| title =#ALIH [[Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok ]]▼{{Infobox communist government
| government_name = {{nowrap|Government of the<br />[[China|People's Republic of China]]}}<br />{{small|中华人民共和国政府}}<br />''{{small|Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhèngfǔ}}''
| image = People's Republic of China National Emblem.svg
| caption = [[Lambang Republik Rakyat Tiongkok]]
| date = 1 Oktober 1949
| url = [http://english.gov.cn/ English.gov.cn]
| legislature = [[Kongres Rakyat Nasional]]
| party = [[Partai Komunis Tiongkok]]
| leader_title = [[Sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok|Sekretaris Jenderal]]
| leader_name = [[Xi Jinping]]<ref>{{cite web |url = https://multimedia.scmp.com/widgets/china/govt-explainer/index.html |title = How the Chinese government works |publisher = South China Morning Post |quote = Xi Jinping is the most powerful figure in China's political system, and his influence mainly comes from his position as the general secretary of the Chinese Communist Party.}}</ref>
| executive = [[Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok|Dewan Negara]]<br />([[Pemerintah Li Keqiang]])
| ruler_title = [[Pempimping Tertinggi]]
| ruler_name = [[Xi Jinping]]
| president_title = [[Presiden Republik Rakyat Tiongkok|Presiden]]
| president_name = [[Xi Jinping]]
| premier_title = [[Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok|Perdana Menteri]]
| premier_name = [[Li Keqiang]]
| speaker_title = [[Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional]]
| speaker_name = [[Li Zhanshu]]
| leader_title1 = [[Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok]]
| leader_name1 = [[Wang Yang (politisi)|Wang Yang]]
| leader_title2 = [[Komisi Pengawas Nasional|Direktur Pengawas Nasional]]
| leader_name2 = [[Yang Xiaodu]]
| leader_title3 = [[Mahkamah Agung Rakyat|Ketua Mahkamah Agung Rakyat]]
| leader_name3 = [[Zhou Qiang]]
| leader_title4 = [[Kejaksaan Agung Rakyat|Ketua Jaksa Agung]]
| leader_name4 = [[Zhang Jun (politisi)|Zhang Jun]]
| leader_title5 = [[Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok|Wakil Presiden]]
| leader_name5 = [[Wang Qishan]]
| military = [[Tentara Pembebasan Rakyat]]<br />[[Kepolisian Bersenjata Rakyat]]<br />[[Milisi, Tiongkok|Milisi]]
| commander_title = [[Ketua Komisi Militer Pusat]]
| commander_name = [[Xi Jinping]]
}}
{{Infobox Chinese
▲| title = Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok
| t = 中華人民共和國政府
| s = 中华人民共和国政府
| p = Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhèngfǔ
}}
[[Berkas:The 1st Session of the 12th National People's Congress open 20130305.jpg|jmpl|280px|[[Kongres Rakyat Nasional]] ke-12 yang diadakan tahun 2013.]]
'''Pemerintah pusat Republik Rakyat Tiongkok''' ({{Lang-zh|c=|s=中华人民共和国政府|t=|p=Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Zhèngfǔ}}) adalah otoritas negara tertinggi di [[Tiongkok]] di bawah kepemimpinan politik eksklusif [[Partai Komunis Tiongkok]].<ref name="Wang2015ch1">{{cite book |last1=Wang |first1=Peijie |title=China's governance: Across vertical and horizontal connexions |date=2015 |publisher=Springer |location=Plymouth |isbn=9783319459127 |chapter=State structure and organs of state power|doi=10.1007/978-3-319-45913-4_1}}</ref> Pemerintah Tiongkok terdiri dari lembaga [[Legislatif]], [[Eksekutif (pemerintah)|Eksekutif]] dan [[Yudikatif]].
