Demokrasi di Jerman: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k bentuk baku |
|||
Baris 3:
== Oposisi Demokrasi ==
[[Jerman]] seperti halnya [[Italia]] (lihat [[Demokrasi di Italia]]) pada awalnya bukanlah negara yang bersatu seperti sekarang, banyak kerajaan-kerajaan [[Bangsa Jermanik]] yang memiliki kedaulatan sendiri-sendiri. Jerman baru menjadi bangsa yang bersatu pada akhir Abad 19, tepatnya pada 1871, hal ini didorong dengan munculnya semangat [[nasionalisme]] Jerman yang sangat kuat yang teraktualisasikan dalam bentuk [[Kekaisaran Jerman]], namun sering kali nasionalisme Jerman saat itu diwujudkan dalam bentuk [[agresi]] internasional dengan tujuan menyatukan seluruh [[Bangsa Jermanik]] di bawah satu bendera.<ref name="Carlton Clymer Rodee 2008">Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 418</ref>
=== Nasionalisme Jerman ===
Baris 12:
Nilai-nilai Nasionalisme Romantik itu kemudian terserap oleh masyarakat Jerman kala itu, dan salah satu tokohnya adalah [[Johann Gottfried von Herder]] (1744-1803). Von Herder percaya bahwa [[Tuhan]] telah menciptkan semua bangsa-bangsa dari asal-usul yang berbeda, sehingga setiap bangsa memiliki keunikan bahasa, budaya, dan tradisi yang berbeda-beda dan setiap bangsa itu memiliki kontribusinya masing-masing dalam pembentukan peradaban dengan keunikannya masing-masing. Bagi Von Herder, penerimaan terhadap kebudaayan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya adalah sesuatu yang salah dan membuatnya gusar, terutama saat kelas [[elit]] di [[Jerman]] yang saat itu menerima [[Bahasa Prancis]] melalui sebuah usaha yang disebut [[sofistifikasi]], sehingga menurut Von Herder hal ini telah merusak kebudayaan asli [[Jerman]].<ref>Ian Adams, Ideologi Politik Muktahir, diterjemahkan dari judul asli, Political Ideology Today, (Yogyakarta: Qalam, 2004) hal. 125</ref>
[[Berkas:Bundesarchiv Bild 146-2004-0096, Kaiser Wilhelm II. minifoto.jpg|jmpl|257x257px|Kaisar Wilhelm II]]
Nasionalisme Jerman semakin menjadi ketika Pasukan [[Revolusi Prancis]] atau [[Republik Ketiga Prancis]] menduduki [[Jerman]] atas nama “Pembebasan Jerman”. Banyak orang Jerman kemudian bereaksi melawan [[Prancis]], yang kemudian melahirkan suatu konsepsi nasionalisme, yakni [[Nasionalisme Jerman]]. Salah satu tokoh nasionalis Jerman adalah [[Johann Fitche]] (1763-1814). Fitce mengkonversi pemikiran Von Herder menjadi lebih politis dalam salah satu bukunya yang berjudul ''[[Address to The German Nation of 1807-08
== Era Kaisar ==
Baris 19:
== Demokrasi Republik Weimar ==
[[Berkas:Resultados parlamentarios Weimar.svg|jmpl|331x331px|Perolehan suara [[partai politik]] di [[Jerman]] saat pemerintahan [[Republik Weimar]] masih berdiri. Terlihat [[Partai Nazi]] (NSDAP) mengalami peningkatan elektabilitas secara signifikan dari 1928 hingga 1933.]]
