Sarimin Reksodihardjo: Perbedaan antara revisi

Setelah dia lulus, dia mulai bekerja di kantor Bupati Pekalongan. <ref name="p70">{{Harvard citation no brackets|Gunseikanbu|1944}}</ref>

Pada tanggal 1 Juli 1941, Sarimin ditunjuk oleh residen sebagai Wedana Wiradesa di Kabupaten Pekalongan. Dia masih memegang jabatannya selama pendudukan Jepang. <ref name="p70">{{Harvard citation no brackets|Gunseikanbu|1944}}</ref>

Residen Pekalongan, T. Tokonami,<ref name="p292">{{harvnb|Suryanegara|2016|p=29}}</ref> menunjuk Sarimin sebagai Bupati Brebes pada tanggal 29 April 1945.<ref name="p282">{{harvnb|Sutherland|1974|p=28}}</ref> Dia masih memegang jabatan sebagai bupati setelah proklamasi kemerdekaan.

Pada tahun 1946, Sarimin ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala Bagian Agraria di Kementerian Dalam Negeri.<ref name="p542p543">{{harvnb|Ministry of Information|1954|p=54}}</ref>

Selama menjabat sebagai Kepala Bagian Agraria, dia terlibat dalam penyusunan UU Pokok Agraria. Pada tanggal 21 Mei 1948, Soekarno menunjuk Sarimin sebagai Ketua Panitia Agraria Yogyakarta. Anggota panitianya terdiri dari berbagai pejabat di kementerian dan jawatan yang berbeda, anggota dari badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, ahli-ahli hukum adat, dan perwakilan dari Serikat Buruh Pertanian.<ref name="p932">{{harvnb|Sihombing|2018|p=93}}</ref>

Setelah pengakuan kedaulatan, ibukota Indonesia pindah ke Jakarta. Maka dari itu, Panitia Agraria Yogyakarta dibubarkan dan panitia baru dibentuk dengan nama Panitia Agraria Jakarta pada tanggal 19 Maret 1952. Sarimin masih bertugas sebagai ketua dan wakilnya adalah [[Sadjarwo Djarwonagoro|Sadjarwo]], Kepala Bagian Politik Umum dan Perencanaan Kementerian Pertanian.<ref name="p952p953">{{harvnb|Sihombing|2018|p=95}}</ref>

Karena Sarimin ditunjuk sebagai Gubernur Nusa Tenggara, sebagian dari tugas sehari-harinya di kepanitiaan dibantu oleh Singgih Praptodihardjo, Wakil Kepala bagian Agraria .<ref name="p953">{{harvnb|Sihombing|2018|p=95}}</ref>

Sarimin mengundurkan diri pada tahun 1953.<ref name="p543"/>{{harvnb|Ministry of Information|1954|p=54}}</ref>Posisinya sebagai Kepala Bagian Agraria dan Ketua Panitia Agraria Jakarta digantikan oleh Singgih.<ref name="p652">{{harvnb|Rachman|2017|p=65}}</ref>

Sebagai bagian dari pekerjaanya di Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 14 Juli 1950 dan 1 Agustus 1950, Sarimin ditunjuk sebagai Ketua Panitya Persiapan Negara Kesatuan untuk Sumatera Timur (PPKNST) dan Panitia Penjelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (P4SU). Tugas Utama dari PPKNST adalah membubarkan parlemen dan departemen Negara Sumatra Timur serta menyerahkan kekuasaan secara damai Negara Sumatra Timur ke Republik Indonesia <ref name="p3812p3813">{{harvnb|Information Bureau of North Sumatra|1953|p=381}}</ref> sedangkan tugas utama P4SU ialah membentuk Provinsi Sumatra Utara.<ref name="p3852">{{harvnb|Information Bureau of North Sumatra|1953|p=385}}</ref>

Pengangkatannya sebagai ketua dipertimbangkan oleh keberagaman etnis di Sumatra Utara. Pemerintah menunjuk orang Jawa sebagai jalan tengah untuk masalah ini.<ref name="p412">{{harvnb|Sjamsuddin|1990|p=41}}</ref>

Pada tanggal 20 Juli 1950, PPKNST mengumumkan programnya. Dalam programnya, PPKNST menyatakan bahwa Negara Sumatra Timur akan menjadi sebuah residen tanpa otonomi sedangkan kabupatennya menjadi daerah otonom dan secara langsung dikontrol oleh pemerintah provinsi.<ref name="p3813"/>{{harvnb|Information Bureau of North Sumatra|1953|p=381}}</ref>Pada tanggal 23 Juli 1950, Pemerintah Sumatra Timur yang diwakilkan oleh Raja Kaliamsyah Sinagah secara resmi menangappi program tersebut. Pemerintah Sumatra Timur menentang perubahan status Sumatra Timur dari negara ke residen dan lebih memilih untuk opsi provinsi.<ref name="p3832">{{harvnb|Information Bureau of North Sumatra|1953|p=383}}</ref>

Setelah Negara Sumatra Timur dibubarkan pada tanggal 13 Agustus 1950, P4SU mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya diemban oleh Pemerintah Negara Sumatra Timur. P4SU mulai menyiapkan pembagian daerah adminstratif di provinsi dan mendirikan Dewan daerah di kabupaten.

Sebagai ketua P4SU, Sarimin menjadi pelaksana tugas Gubernur Sumatra Utara.<ref name="p592">{{harvnb|Tuk Wan Haria|2006|p=59}}</ref> Tugas beliau berakhir setelah gubernur tetap, [[Abdul Hakim]] ditunjuk.<ref name="p602">{{harvnb|Tuk Wan Haria|2006|p=60}}</ref>

Dia dilantik sebagai gubernur tetap pada tanggal 6 Mei 1953.<ref name="Kementerian Penerangan 1953 22">{{harvnb|Kementerian Penerangan|1953|p=2}}</ref>

Selama masa jabatannya, nama provinsi Sunda Kecil diubah menjadi Nusa Tenggara pada tanggal 28 Mei 1954. Pergantian nama ditunjukan untuk menghilangkan nama "Sunda Kecil" karena dianggap sebagai nama yang merendahkan.<ref>[https://anri.sikn.go.id/index.php/undang-undang-darurat-nomor-9-tahun-1954-tentang-pengubahan-nama-propinsi-sunda-kecil-menjadi-propinsi-nusa-tenggara-02 Emergency Law No.9 of 1954]</ref>

Dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur pada tanggal 1 April 1957. <ref>{{Cite news|url=https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Sarimin+Reksodihardjo&coll=ddd&sortfield=date&page=13&identifier=ddd:010895747:mpeg21:a0025&resultsidentifier=ddd:010895747:mpeg21:a0025|title=FUNCTIEOVERDRACHT|work=Algemeen Indisch dagblad : de Preangerbode|date=3 April 1957}}</ref>