Lembaga utama kekuasaan negara adalah [[Kongres Rakyat Nasional]] (KRN), [[Presiden Republik Rakyat Tiongkok|Presiden]] dan [[Dewan Negara Republik Rakyat Tiongkok|Dewan Negara]]. Anggota dari [[Dewan Negara]] termasuk [[Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok|Perdana Menteri]] dan sejumlah variabel [[Wakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok|Wakil Perdana Menteri]], lima [[Anggota Dewan Negara]] (protokol yang setara dengan wakil perdana menteri tetapi dengan portofolio yang lebih sempit), [[Sekretaris Jenderal Dewan Negara]] dan [[Kementerian Republik Rakyat Tiongkok|Kabinet Menteri]] yang saat ini terdiri dari 26 Kementerian. [[Komisi Militer Pusat (Tiongkok)|Komisi Militer Pusat]] (KMP) dipimpin oleh [[Ketua Komisi Militer Pusat]] yang merupakan [[panglima tertinggi]] nasional angkatan bersenjata Tiongkok yang meliputi [[Tentara Pembebasan Rakyat]], [[Kepolisian Bersenjata Rakyat]] dan [[Milisi, Tiongkok|Milisi]].<ref>{{Cite web|last=Li|first=Nan|date=2018-02-26|title=Party Congress Reshuffle Strengthens Xi’s Hold on Central Military Commission|url=https://jamestown.org/program/party-congress-reshuffle-strengthens-xis-hold-central-military-commission/|access-date=2020-05-27|publisher=[[The Jamestown Foundation ]]|quote=Xi Jinping has introduced major institutional changes to strengthen his control of the PLA in his roles as Party leader and chair of the Central Military Commission (CMC)...}}</ref>
[[Kongres Rakyat Nasional|KRN]] merupakan kekuatan tertinggi negara yang mengontrol [[Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok|Konstitusi Tiongkok]] dan hukum dasar serta pemilihan dan pengawasan pejabat lembaga pemerintah lainnya. KRN mengadakan pertemuan selama sekitar dua minggu dalam setahun untuk meninjau dan menyetujui arah kebijakan baru, undang-undang, anggaran dan perubahan personel utama. [[Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional]] (KTKRN) yang merupakan lembaga legislatif permanen yang bertugas mengadopsi sebagian besar perundang-undangan nasional, menafsirkan konstitusi dan undang-undang serta melakukan [[tinjauan konstitusional]]. [[Presiden Republik Rakyat Tiongkok|Presiden]] bertindak sebagai [[kepala negara]] seremonial yang menyetujui keputusan yang dibuat oleh [[Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional|KTKRN]], tetapi Presiden menggunakan kekuatan independennya untuk mencalonkan [[Perdana Menteri Tiongkok|Perdana Menteri Dewan Negara]] dan [[Wakil Presiden Tiongkok|Wakil Presiden]] yang tidak memiliki kekuasaan sendiri tetapi hanya membantu Presiden.
[[Dewan Negara]] merupakan lembaga eksekutif yang dipimpin oleh [[Perdana Menteri Tiongkok|Perdana Menteri]], terdiri dari kementerian dan lembaga dengan kerangka kerja yang lebih spesifik. Dewan Negara mempresentasikan sebagian besar inisiatif kepada KTKRN untuk dipertimbangkan setelah sebelumnya disahkan oleh [[Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Tiongkok|Komite Tetap Politbiro]]. Meskipun [[Kongres Rakyat Nasional|KRN]] pada umumnya menyetujui rekomendasi kebijakan dan personel Dewan Negara, KRN dan KTKRN menegaskan perannya sebagai badan legislatif nasional dengan kemampuan untuk memaksakan revisi dalam beberapa undang-undang. Misalnya ketika Dewan Negara dan Partai tidak dapat mengamankan pajak bahan bakar untuk membiayai pembangunan [[Jalan bebas hambatan, Tiongkok|jalan tol]] di Tiongkok.<ref>[http://www.rsc.org/chemistryworld/Issues/2009/January/ChinaBitesTheBulletOnFuelTax.asp China bites the bullet on fuel tax]. Rsc.org (2009-01-01). Retrieved on 2013-07-21.</ref><ref>[http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/in_depth/china_politics/government/html/7.stm Bbc News]. BBC News. Retrieved on 2013-07-21.</ref>
Lembaga [[yudikatif]] Tiongkok menjalankan fungsi [[jaksa|kejaksaan]] dan [[pengadilan]]. Pengadilan Tiongkok diawasi oleh [[Mahkamah Agung Rakyat]] (MAR) yang dikepalai oleh seorang Ketua Hakim Agung. [[Kejaksaan Agung Rakyat]] (KAR) bertanggung jawab atas penuntutan dan mengawasi proses peradilan di tingkat [[provinsi di Tiongkok|provinsi]], [[kabupaten di Republik Rakyat Tiongkok|county]] dan [[desa di Tiongkok|desa]]. Pada tingkat wilayah administrasi yang sama dengan MAR dan KAR, dibentuk [[Komisi Pengawas Nasional, Tiongkok|Komisi Pengawas Nasional]] pada 2018 untuk menyelidiki korupsi yang terjadi di dalam [[Partai Komunis Tiongkok]] dan lembaga-lembaga negara.