Semangat [[Pan-Jermanisme]] yang digagas [[Kaisar Wilhelm II]] harus pupus karena [[Kekaisaran Jerman]] kalah dalam [[Perang Dunia I]]. [[Kekaisaran Jerman]] akhirnya dibubarkan sebagai bentuk konsekuensi atas tuntutan negara-negara [[Sekutu]] sebagai pemenang perang. Sebagai gantinya terjadi perubahan sistem politik kenegaraan di Jerman, dari sistem [[monarki]] menjadi sebuah negara [[republik]], yaitu [[Republik Weimar]].<ref name="britannica.com">{{Cite news|url=https://www.britannica.com/topic/Weimar-Republic|title=Weimar Republic {{!}} German history [1919-1933]|newspaper=Encyclopedia Britannica|language=en|access-date=2017-11-25}}</ref>
Berdirinya [[Republik Weimar]] sekaligus menegaskan konstitusi demokratis pertama bagi [[Jerman]] yang mulai berlaku pada 1919. Dalam konstitusi demokratis [[Republik Weimar]] itu, masyarakat [[Jerman]] mulai dikenalkan dengan proses-proses politik yang berdasarkan nilai-nilai [[demokrasi]], seperti memberikan hak pilih universal dengan mengikut sertakan perempuan dalam badan pemilihan umum untuk pertama kalinya dan sistem pemilihan yang proporsional dalam perwakilan, sejak saat itu mendadak seluruh warga Jerman ikut serta dalam proses politik.<ref
Selain meningkatnya partisipasi politik masyarakat Jerman di masa Republik Weimar, juga mendorong perkembangan kesadaran organisasi masyarakat, sehingga masyarakat Jerman banyak pula melahirkan partai-partai politik dari berbagai spektrum [[ideologi]], dari [[sayap kanan]] hingga [[sayap kiri]], dari [[nasionalis]] hingga [[separatis]], semuanya ada saat itu. Sistem multi partai di Republik Weimar saat itu jelas memiliki konsekuensi ideologis, banyaknya partai dari ideologi yang bertentangan
Puncak dari keputusasaan masyarakat [[Jerman]] (atau [[Republik Weimar]]) adalah sat terjadi [[Malaise]] pada 1929 atau yang disebut sebagai [[Depresi Besar]]. Depresi Besar telah mendorong krisis ekonomi parah di seluruh dunia, dan bagi Jerman kondisinya menjadi berkali-kali lipat lebih buruk. Krisis ekonomi dan kewajiban mengganti kerugian selama [[Perang Dunia I]] telah membuat pemerintah [[Republik Weimar]] kualahan, inflasi melambung tinggi bersamaan dengan angka kemiskinan dan pengangguran, sementara partai-partai politik terus tumbuh dan memiliki angkatan bersenjata mereka sendiri yang direkrut dari para [[veteran]] [[Perang Dunia I]] yang tidak punya kerjaan setelah [[Perjanjian Versailles]] memangkas jumlah personel [[Angkatan Bersenjata Jerman]].<ref
== Totalitarianisme Nazi ==
[[Berkas:Bundesarchiv Bild 102-14439, Rede Adolf Hitlers zum Ermächtigungsgesetz.jpg|jmpl|[[Adolf Hitler]] berpidato di [[Reichstag]] saat [[Partai Nazi]] masih berkuasa]]
Ditengah keputusasaan rakyat [[Jerman]] dan tingkat ketidakpercayaan yang semakin tinggi terhadap pemerintah, partai-partai politik saling berebut untuk berkuasa di [[Reichstag]] ([[Parlemen Jerman]]), salah satu partai politik yang mampu merebut simpati masyarakat Jerman saat itu adalah [[Partai Nazi|Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei]] (NSDAP) atau biasanya disebut [[Partai Nazi]] saja. Sejak Partai Nazi berdiri pada 1919 dan partai masih dipimpin oleh [[Anton Drexler]], mereka hanya memiliki 12 kursi di Reichstag pada 1928. Elektabilitas Partai Nazi baru meningkat ketika estafet kepemimpinan diambil alih oleh [[Adolf Hitler]]. Jumlah kursi Reichstag yang berhasil diperoleh Partai Nazi dibawah pimpinan Hitler pada 1930 adalah 107 kursi, kemudian jumlah ini berlipat menjadi 230 pada Juli 1932.<ref
