Alfamart: Perbedaan antara revisi

Pada sidang Komisi Informasi Publik (KIP), Majelis Hakim KIP memutuskan Alfamart terkait dengan kegiatannya mengumpulkan donasi harus membuka informasi penggunaan donasi ini kepada publik.<ref name="BeritaTagar">[https://beritagar.id/artikel/berita/kenapa-alfamart-menggugat-konsumennya Kenapa Alfamart menggugat konsumennya. 13 Februari 2017]</ref> Majelis hakim menilai Alfamart menggabungkan laporan CSR (''corporate social responsibility'') dengan laporan penghimpunan sumbangan konsumen ini.<ref name="BeritaTagar"/> Keputusan mengatur seharusnya hasil sumbangan dilaporkan terpisah dari laporan CSR Termohon (Alfamart), karena Alfamart menggunakan hasil donasi dan dilaporkan sebagai CSR Perusahaan.<ref name="CNN">[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161223121025-12-181730/putusan-kip-alfamart-gunakan-donasi-untuk-csr-perusahaan/ Putusan KIP: Alfamart Gunakan Donasi Untuk CSR Perusahaan . 23 Desember 2016]</ref> Pada Tahuntahun 2015, Alfamart menghimpun dana sumbangan dari kembalian uang konsumen Rp33,6 Miliar, serta tidak transparan untuk penyalurannya. KIP kemudian memutuskan bahwa untuk pengumpulan dana ini Alfamart harus membuka penggunaannya kepada publik.<ref name="Viva1"/>

Pada bulan Februari 2017, Alfamart kemudian menggugat balik Mustolih dan Komisi Informasi Publik ke pengadilan atas putusannya.<ref name="Alfamart">[http://alfamartku.com/blog/preview/323ad8eb0f91badfb52be3705130a286 Alfamartku: Tanggapan Kuasa Hukum Alfamart, Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra S.H., M.Sc. terkait Keluhan Mustholi. Feb 2017]</ref> Melalui [[Yusril Ihza Mahendra]] sebagai penasehat hukum Alfamart dan 14 pengacara, Alfamart juga mengajukan gugatan Pembatalan Atas Putusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang mengabulkan gugatan Mustolih ke pengadilan negeri.<ref name="Republika>[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/02/14/olcgaz368-yusril-banding-alfamart-kepada-kip-soal-badan-publik-sahsah-saja Yusril: Banding Alfamart kepada KIP Soal 'Badan Publik' Sah-Sah Saja. 14 Februari 2017]</ref><ref name="Viva1"/> {{Quote

Pada April 2017, permohonan pembatalan keputusan oleh Komisi Informasi Publik ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Tangerang.<ref name="HukumOnline">[http://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt590bc3b0a9f6c/belajar-memahami-sengketa-informasi-dari-kasus-alfamart HukumOnline: Belajar Memahami Sengketa Informasi dari Kasus Alfamart. 7 Mei 2017]</ref>

Pada Juli 2016, Alfamart menjajaki kerja sama dengan PT Food Station untuk menyalurkan beras pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintah DKI Jakarta ke gerai-gerai Alfamart.<ref name="FS1">[http://www.foodstation.co.id/index.php/berita/korporasi/820-kunjungan-alfamart-ke-pt-food-station" Food Station: Kunjungan Alfamart ke PT Food Station]</ref> Di bulan Oktober! Gubernur DKI, Basuki Tjahya Purnama, menandatangani Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 140/2016 yang berisi bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui PT Food Station Tjipinang Jaya menunjuk gerai Alfamart menjadi distributor beras merek Food Station (FS) bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta.<ref name="Tribun">[http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/10/15/gubernur-ahok-teken-peraturan-jatah-beras-pns-dki-diambil-di-alfamart" Tribunnews: Gubernur Ahok Teken Peraturan Jatah Beras PNS DKI Diambil di Alfamart. 15 Oktober 2016]</ref> Kebijakan ini dibingkai menjadi dua versi tulisan media di mana versi dukungan menulis sebagai "Ahok Jual Beras Murah di Minimarket"<ref name="FS2">[http://www.foodstation.co.id/index.php/berita/nasional/1059-ahok-jual-beras-murah-di-minimarket Food Station: Ahok Jual Beras Murah di Minimarket]</ref><ref name="LP6">[http://news.liputan6.com/read/2626118/ahok-jual-beras-murah-di-minimarket Ahok Jual Beras Murah di Minimarket. 14 Oktober 2016]</ref> dan versi kritik "Ahok Paksa Beli Beras di Alfamart"<ref name="PST">[http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2016/10/10/ahok-paksa-pns-beli-beras-tjipinang-jaya-setahun-rp-43-miliar/ Pojok Satu:Ahok Paksa PNS Beli Beras dari Tjipinang Jaya, Setahun Rp 43 Miliar]</ref>.

