Jalur ABG: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 4:
Pada masa [[Orde Baru]] dibawah kekuasaan [[Presiden Soeharto]], ada sebuah istilah yang lahir dari proses [[politik]] dominasi militer dan birokrasi, atau yang disbeut sebagai "Jalur ABG". Jalur ABG ini dimaksudkan oleh rezim Orde Baru sebagai landasan untuk mengelola pemerintahan dengan tiga unsur utama, yaitu; "A" untuk [[Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]], "B" untuk birokrasi, dan "G" untuk [[Golongan Karya]]. Ketiga unsur utama itu berperan penting dalam hal pengambilan keputusan politik, menerapkan kebijakan publik, hingga penempatan jabatan publik seseorang, termasuk [[presiden]]. Ketiga unsur politik itu menjadi yang paling dominan dalam pemerintahan [[Orde Baru]] selama 32 tahun, sampai seroang pengamat politik bernama [[Karl D. Jackson]] mengatakan Indonesia di masa Orde Baru sebagai ''Bureucratic Polity'' atau masyarakat birokratik,<ref>Kacung Marijan, ''Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru,'' (Jakarta: Kencana, 2010) hal. 2</ref> yang artinya segala keputusan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat harus mendapatkan persetujuan dari birokrat.<ref>Haniah Hanafie dan Suryani, ''Politik Indonesia'', (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) hal. 76</ref>
Dengan adanya "ABG" dalam struktur pemerintahan [[Orde Baru]], maka tidak mengherankan bila ada dominasi yang terpusat pada kekuatan politik militer dan birokrasi, sementara Golkar berfungsi sebagai "kendaraan politik" Orde Baru untuk menjaga kekuasaannya melali keikutsertaan dalam [[pemilihan umum]]. Ketiga unsur politik ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional [[Indonesia]]. #Mahva
== Militer sebagai Stabilisator ==
|