Oerip Soemohardjo: Perbedaan antara revisi

|servicenumber =

|religion = Katolik

|commands =

|battles = [[Revolusi Nasional Indonesia]]

Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Jenderal [[Soedirman]] – komandan Divisi V [[Purwokerto]] yang hanya memiliki dua tahun pengalaman militer dan 23 tahun lebih muda dari Oerip – terpilih sebagai panglima angkatan perang setelah melalui dua tahap pemungutan suara buntu.{{sfn|Nasution|2011|p=196}} Pada tahap ketiga, Oerip meraih 21 suara, sedangkan Soedirman unggul dengan 22 suara. Komandan divisi Sumatra semuanya sepakat untuk memilih Soedirman;{{sfn|Sardiman|2008|p=132}} Oerip tidak terpilih karena beberapa komandan divisi mencurigai riwayat hidupnya dan sumpah yang ia ucapkan kepada Belanda saat ia lulus di KNIL.{{sfn|Sardiman|2008|p=133}} Soedirman terkejut dengan hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepas posisi tersebut kepada Oerip, namun para peserta pertemuan tidak mengizinkan; Oerip sendiri merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas angkatan perang. Soedirman tetap mempertahankan Oerip dan mengangkatnya sebagai kepala staf dengan pangkat letnan jenderal.{{sfn|Imran|1983|pp=74–79}} Sebelum pemerintah melantik Soedirman sebagai panglima besar, Oerip secara ''[[de jure]]'' tetap menjadi pemimpin, namun wartawan [[Salim Said]] menulis bahwa perintah Oerip sulit dipahami karena kemampuan berbahasa Indonesia-nya yang buruk, dan perintahnya sering kali ditolak kecuali jika telah disetujui oleh Soedirman.{{efn|Oerip fasih berbahasa Belanda dan Jawa, namun sangat buruk dalam berbahasa Indonesia, yang telah menjadi bahasa utama pada abad ke-20 {{harv|Said|1991|p=50}}.}}{{sfn|Said|1991|p=50}}

 

 

Bersama-sama, Soedirman dan Oerip berhasil mengatasi ketidaksepahaman antara mantan tentara PETA dan KNIL. Sementara itu, pemerintah mengganti nama angkatan perang sebanyak dua kali pada bulan Januari 1946, yang pertama adalah Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada 23 Februari 1946, Oerip ditunjuk untuk mengepalai Panitia Besar Reorganisasi Tentara, yang dibentuk melalui keputusan presiden. Setelah berunding selama empat bulan, pada 17 Mei panitia menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Soekarno. Oerip ditugaskan untuk menangani proses perampingan angkatan perang, sedangkan Menteri Pertahanan diberi kekuasaan birokrasi yang lebih besar. Soedirman tetap dipertahankan sebagai panglima angkatan perang.{{sfn|Anderson|2005|pp=372–373}}{{sfn|Imran|1983|pp=80–81}}

 

 

Untuk memenuhi ancaman Belanda, Oerip berniat untuk menyerang Belanda di saat mereka masih menyusun kekuatan, namun rencana ini digagalkan oleh upaya pemerintah dalam diplomasi. Oerip sendiri lebih menyukai taktik [[gerilya]] ketimbang konflik militer resmi, ia pernah bercerita kepada bawahannya bahwa serangan terbaik bisa dilakukan dengan seratus penembak jitu yang bersembunyi di belakang garis musuh.{{sfn|Imran|1983|p=85}} Oerip dengan lantang menentang hasil [[Perjanjian Renville]]; perjanjian tersebut menyebabkan ditariknya 35.000 tentara Indonesia dari Jawa Barat dan diresmikannya [[Garis Van Mook]], yang memisahkan wilayah kekuasaan Belanda dan Indonesia.{{sfn|Adi|2011|pp=79–80}} Ia memandang perjanjian tersebut, yang disahkan pada 17 Januari 1948, sebagai taktik mengulur-gulur yang memberi Belanda kesempatan untuk memperkuat pasukannya.{{sfn|Soemohardjo-Soebroto|1973|p=104}} Sementara itu, Amir Sjarifuddin – yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri – mulai merekrut tentara yang berhaluan kiri.{{sfn|Imran|1980|pp=42–45}} Muak dengan sikap pemerintah yang menurutnya kurang percaya pada militer, Oerip mengajukan pengunduran dirinya,{{sfn|Imran|1983|p=87}} namun tetap bertugas sebagai penasihat Menteri Pertahanan sekaligus Wakil Presiden, Muhammad Hatta.{{efn|Sjariffudin dipaksa mengundurkan diri karena ketidaksetujuan publik atas hasil Perjanjian Renville {{sfn|Imran|1980|pp=42–45}}}}{{sfn|KR 1948, Let. Djen. Urip Meninggal}}