Proyek Strategis Nasional: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 648:
Selain itu, beberapa kalangan dan ekonom mengkhawatirkan semakin membesarnya utang luar negeri badan usaha milik negara. Aliran uang kas para badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat penugasan untuk membangun infrastruktur diistilahkan oleh Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, sudah kuning dan sebagian sudah merah.<ref>{{Cite web|url=https://news.detik.com/kolom/d-4580827/dilema-bumn-membangun-infrastruktur|title=Dilema BUMN Membangun Infrastruktur|last=Pambagio|first=Agus|date=|website=Detiknews|language=id-ID|access-date=2020-03-09}}</ref> Menurut A Prasetyantoko, aspek manajemen risiko dari beberapa Proyek Strategis Nasional juga sedikit longgar, kurang kuatnya studi kelayakan seperti terlihat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pembangunan ''Light Rail Transit'' (LRT) yang masih menimbulkan permasalahan skema pendanaan meski proyeknya telah berjalan.<ref name=":14" />
Wakil Presiden [[Jusuf Kalla]] tercatat beberapa kali melontarkan kritikannya terhadap beberapa Proyek Strategis Nasional, seperti [[LRT Jabodebek]], Kereta Api Trans Sulawesi, dan Bandara Udara Kertajati, [[Jawa Barat]]. Jusuf Kalla menilai, pembangunan [[LRT Jabodebek|
Pengerjaan konstruksi beberapa Proyek Strategis Nasional juga mendapat sorotan terkait manajemen risiko proyek dan kehati-hatian menyusul adanya beberapa kali kejadian ambruknya konstruksi dari proyek, seperti [[Jalan Tol Depok–Antasari|Jalan Tol Depok-Antasari]] yang mengalami dua kali ambruk konstruksinya pada 2018 dan Oktober 2019.<ref>{{Cite web|url=https://www.cnbcindonesia.com/news/20191009160404-4-105653/tol-desari-proyek-prioritas-jokowi-yang-2-kali-ambruk|title=Tol Desari, Proyek Prioritas Jokowi yang 2 Kali Ambruk|last=Anwar|first=Muhammad Choirul|date=|website=CNBCIndonesia.com|language=id-ID|access-date=2020-03-09}}</ref> Dua ''crane'' seberat 70 ton dan 80 ton proyek
Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur [[Kamar Dagang dan Industri Indonesia|Kadin Indonesia]] [[Erwin Aksa]] menilai, banyaknya kecelakaan konstruksi disebabkan penugasan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur baru kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terlalu banyak tanpa memperhitungkan kemampuan mereka, sehingga menyebabkan tingkat ketelitian dan manajemen kehati-hatian menjadi terpecah-pecah.<ref>{{Cite web|url=https://mediaindonesia.com/read/detail/146091-penugasan-proyek-bumn-karya-dinilai-terlalu-banyak|title=Penugasan Proyek BUMN Karya Dinilai Terlalu Banyak|last=|first=|date=2018-02-20|website=Mediaindonesia.com|language=id|access-date=2020-03-10}}</ref> Atas berbagai peristiwa kecelakaan konstruksi di atas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat [[Basuki Hadimuljono]] membentuk Komite Keselamatan Konstruksi pada Januari 2018.<ref>{{Cite web|url=https://www.liputan6.com/bisnis/read/3242135/menteri-pupr-bentuk-komite-keselamatan-konstruksi-apa-fungsinya|title=Menteri PUPR Bentuk Komite Keselamatan Konstruksi, Apa Fungsinya?|last=|first=|date=2018-01-29|website=Liputan6.com|language=id|access-date=2020-03-10}}</ref> Dari hasil evaluasi dan audit sejak 20-28 Februari 2018, Komite Keselamatan Konstruksi menyimpulkan bahwa 38 dari 40 proyek konstruksi mendapat rekomendasi dapat dilanjutkan pembangunannya, dengan rincian 10 proyek dapat dilanjutkan dengan catatan dan 28 pembangunan proyek lainnya berlanjut tanpa ada catatan.<ref>{{Cite web|url=https://www.pu.go.id/berita/view/15376/komite-keselamatan-konstruksi-keluarkan-rekomendasi-lanjut-untuk-38-proyek|title=Komite Keselamatan Konstruksi Keluarkan Rekomendasi Lanjut Untuk 38 Proyek|last=|first=|date=|website=www.pu.go.id|language=id|access-date=2020-03-10}}</ref>
Baris 680:
=== Penyiapan proyek ===
Di tahap penyiapan proyek, masalah krusial yang menjadi hambatan adalah kualitas desain proyek yang tidak memadai. Hambatan ini diatasi dengan menyediakan ''Project Development Fund'' dari Unit Kerjasama Pemerintah Badan Usaha atau PPP Unit (''Public Private Partnership'') Kementerian Keuangan membantu ''Project Development Fund'' (PDF). Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas memusatkan fasilitas penyiapan proyek regular.<ref>{{Cite web|url=https://kppip.go.id/tentang-kppip/perkembangan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia/|title=Perkembangan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia|last=|first=|date=|website=KPPIP|access-date=14 Maret 2020}}</ref>
Dengan adanya ''Project Development Fund'', Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dapat terbantu dari sisi biaya dalam menyiapkan prastudi kelayakan, dokumen tender, hingga proyek mencapai ''financial close''. PT Sarana Multi Infrastruktur bertindak sebagai pelaksana pendampingan bagi PJPK.<ref name=":20">{{Cite web|url=https://kppip.go.id/download/laporan_semester_kppip/Laporan_KPPIP_semester_1_2019_2.pdf|title=Laporan KPPIP Semester I 2019|last=|first=|date=|website=KPPIP|access-date=14 Maret 2020}}</ref>
Komite Percepatan dan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) juga berperan dalam penyiapan proyek. Salah satunya dengan menyusun dan melakukan sosialisasi tentang standar pra studi kelayakan atau ''outlined business case'' (OBC). Pihak KPPIP juga telah membentuk Panel Konsultan di bidang penyiapan proyek, hukum, keuangan, manajemen proyek, dan pengadaan tanah/penilaian proyek. Kelima fungsi konsultan tersebut diisi oleh masing-masing tujuh konsorsium konsultan lokal dan internasional agar dapat membantu PJPK.<ref name=":20" />
Baris 706:
Dalam pelaksanaan konstruksi, hambatan muncul di beberapa Proyek Strategis Nasional. Contohnya, dalam konstruksi Pelabuhan Patimban, diperlukan kesepakatan dengan pengusaha ternak ayam selaku pemilik lahan di area jalan akses agar bersedia dilakukan relokasi ke luar area pelabuhan. Relokasi diperlukan agar pekerjaan konstruksi jalan akses dapat dilakukan.<ref name=":20" />
Contoh lainnya adalah konstruksi kereta api cepat Jakarta-Bandung. Konstruksi jalur bawah tanah kereta api ini bersinggungan dengan ''bored pile'' LRT Jabodebek, sehingga solusinya adalah memperkuat rekayasa struktur bored pile LRT tersebut.<ref name=":20" />
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan konstruksi ini, KPPIP sebagai koordinator program disarankan memperkuat sinkronisasi, koordinasi, ''monitoring'', dan ''debottlenecking'', melalui pendekatan prosedur ''Maeutic Machine''.<ref name=":23" />
=== Penolakan warga ===
| |||