Krisis konstitusional Malaysia 1988: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 17:
Harun memutuskan bahwa UMNO adalah organisasi yang melawan hukum (''unlawful society'') dan membatalkan hasil pemilihan partai 1987. Dalam putusannya, ia menyalahkan [[Dewan Rakyat (Malaysia)|Parlemen]] yang ia anggap "mengikat tangannya" dalam menentukan putusan.{{sfn|Means|p=218-219}} Selepas putusan tersebut dibacakan, Mahathir berusaha untuk meyakinkan anggota-anggota UMNO bahwa putusan pengadilan tersebut hanyalah suatu perkara teknis yang kecil, dan tidak akan mengganggu kedudukannya sebagai Perdana Menteri yang hanya dapat dijatuhkan melalui [[mosi tidak percaya]].{{sfn|Means|p=223}} Mahathir mengumumkan berdirinya partai UMNO Baru, yang dipimpin oleh para tokoh Tim A, dan dengan segera memindahkan aset dan kekayaan UMNO ke UMNO Baru.{{sfn|Means|p=224, 225, 226}} Para pemohon, yang berafiliasi pada Tim B, meneruskan proses hukum mereka ke [[Mahkamah Persekutuan Malaysia|Mahkamah Agung]], dengan masih menuntut diselenggarakannya pemilihan ulang pada badan hukum UMNO yang lama. Permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Agung.{{sfn|Means|p=227}}
Razaleigh dan para pendukungnya memutuskan untuk mendirikan partai baru bernama [[Semangat 46]]
=== Amandemen Konstitusi ===
{{cquote|"...the courts have decided that in enforcing the law they are bound by their interpretations and not by the reasons for which Parliament formulated these laws ... lately the judiciary had seen fit to touch on matters which were previously regarded as solely within the executive's jurisdiction."|Mahathir, menjelaskan usul amandemen Konstitusi kepada Dewan Rakyat, 1987.{{sfn|Means|p=237}}}}
Pemerintahan Mahathir tidak saja menghadapi Tim B UMNO dalam pertarungannya melawan lembaga peradilan, namun juga dalam beberapa kasus lain. Kasus [[John Berthelsen]] dan [[Raphael Pura]], dua orang wartawan asing yang melaporkan transaksi keuangan gelap yang dilakukan oleh beberapa pejabat tinggi pemerintah dan diterbitkan oleh ''[[Asian Wall Street Journal]]'', berakhir dengan pengusiran keduanya dari Malaysia dan pelarangan terbit untuk ''Wall Street Journal'' oleh pemerintah. Mahkamah Agung membatalkan pengusiran kedua wartawan tersebut dan mencabut larangan terbit ''Wall Street Journal''.{{sfn|Means|p=140, 236}}
Dalam kasus lain, Mahkamah Agung membatalkan amandemen pemerintah atas Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan kewenangan pada [[Jaksa Agung Malaysia|Jaksa Agung]] untuk memulai pendakwaan pidana di Mahkamah Tinggi tanpa harus melalui Pengadilan Magistrat terlebih dahulu. Kekuasaan ini digunakan oleh pemerintah Mahathir dalam [[Operasi Lalang]] pada tahun 1987, yang menangkap puluhan pemimpin oposisi di bawah [[Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri|Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri]] (ISA). Berkat pembatalan ini, Mahkamah Agung memerintahkan pembebasan pengacara dan politisi oposisi [[Karpal Singh]] karena kesalahan prosedur penangkapannya.{{sfn|Means|p=236-237}}
Kedua kasus ini, ditambah dengan putusan mahkamah dalam kasus UMNO, membuat Mahathir mengusulkan beberapa amandemen pada [[Konstitusi Malaysia]] ke hadapan Parlemen. Amandemen-amandemen ini mengurangi kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh lembaga pengadilan dan membatasinya pada kewenangan-kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh Parlemen saja.{{sfn|Means|p=237}} Usulan amandemen ini memaksa Tun [[Salleh Abas]], Presiden Mahkamah Agung, untuk mengumpulkan seluruh hakim Mahkamah Agung dan Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Para hakim sepakat untuk tidak berkomentar pada publik tentang usul amandemen Mahathir. Mereka memilih untuk menulis surat rahasia pada [[Yang di-Pertuan Agong]] [[Iskandar dari Johor|Sultan Iskandar bin Ismail]] dan [[Majelis Raja-Raja]], yang ditulis oleh Salleh. Surat tersebut berisi kekecewaan para hakim atas tuduhan Mahathir terhadap lembaga peradilan, namun tidak meminta para Raja untuk mengambil tindakan tertentu.{{sfn|Means|p=238}}
== Sumber ==
| |||