Krisis konstitusional Malaysia 1988: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 32:
Salleh kemudian didakwa pada sebuah panel khusus kehakiman yang dipimpin Tun [[Hamid Omar]], yang kelak menggantikannya sebagai Ketua Hakim Malaysia setelah jabatan Presiden Mahkamah Agung dihapuskan. Salleh mengajukan permohonan pada Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur untuk menyatakan panel khusus tersebut melanggar Konstitusi. Ia diwakili oleh [[Anthony Lester]], QC, yang menyatakan bahwa panel khusus tersebut memiliki konflik kepentingan, terutama karena Hamid sendiri akan menjadi Presiden Mahkamah Agung jika Saleh disingkirkan. Lester meminta agar seluruh sidang panel tersebut dibuka untuk umum. Seluruh permohonan tersebut ditolak, dan Salleh memutuskan untuk tidak hadir dalam persidangannya lebih lanjut.{{sfn|Means|p=239-240}}
Salleh kemudian meminta Mahkamah Agung untuk melanjutkan proses hukum atasnya karena panel khusus tersebut tidak sah secara hukum dan karena Yang di-Pertuan Agong telah dinasihat secara tidak benar oleh Perdana Menteri. Majelis hakim Mahkamah Agung, yang terdiri atas Tan Sri [[Azmi Kamaruddin]], Tan Sri [[Eusoffe Abdoolcader]], Tan Sri [[Wan Hamzah Mohamed Salleh]], Tan Sri [[Wan Suleiman Pawanteh]] dan Datuk [[George Seah]],<ref>[http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/09/sallehs-case-is-closed.htm "Salleh's case is closed"] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20071007182220/http://www.malaysia-today.net/Blog-n/2006/09/sallehs-case-is-closed.htm |date=7 October 2007 }}, ''The Star''. Accessed
== Sumber ==
| |||