Kekuatan Partai Nazi yang semakin besar di Reichstag semakin menekan kekuatan partai-partai [[demokrat]] di [[Reichstag]], mendirikan sebuah pemerintahan demokratis yang stabil semakin tidak memungkinkan bahkan dengan koalisi partai sekalipun, karena kekuatan Partai Nazi semakin tidak bisa dikalahkan di Reichstag saat itu. Selain itu, Presiden [[Paul von Hindenburg]] akhirnya menunjuk [[Adolf Hitler]] sebagai [[Kanselir Jerman]] pada Januari 1933. Dengan berkuasanya Partai Nazi di Reichstag dan naiknya Adolf Hitler sebagai kanselir, demokrasi di Jerman masih seumur jagung itupun semakin terancam.<ref
[[Berkas:Bundesarchiv Bild 183-S38324, Tag von Potsdam, Adolf Hitler, Paul v. Hindenburg.jpg|jmpl|Kanselir Jerman [[Adolf Hitler]] dan Presiden Jerman [[Paul von Hindenburg]]. Partai Nazi memenangkan pemilu Jerman, sehingga Hitler akhirnya diangkat menjadi kanselir oleh Hindenburg,]]
Semakin hari, Partai Nazi semakin kuat, melalui sayap paramiliter mereka, [[Sturmabteilung]] (SA) yang dipimpin oleh [[Ernst Rohm]], Partai Nazi meneror lawan-lawan politik mereka, [[Adolf Hitler]] semakin bergerak mendekati kekuasaan tertinggi di Jerman yang akhirnya diraihnya setelah Presiden Hindenburg mangkat. Pada saat itulah [[Republik Weimar]] sebagai bentuk negara demokratis pertama di Jerman akhirnya hancur dan digantikan dengan kekuasaan [[totalitarian]] [[Nazisme]].<ref
Dalam buku ''[[Introduction to Political Sciences
Ketika depresi sosial, politik, dan ekonomi di seluruh dunia meningkat, terutama di [[Eropa]] dan [[Asia]], [[fasisme]] muncul sebagai sebuah alternatif yang membawa masyarakat negara pasca-industri keluar dari krisis akibat kegagalan [[kapitalisme]] [[Amerika Serikat]] yang menyebabkan [[Depresi Besar]] 1929, sekaligus menjawab tantangan untuk membentengi negara dari bahaya [[komunisme]] [[Uni Soviet]]. Kekecewaan terhadap [[kapitalisme]] dan ketakutan terhadap [[komunisme]] membuat [[fasisme]] semakin mudah merebut kekuasaan di negara-negara pasca-industri, seperti [[Jerman]], [[Italia]], dan [[Jepang]], ditambah dengan negara lainnya seperti [[Spanyol]] dan [[Portugal]] juga menjadi tempat di mana fasisme berkuasa.<ref
[[Pakta Tripartit]] yang ditandatangai oleh [[Jerman Nazi|Jerman]], [[Kerajaan Italia|Italia]], dan [[Kekaisaran Jepang|Jepang]] membawa dunia kepada kebangkitan satu kekuatan baru di antara [[kapitalisme]] dan [[komunisme]]. Ketegangan memuncak diantara tiga ideologi ini, yang akhirnya terjadilah [[Perang Dunia II]], antara [[Blok Poros]] melawan [[Blok Sekutu]].<ref>{{Cite web|url=http://www.history.com/topics/world-war-ii/world-war-ii-history|title=World War II History - World War II - HISTORY.com|website=HISTORY.com|access-date=2017-11-25}}</ref>
Baris 49:
Pasca [[Perang Dunia II]], banyak anggota ataupun keluarga anggota [[Partai Nazi]] dan tentara [[Jerman]] yang bertugas saat [[Perang Dunia II]] diadili sebagai Penjahat Perang, mereka diburu hingga ke [[Spanyol]] dan [[Argentina]].