Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 2:
 
== Dasar Hukum APBN ==
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<ref>{{Cite web|title=5 Tujuan APBN Beserta dengan Definisi dan Macam Fungsinya Halaman 2|url=https://www.merdeka.com/trending/5-tujuan-apbn-beserta-dengan-definisi-dan-macam-fungsinya-kln.html|website=merdeka.com|language=en|access-date=2020-10-17}}</ref>
 
{{cquote| Bunyi pasal 23: