Kota Padang: Perbedaan antara revisi

Setelah PRRI pada tanggal 31 Mei 1958, [[Z. A. St. Pangeran]] dilantik menjadi wali Kota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat [[perang saudara]].<ref name="Syam"/> Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para [[mahasiswa]].<ref name="Audrey">{{cite book|last=Kahin|first=A.|title=Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998|year=1999|publisher=Amsterdam University Press|id=ISBN 90-5356-395-4}}</ref>

 

[[Berkas:Balai Kota padang baru.jpg|kiri|jmpl|Balai Kota Padang di [[Jalan Padang By Pass]], [[Air Pacah, Koto Tangah, Padang|Air Pacah]].]]

Setelah runtuhnya [[Sejarah Indonesia (1959-1966)|demokrasi terpimpin]] pasca [[Gerakan 30 September]], dan kemudian muncul istilah [[Sejarah Indonesia (1966-1998)|Orde Baru]], pada tahun 1966, [[Azhari|Drs. Azhari]] ditunjuk menjadi wali kota oleh pihak militer menggantikan wali kota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada [[PKI]] waktu itu.<ref name="Audrey"/><ref name="Colombijn">Colombijn, Freek, (1994), ''Patches of Padang: the history of an indonesian town in the twentieth century and the use of urban space'', Research School CNWS, ISBN 978-90-73782-23-5.</ref> Pada tahun 1967, ia digantikan oleh [[Akhiroel Yahya|Drs. Akhiroel Yahya]] sebagai wali kota berikutnya.<ref name="Pemda">Pemda Tingkat II Kotamadya Padang, (1995), ''326 tahun Padang kota tercinta, 7 Agustus 1669-7 Agustus 1995: gerbang pariwisata Indonesia kawasan barat'', Pemda Tingkat II Kotamadya Padang bekerja sama dengan PT Buana Lestari.</ref>