<ref>{{Cite news|url=http://www.theguardian.com/news/2017/aug/31/the-last-nazi-hunters|title=The last Nazi hunters|last=Kinstler|first=Linda|date=2017-08-31|newspaper=The Guardian|language=en-GB|issn=0261-3077|access-date=2017-11-25}}</ref> Selain itu, para perempuan Jerman banyak mengalami [[pemerkosaan]] oleh [[Tentara Merah]] [[Uni Soviet]] selama [[Pertempuran Berlin]] tetapi tak satupun dari personel [[Tentara Merah]] yang dibawa ke [[Pengadilan HAM|Pengadilan HAM Internasional]] (lihat film [[A Woman in Berlin]]),<ref>{{Cite news|url=http://www.dailymail.co.uk/news/article-1080493/Stalins-army-rapists-The-brutal-war-crime-Russia-Germany-tried-ignore.html|title=Stalin's army of rapists: The brutal war crime that Russia and Germany tried to ignore|newspaper=Mail Online|access-date=2017-11-25}}</ref> dan yang paling buruk dalam sejarah [[Jerman]] adalah terbentuknya dua “Negara-Bangsa” Jerman, yaitu [[Jerman Barat]] dan [[Jerman Timur]].<ref>{{Cite news|url=http://www.spiegel.de/international/germany/out-of-the-ashes-a-new-look-at-germany-s-postwar-reconstruction-a-702856.html|title=Out of the Ashes: A New Look at Germany's Postwar Reconstruction|last=Leick|first=Romain|date=2010-08-10|last2=Schreiber|first2=Matthias|newspaper=Spiegel Online|last3=Stoldt|first3=Hans-Ulrich|access-date=2017-11-25}}</ref><ref>{{Cite news|url=https://www.ranker.com/list/germany-after-world-war-2/david-sharp|title=14 Harsh Realities of Life in Germany After WWII|newspaper=Ranker|language=en|access-date=2017-11-25}}</ref>
Kebangkitan demokrasi di Jerman tidak memungkinkan dimulai oleh [[Jerman Timur]], karena pada 7 Oktober 1949, [[Uni Soviet]] yang berkuasa di Jerman Timur secara resmi mendirikan sebuah [[negara komunis]] di wilayah itu yaitu [[Republik Demokratik Jerman]] (nama resmi dari [[Jerman Timur]]). Dalam menjalankan pemerintahannya, Jerman Timur banyak dipengaruhi oleh kelola pemerintahan di [[Uni Soviet]], yaitu [[kediktatoran proletariat]]. Salah satunya yang diadopsi oleh Jerman Timur adalah dibentuknya unit polisi rahasia''[[Staatssicherheit]]'' (mirip dengan [[NKVD]] di [[Uni Soviet]]). ''Staatssicherheit'' sebenarnya bukan anggota polisi berseragam dan bersenjata, mereka lebih mirip intelejen. Anggota ''Staatssicherheit'' direkrut dari warga negara biasa yang bertugas untuk pemerintah, hal ini menyebabkan kebebasan politik di [[Jerman Timur]] menjadi tertekan dan mempersulit tumbuhnya nilai-nilai [[demokrasi]].<ref name="Liputan6.com">{{Cite news|url=http://global.liputan6.com/read/3123782/5-fakta-menarik-jerman-timur-di-masa-komunisme|title=5 Fakta Menarik Jerman Timur di Masa Komunisme|last=Liputan6.com|newspaper=liputan6.com|access-date=2017-11-27}}</ref>
Selain tidak adanya kebebasan politik karena adanya polisi rahasia ''Staatsicherheit,'' warga Jerman Timur juga ditekan dalam kehidupan ekonominya. Bahkan, warga Jerman Timur dilarang menggunakan [[calana jeans]], karena pemerintah yang dikendalikan oleh rezim [[komunis]] menganggap celana jeans adalah simbol dari "kebudayaan [[kapitalisme]] Barat", meskipun banyak warga Jerman Timur yang ingin memiliki celana jeans, namun mereka takut. Selain itu, warga Jerman Timur juga membutuhkan waktu lama hanya untuk membeli sebuah mobil, bahkan untuk mobil yang paling murah saat itu. Keterbelakangan ekonomi ini artinya warga Jerman Timur memiliki daya beli yang rendah dan bukan karena warga tidak punya keinginan untuk maju, tetapi karena pemerintah membatasi kepemilikan pribadi warga negara.<ref
[[Jerman Timur]] yang menjadi daerah pendudukan [[Uni Soviet]] memang harus diakui lebih terbelakang daripada [[Jerman Barat]] yang menjadi pendudukan [[Amerika Serikat]], [[Britania Raya]], dan [[Prancis]]. Sikap Uni Soviet yang sangat membenci Jerman (terutama saat dibangun [[Tembok Berlin]]) mengindikasikan bahwa pada awalnya Uni Soviet tidak berniat untuk hengkang dari daerah pendudukan mereka di [[Jerman Timur]], hal ini menjadikan harapan untuk bangkit bagi [[Bangsa Jerman]] adalah dari [[Jerman Barat]].<ref name="ReferenceB">Carlton Clymer Rodee, dkk, Pengantar Ilmu Politik, diterjemahkan dari judul asli Introduction to Political Science, (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 420</ref>
