balas Budi''' ([[Bahasa Belanda\|Belanda]]: '''''Ethische Politiek''''') adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan [[bumiputera]]. Pemikiran ini ~~adalah~~merupakan kritik terhadap politik [[tanam paksa]]. Munculnya kaum Etis yang dipelopori oleh [[Pieter Brooshooft]] (wartawan Koran ''[[De Locomotief]]'') dan [[van Deventer\|C.Th. van Deventer]] (politikus) ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumiputera yang terbelakang. Baris 19: == Penyimpangan == Pada dasarnya kebijakan-kebijakan yang diajukan oleh van Deventer tersebut baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pegawai Belanda. Berikut ini penyimpangan penyimpangan tersebut. * Irigasi ~~(pengairan)~~ Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi. * Edukasi Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah. Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan yang dibuka untuk seluruh rakyat, hanya diperuntukkan kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang mampu. Terjadi diskriminasi pendidikan yaitu pengajaran di sekolah kelas I untuk anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berharta, dan di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi dan pada umumnya. * Migrasi Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di [[~~Sumatra~~Sumatera Utara]], khususnya di [[Deli]], [[Suriname]], dan lain-lain. Mereka dijadikan kuli kontrak. Migrasi ke [[Lampung]] mempunyai tujuan menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah agar pekerja tidak melarikan diri, pemerintah Belanda mengeluarkan ''Poenale Sanctie'', yaitu peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap [[polisi]], kemudian dikembalikan kepada mandor/pengawasnya. Penyimpangan politik etis terjadi karena adanya kepentingan Belanda terhadap rakyat Indonesia.

Politik Etis: Perbedaan antara revisi