Revisi per 14 Juli 2020 06.00 sunting Mohd Zaenuri (bicara \| kontrib) Pengecualian blokir IP, Peninjau, Pengembali revisi 11.862 suntingan Tidak ada ringkasan suntingan ← Revisi sebelumnya		Revisi per 15 November 2020 10.45 sunting balikkan Usersyn (bicara \| kontrib) 153 suntingan k typo, replaced: nasehat → nasihat (3) using AWB Revisi selanjutnya →
Baris 24: \| seat = [[Putrajaya]] \| nominator = \| appointer = [[Yang di-Pertuan Agong]] atas ~~nasehat~~nasihat [[Perdana Menteri Malaysia]] \| appointer_qualified = \| termlength = Baris 45: \| website = {{URL\|http://www.agc.gov.my/}} }} '''Jaksa Agung Negara Malaysia''' adalah merupakan seorang ~~penasehat~~penasihat hukum dan undang-undang utama kerajaan Malaysia yang memiliki jabatan sebagai [[Jaksa]] dan juga sebagai [[Jaksa penuntut umum]]. Jaksa Agung Negara ditunjuk oleh Perdana Menteri dengan persetujuan [[Yang di-Pertuan Agong\|Sultan Yang di-Pertuan Agong]]. Di Malaysia seorang Jaksa Agung sering dianggap sebagai bagian dari eksekutif karena terlalu segan menindak terhadap eksekutif.<ref>{{cite news\|url=http://www.iht.com/articles/ap/2008/07/20/asia/AS-Malaysia-Anwar.php\|date=20 Juli 2008\|accessdate=01-07-2020\|lang=en\|publisher=International Herald Tribune\|title=Malaysian PM pledges police chief, attorney-general not involved in Anwar's sodomy case}}</ref><ref>{{cite web Baris 63: #Yang di-Pertuan Agong hendaknya melantik seseorang yang layak menjadi hakim Pengadilan Federal sebagai Jaksa Agung Negara. #Menjadi kewajiban Jaksa Agung Negara memberi ~~nasehat~~nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong atau anggota kabinet atau menteri-menteri lainya mengenai masalah hukum dan undang-undang serta melaksanakan tugas berkaitan hukum dan undang-undang yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong atau anggota kabinet sesuai fungsi dan wewenangnya didalam [[Konstitusi Malaysia\|Perlembagaan Persekutuan]] maupun undang-undang lainya. #Jaksa Agung Negara dengan budi pekertinya mempunyai hak untuk memutuskan atau melanjutkan suatu proses hukum yang sedang ditangani oleh pengadilan Syariah, pengadilan negeri ataupun pengadilan militer. ##Undang-undang persekutuan memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Negara untuk menentukan di pengadilan mana ia hendak memulai sebuah proses hukum sesuai didalam Pasal (3).

Jaksa Agung Negara Malaysia: Perbedaan antara revisi