=== Dipelopori Jerman Barat ===
[[Berkas:Bundesarchiv B 145 Bild-F034157-0031, Bonn, Bundeskanzler Brandt empfängt Schauspieler.jpg|jmpl|307x307px|Willy Brandt (pria di sebelah kiri)|al=|kiri]]Keterbelakangan Jerman Timur terjadi dibanyak sektor, Uni Soviet jelas menjalankan praktek balas dendamnya dengan membuat warga Jerman Timur menderita, hal berbeda dialami Jerman Barat yang perlahan dibangkitkan secara ekonomi dan politik, salah satunya dengan proses-proses menuju [[demokratisasi]], oleh karena itu harapan bagi Bangsa Jerman bertopang pada Jerman Barat. Langkah pertama [[Jerman Barat]] untuk merekonstruksi [[demokrasi]] di [[Jerman]] adalah melalui [[Hukum Dasar Bonn]].<ref
[[Hukum Dasar Bonn]] diawali dengan bersedianya [[Amerika Serikat]], [[Prancis]], [[Britania Raya]] untuk menyerahkan kembali kekuasaannya atas daerah pendudukan di [[Jerman Barat]] kepada penduduk asli atau [[pribumi]] [[Jerman]] pada 1949. Kemudian setelah itu, karena [[Berlin]] tidak kondusif lagi untuk dijadikan ibu kota, selain karena sudah terpecah menjadi [[Berlin Barat]] dan [[Berlin Timur]], Berlin sendiri secara [[de jure]] masuk ke dalam wilayah pendudukan [[Uni Soviet]] di [[Jerman Timur]], maka Kota [[Bonn]] yang terletak di tepi [[Sungai Rhein]] ditunjuk menjadi ibu kota dari [[Jerman Barat]] sekaligus memulai untuk dilaksanakannya pasal-pasal dalam [[Hukum Dasar Bonn]].<ref
Sebenarnya pada saat Hukum Dasar Bonn diterapkan dan Kota [[Bonn]] menjadi ibu kota dari [[Jerman Barat]], muncul kesadaran dari para elit politik [[Jerman Barat]]. Kesadaran itu muncul karena jika Hukum Dasar Bonn disahkan menjadi [[konstitusi]], maka sama saja dengan mengakui pembagian Jerman untuk selama-lamanya. Oleh karena itu para elit [[Jerman Barat]] memanfaatkan instrument politik yang dibangun oleh sistem [[demokrasi]] yang ada untuk memperjuangakan “Persatuan Jerman” melalui [[demokrasi]] pula.<ref
Sejak 1949, kebangkitan dan perkembangan [[Jerman Barat]] menjadi tolok ukur perkembangan [[demokrasi]] di [[Jerman]]. Selain dari [[Hukum Dasar Bonn]], demokratisasi di Jerman Barat juga terindikasikan dari prestasi pemerintahan [[Sosial demokrat|Sosial-Demokrat]] dibawah Kanselir [[Willy Brandt]] (1969 – 1974), prestasi itu adalah “pengakuan” [[Jerman Barat]] atas kedaulatan [[Jerman Timur]], meskipun terlihat kontra-produktif dengan tujuan menyatukan kembali Jerman, “pengakuan” dari [[Jerman Barat]] terhadap [[Jerman Timur]] itu menjadi langkah awal untuk menormalisasi hubungan kedua Jerman, bahkan juga normalisasi hubungan dengan [[Uni Soviet]].<ref
Pasukan [[Sekutu]] [[Barat]] yang menduduki [[Jerman Barat]] setelah memenangkan [[Perang Dunia II]] mengawali usaha-usaha terciptanya lembaga demokratis yang baru sama sekali, jadi meskipun Jerman punya pengalaman demokrasi pada masa [[Republik Weimar]], tetapi pasukan pendudukan Sekutu tidak ingin mengulangi kesalahan demokrasi Weimar, akhirnya sebagian besar proses demokratisasi di [[Jerman Barat]] meniru sistem [[demokrasi]] di [[Amerika Serikat]]. Salah satu lembaga demokratis yang dibangun oleh [[Jerman Barat]] adalah [[Mahkamah Konstitusi Jerman]].
