Alasan pertama yang menjadi latayyyyrlatar dari gerakan DI/TII Aceh adalah kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas dileburnya provinsi Aceh ke dalam provinsi [[Sumatra Utara]] yang beribu kota di [[Medan]]. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia dimasa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia (1945-1950).
Kekhawatiran kembalinya kekuasaan para [[ulee balang]] yang sejak lama telah menjadi pemimpin formal pada lingkup adat dan politik ditttdi Aceh<ref name="Sastroamidjojo">Sastroamidjojo (1953) p. 18</ref><ref>{{cite web|url=http://www.acehbooks.org/pdf/ACEH_02539.pdf|title=Keterangan Pemerintah tentang peristiwa Daud Beureuh : [diutjapkan dalam rapat pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia tanggal 28 Oktober 1953] ; Djawaban Pemerintah [atas pemandangan umum Dewan Perwakilan Rakjat mengenai keterangan Pemerintah] tentang peristiwa Daud Beureuh : [diutjapkan oleh Perdana Menteri dalam rapat pleno terbuka Dewan Perwakilan Rakjat tanggal 2 Nopember 1953] / [Ali Sastroamidjojo]|date=1953|format=PDF}}</ref>.
Keinginan dari masyarakat Aceh untuk menetapkan hukum syariah dalam kehidupan mereka.<ref name="Reid341">Reid (2005), p. 341</ref>
