Papua Nugini: Perbedaan antara revisi
| [revisi tidak terperiksa] | [revisi terperiksa] |
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika |
k bentuk baku |
||
Baris 84:
Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada [[Daftar Perdana Menteri Papua Nugini|Perdana Menteri]], yang mengepalai [[Kabinet Papua Nugini|kabinet]]. Perdana Menteri saat ini adalah [[Peter O'Neill]]. [[Parlemen Nasional Papua Nugini|Parlemen nasional]] yang [[Sistem satu kamar|tunggal]] memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan [[Port Moresby|Distrik Ibukota Nasional]]. Calon [[anggota parlemen]] dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya [[mosi tidak percaya]] di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.
Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan ''[[plurality vote system]]'', dengan para pemenang
=== Hukum ===
Baris 92:
Semua produk hukum (statuta) yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki jurisdiksi untuk mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu yang dipersengketakan di hadapan mereka dan pada sebuah rujukan di mana tidak ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, cabang judikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri, dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu saja menghormati otoritas ini.
[[Hukum Umum]] Papua Nugini — mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 (hari kemerdekaan), dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh Konstitusi dan, kemudian, ''undang-undang di bawahnya'', untuk menyerap risalah "adat" komunitas tradisional, dengan suatu pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang bawahan ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan
=== Pembagian administratif ===
Baris 141:
=== Pertanahan ===
Hanya kira-kira 3% tanah Papua Nugini dimiliki oleh perseorangan; itupun merupakan pinjaman dari negara untuk masa pakai 99 tahun, selebihnya adalah milik negara. Secara virtual, tidak ada sebutan untuk penguasaan/pemilikan yang bebas; kepemilikan yang hanya sedikit itu secara otomatis dialihkan statusnya menjadi Pinjaman Negara ketika mereka dipindahtangankan dari pemasok ke pembeli. Tanah yang tidak dijual ke pihak asing dimiliki oleh pemilik tanah ulayat di bawah sebutan adat. Sifat yang persis dari [[seisin]] berupa-rupa dari satu budaya ke budaya lainnya. Banyak penulis yang menggambarkan tanah sebagai sesuatu yang berada dalam kepemilikan komunitas dari marga-marga tradisional; tetapi, pengkajian yang lebih saksama biasanya menunjukkan bahwa bagian terkecil dari kepemilikan tanah yang tidak dapat dibagi-bagi lagi itu dikuasai oleh kepala/tetua keluarga besar peseorangan dan anak-cucunya, atau keturunan mereka jika mereka baru saja meninggal dunia. Inilah kepentingan yang mendesak karena masalah pembangunan ekonomi mempertimbangkan keanggotaan kelompok pemilik tanah ulayat dan para pewarisnya. Sengketa antarperusahaan pertambangan dan kehutanan dengan kelompok pemilik tanah
=== Transportasi ===
Baris 176:
(Yang beragama Islam baik Sunni maupun Syiah biasanya pengungsi Islam dari Afrika dan Asia Tenggara tetapi bukan orang Papua Nugini yang pindah agama). Agama Kristen dan kelompok agama non-Kristen cukup aktif beribadah di negara ini. Dewan Gereja Papua Nugini telah menyatakan bahwa baik penyebar agama [[Kristen]], [[Islam]] maupun [[Konghucu]] adalah aktif, dan kegiatan penyebaran agama dari luar negeri pada umumnya tinggi.
Agama tradisional, seperti [[Korowai]],
== Pendidikan ==
Baris 218:
== Referensi ==
* {{Cite book|last=Swadling|first=Pamela|title=Plumes from Paradise|year=1996|publisher=Papua New Guinea National Museum|isbn=9980-85-103-1}}
* [[:en:
== Pranala luar ==
| |||