Kekuatan hukum [[Partai Komunis Tiongkok]] dijamin dalam [[Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok|Konstitusi Tiongkok]] dan posisinya sebagai otoritas politik tertinggi di [[Republik Rakyat Tiongkok]] diwujudkan melalui kendalinya yang komprehensif terhadap negara, militer dan media.<ref>Ralph H. Folsom, John H. Minan, Lee Ann Otto, ''Law and Politics in the People's Republic of China'', [[West (publisher)|West Publishing]] (St. Paul, 1992), pp. 76–77.</ref> Seorang juru bicara pemerintah Tiongkok terkemuka mengatakan:<ref>[http://news.bbc.co.uk/2/hi/7932091.stm "China 'will not have democracy'] China will never adopt Western-style democracy with a multi-party system, its top legislator has said." BBC 9 March 2009, accessed October 9, 2010.</ref><blockquote>Kami tidak akan pernah hanya menyalin sistem pemerintahan negara-negara Barat atau memperkenalkan [[sistem multipartai]] yang memegang jabatan secara bergiliran, meskipun lembaga negara Tiongkok memiliki tanggung jawab yang berbeda tetapi semua lembaga negara Tiongkok mematuhi garis, prinsip dan kebijakan Partai Komunis Tiongkok.</blockquote>
Selama 1980-an ada upaya yang dilakukan untuk memisahkan fungsi-fungsi partai dari negara, dengan memutuskan kebijakan umum yang telah dibuat sebelumnya dan kemudian melaksanakannya. Akan tetapi upaya itu akhirnya ditinggalkan pada 1990-an dengan kesimpulan bahwa kepemimpinan politik di dalam negara juga merupakan pemimpin partai. Struktur ganda ini menciptakan satu [[pemerintahan terpusat]]. Pada saat yang sama, telah ada langkah-langkah untuk memisahkan partai dari kantor-kantor negara di daerah-daerah selain di pemerintah pusat, karena tidak pernah terdengar bahwa ada seorang eksekutif subnasional (misalnya gubernur) yang juga menjadi [[sekretaris partai]]. Hal ini sering menyebabkan konflik antara kepala eksekutif daerah dengan sekretaris partai dan hal itu secara luas dipandang sebagai niat untuk mencegah salah satu dari mereka menjadi terlalu kuat. Beberapa kasus khusus seperti: [[Daerah administratif khusus Tiongkok|Daerah Administratif Khusus]] [[Hong Kong]] dan [[Makau]] yang menurut konstitusi dan hukum dasar masing-masing, sebagian besar hukum nasional Tiongkok tidak berlaku dan [[daerah otonom di Tiongkok|daerah otonom]] yang mencontoh [[Uni Soviet|praktik Soviet]] yaitu kepala eksekutif biasanya adalah anggota dari [[Daftar kelompok etnis di Tiongkok|kelompok etnis]] sedangkan sekretaris jenderal partai adalah orang non-lokal.
== Konstitusi ==
{{Utama|Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok}}
[[Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok|Konstitusi Tiongkok]] pertama kali dibentuk pada 20 September 1954, sebelumnya diberlakukan konstitusi sementara - berupa dokumen undang-undang yang dibuat oleh [[Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok]]. Konstitusi Tiongkok yang kedua diumumkan tahun 1975 memperpendek Konstitusi pertama menjadi sekitar 30 artikel yang berisi slogan-slogan Komunis dan bahasa revolusioner secara keseluruhan. Peran pengadilan dikurangi dan jabatan Kepresidenan dihilangkan. Konstitusi Tiongkok yang ketiga pada 1978 memperluas jumlah artikel tetapi masih di bawah pengaruh [[Revolusi Kebudayaan]] yang baru saja berlalu.
Konstitusi saat ini adalah merupakan edisi yang keempat, disahkan pada 4 Desember 1982 dan telah berfungsi sebagai konstitusi yang stabil selama 30 tahun. Di bawah konstitusi ini, peran presiden dan pengadilan dinormalisasi serta semua warga negara dinyatakan setara. [[Amandemen]] pada 1988, 1993, 1999, 2004, dan 2018 mengakui [[properti pribadi|hak milik pribadi]] dan [[hak asasi manusia]] serta mempromosikan ekonomi [[swasta]].
== Referensi ==
{{Reflist}}
[[Kategori:Tiongkok]]
{{Tiongkok-stub}}
| 