John Wattilete: Perbedaan antara revisi

Ia terlibat dalam Gerakan Pemuda Maluku ''Collectief '91'', yang menilai kebijakan pemerintah Republik Maluku Selatan di pengasingan (RMS) terlalu lunak. Pada pertemuan pertama mereka, presiden pengasingan Johan Manusama tiba-tiba masuk untuk mendengar kritik mereka. Tak lama kemudian, John Wattilete menjadi eksekutifnya.

 

Sejak tahun 1995, ia menduduki posisi Urusan Umum dalam kabinet RMS di pengasingan. Pada tahun 1999 ia melakukan perjalanan ke [[Indonesia]] dua kali dengan Pendeta Otto Matulessy sebagai delegasi RMS. Mereka bertemu dengan [[presiden Indonesia]] [[B.J. Habibie]] dan kemudian dengan penggantinya [[Abdurrahman Wahid]]. Selama periode tersebut, terjadi ketegangan yang hebat di Maluku Selatan antara penduduk Kristen dan Muslim di wilayah tersebut dan sebagai akibat dari pertikaian sipil, banyak orang terbunuh dan terluka di kedua sisi. Presiden RMS saat itu Frans Tutuhatunewa tidak begitu senang dengan delegasi yang dipelopori oleh Wattilete dan Matulessy. Dalam retrospeksi, Wattilete yang lebih pragmatis juga mengakui bahwa percakapan itu sia-sia dan tidak menghasilkan apa-apa.

 

Sekitar tahun 2003, Wattilete menggantikan Pieter Thenu sebagai Perdana Menteri / Wakil Presiden RMS. Pada bulan April 2009, diumumkan bahwa Presiden Tutuhatunewa akan segera pensiun dan bahwa Wattilete akan menjadi penerus presiden Tutuhatunewa yang kini berusia 85 tahun. Wattilete menjadi presiden RMS dan dilantik pada 17 April 2010. Hampir seluruh pengurus RMS terdiri dari orang Maluku yang lahir atau bertempat tinggal di Belanda. Dia membuat pernyataan dalam sebuah wawancara dengan ''[[Nederlands Dagblad]]'' yang mengatakan bahwa orang Maluku harus dapat berbicara dengan bebas tentang masa depan politik pulau mereka dan bahwa baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah RMS di pengasingan harus mematuhi hasil tersebut. Jika orang Maluku menunjukkan bahwa mereka tidak lagi berjuang untuk negara mereka sendiri, Wattilete akan siap untuk memberikan konsekuensi padanya, seperti yang dia katakan. Jika kemerdekaan langsung tidak diinginkan, ia berpendapat bahwa pemerintahannya akan menerima status otonom tetapi sebagai bagian dari negara Indonesia untuk saat ini (situasi yang mirip dengan [[Aceh]]), dengan lebih banyak suara oleh orang-orang Maluku dalam urusan Maluku mereka sendiri.

 

== Referensi ==