Seperti halnya fungsi dan tugas [[Mahkamah Konstitusi]] pada umunya di seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi di Jerman Barat berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusi warga negara. Dengan kekuasaan untuk meninjau hasil keputusan dan menggagalkan setiap undang-undang atau peraturan yang menunjang [[otoritarianisme]] yang dihasilkan parlemen ataupun pemerintah, Mahkamah Konstitusi Jerman Barat telah memulai satu langkah lanjutan bagi Jerman di kemudian hari sebagai negara yang demokratis sampai saat ini.<ref
Selain berdirinya Mahkamah Konstitusi, para elit politik di [[Jerman Barat]] terus mencontoh [[Amerika Serikat]] sebagai negara demokratis yang mapan di dunia, salah satunya adalah memapankan sistem negara [[federalisme]] sebagai komitmen Jerman Barat terhadap [[otonomi daerah]] dan [[desentralisasi]]. Untuk membentuk suatu negara [[federasi]] yang kuat, [[Jerman Barat]] terdiri dari sepuluh negara bagian (yang disebut sebagai [[Lander]]), sementara [[Bonn]] menjadi tempat dari pemerintahan pusat yang sekaligus menjadi “pemerintahan federal khusus” (kurang lebih mirip dengan otonomi yang dimiliki [[Daerah Khusus Ibukota Jakarta]] di [[Indonesia]]).<ref
Namun, yang berbeda antara [[Jerman Barat]] dengan [[Amerika Serikat]] adalah bentuk pemerintahannya, yaitu kedudukan [[kanselir Jerman Barat]] lebih mirip [[Perdana Menteri Inggris]] daripada [[Presiden Amerika Serikat]]. Majelis Tinggi di [[Parlemen Jerman Barat]] atau [[Bundesrat]] memiliki hak veto mutlak atas pembuatan undang-undang dan kewenangan tertinggi untuk menunjuk seorang kanselir. Memposisikan parlemen sebagai lembaga tertinggi juga sekaligus mencegah terulangnya kedudukan presiden menjadi otoritas tertinggi seperti era [[Paul von Hindenburg]]. [[Presiden Republik Federal Jerman Barat]] lebih sebagai kepala negara saja, dipilih melalui Majelis Rendah atau [[Bundestag]]. Karena tidak memiliki mandat dari rakyat dan kewenangan konstitusinya sempit, maka posisi Presiden Republik Federal Jerman tidak strategis.<ref
Posisi presiden yang tidak memiliki kewenangan strategis seperti di era [[Republik Weimar]], maka kepala pemerintahan di Jerman Barat di pimpin oleh [[Kanselir]]. Kanselir menjadi pusat dan titik berat dari sistem politik di [[Jerman Barat]]. Kanselir memiliki kabinet yang bertugas selayaknya kabinet [[Presiden Amerika Serikat]]. Para menteri dan departemen bertanggungjawab kepada kanselir, bukan secara kolektif kepada parlemen (tidak seperti di [[Britania Raya]]). Kanselir Jerman Barat adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen Jerman Barat, atau juga pemimpin koalisi partai di Majelis Rendah.<ref
[[Hukum Dasar Bonn]] juga membatasi agar kabinet kanselir Jerman Barat tidak bisa dengan mudah digoyahkan, salah satunya adalah, bila Bundestag ingin menjatuhkan pemerintah, maka Bundestag harus memiliki suara mayoritas absolute dan bila ingin menaikkan kanselir baru, Bundestag juga memerlukan suara mayoritas absolut. Peraturan ini membuat kedudukan eksekutif di Jerman Barat menjadi sangat kuat dan tetap ada jaminan nilai-nilai [[demokrasi]] yang didasari dalam [[Hukum Dasar Bonn]].<ref
== Referensi ==
| |||