Beras yang akan diberikan tiap bulan itu akan dikelola oleh Dinas KPKP bekerja sama dengan BUMD PT Food Station Tjipinang Jaya.<ref name="PosKota"/>Dimana setiap pegawai dan anggota keluarganya masing-masing akan mendapatkan lima kilogram beras dan diambil dari dana tunjangan kinerja daerah (TKD) atau dipotong dari TKD sebesar Rp 13 ribu/kg dengan voucher yang dapat digunakan untuk membeli beras kelas pandan wangi di jaringan pasar Alfamart.<ref name="PosKota"/> Pada bulan September 2016, program ini masuk masa sosialisasi walaupun beberapa bulan berjalan di lingkungan pegawai Dinas KPKP.<ref name="PosKota"/> Pegawai mengkritik bahwa program tidak memberi nilai tambah bagi pegawai, karena uang mereka dipotong untuk beli beras tersebut. Pegawai mengaku program ini tidak ada manfaatnya, karena tidak bebas memilih pasar maupun berasnya.<ref name="PosKota">[http://poskotanews.com/2016/09/21/tunjangan-beras-pns-dki-jakarta-5-kg-november-mulai-cair/ Tunjangan Beras PNS DKI Jakarta 5 Kg November Mulai Cair. 21 September 2016]</ref> Program ini tampaknya menjadi lanjutan dari gagasan pada tahun 2013 mengenai voucher untuk beras untuk menekan inflasi, namun berbeda dengan gagasan awal di mana penyalur adalah PD Pasar Jaya, walaupun Alfamart telah disebutkan sebagai alternatif apabila tidak ada gudang.<ref name="Detik">[http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/2441589/tekan-inflasi-jakarta-ahok-gagas-sistem-voucher-sembako-untuk-pns Tekan Inflasi Jakarta, Ahok Gagas Sistem Voucher Sembako untuk PNS. 13 Desember 2013]</ref><ref name="tempo3">[https://metro.tempo.co/read/537350/ahok-siapkan-kupon-beras-murah Tempo: Ahok Siapkan Kupon Beras Murah. 14 Desember 2013]</ref> Program ini dikritik bermuatan politis oleh Fraksi Gerindra karena diluncurkan mendekati pemilihan gubernur 2017, kritik lain adalah kecurigaan program muncul akibat timbal balik dari pemberian bus wisata oleh Alfamart senilai 3,6 milyar pada bulan Juni 2015.<ref name="Matamata">[http://matamatanews.com/kebijakan-beras-murah-jelang-pilkada Mata mata news: Kebijakan Beras Murah Jelang Pilkada].</ref><ref name="Sindo">[https://metro.sindonews.com/read/1017217/171/lagi-pemprov-dki-jakarta-dapat-1-bus-tingkat-1435301752 Sindo: Lagi, Pemprov DKI Jakarta Dapat 1 Bus Tingkat]</ref> Bis sumbangan ini, seperti beberapa bus lainnya diberitakan mengalami kendala operasional dikarenakan faktor teknis yang tidak sesuai dengan persyaratan dinas perhubungan.<ref name="Lip6">[http://bisnis.liputan6.com/read/2336352/bus-tingkat-sumbangan-tak-bisa-operasi-ini-penjelasan-alfamart Liputan 6: Bus Tingkat Sumbangan Tak Bisa Operasi, Ini Penjelasan Alfamart]</ref>