Proyek Strategis Nasional: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Nama Provinsi Tag: VisualEditor Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
kTidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 107:
|Nilai
|-
|[[Sumatra]]
|46
| Rp 31,1 triliun
Baris 115:
|Rp 588,42 triliun
|-
|[[Kalimantan]]
|24
|Rp 38 triliun
Baris 123:
|Rp 481,85 triliun
|-
|[[Jawa]]
|89
|Data tidak tersedia
Baris 131:
|Rp 981,37 triliun
|-
|[[Sulawesi]]
|28
|Rp 14,3 triliun
Baris 139:
|Rp 312,6 triliun
|-
|[[Kepulauan Maluku|Maluku]] & [[Papua (wilayah Indonesia)|Papua]]
|13
|Rp 4,81 triliun
Baris 147:
|Rp 464,7 triliun
|-
|[[Bali]] & [[Kepulauan Nusa Tenggara|Nusa Tenggara]]
|16
|Data tidak tersedia
Baris 180:
|}
[[Berkas:Sebaran Proyek Strategis Nasional 2016.png|jmpl|395x395px|Sebaran Proyek Strategis Nasional Tahun 2018. Berdasarkan Perpres No 56 Tahun 2018.]]
Beberapa kalangan sebetulnya telah mengapresiasi paradigma dan pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengusung [[Indonesia Sentris]] menggantikan [[Jakartasentrisme|Jakarta Sentris]] dan konsep membangun dari pinggiran. Pembangunan infrastruktur sudah mulai tersebar ke berbagai pelosok Indonesia, dari [[Kota Sabang|Sabang]] sampai [[Kabupaten Merauke|Merauke]].<ref>{{Cite web|url=https://batamtoday.com/batam/read/120105/Pembangunan-Infrastruktur-untuk-Indonesiasentris|title=Pembangunan Infrastruktur untuk Indonesiasentris|last=|first=|date=|website=Batamtoday.com|language=id|access-date=2020-03-16}}</ref> Indonesia Sentris dilakukan dengan adanya Proyek Strategis Nasional yang tersebar di beberapa daerah, seperti pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, pembangunan Pos Lintas Batas Negara, berbagai bendungan,<ref name=":27"/> dan pembangunan Palapa Ring.<ref>{{Cite web|url=https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191014201945-213-439457/rudiantara-sebut-pembangunan-palapa-ring-bukan-java-sentris|title=Rudiantara Sebut Pembangunan Palapa Ring Bukan Java-sentris|last=|first=|date=|website=CNNIndonesia.com|language=id-ID|access-date=2020-03-16}}</ref>
Namun, berdasarkan data, sebaran Proyek Strategis Nasional sebagian besar masih terkonsentrasi di [[Jawa|Pulau Jawa]].<ref name=":25" /> Pulau ini menerima Proyek Strategis Nasional 93 proyek senilai Rp 1.065 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 89 proyek senilai Rp 981,37 triliun pada tahun berikutnya.<ref name=":10" /><ref name=":34">{{Cite web|url=https://kalimantan.bisnis.com/read/20180219/244/739884/perspektif-proyek-strategis-siapa-menerima-manfaat|title=PERSPEKTIF : Proyek Strategis, Siapa Menerima Manfaat? {{!}} Kalimantan Bisnis.com|website=Bisnis.com|access-date=2020-03-18}}</ref>
Baris 351:
[[Jalan Tol Trans Sumatra]] kemudian ditambah menjadi 24 ruas jalan tol oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No 117 Tahun 2015.<ref name=":9" /> Total kebutuhan dana investasi untuk membangun seluruh jaringan [[Jalan Tol Trans Sumatra]] adalah sebesar Rp 206,4 triliun. Tambahan jalan tol tersebut adalah:
* [[Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung|Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang]], selesai dan beroperasi 2019<ref name=":11" />
* [[Jalan Tol Pematang Panggang-Kayuagung|Jalan Tol Pematang Panggang-Kayu Agung]], selesai dan beroperasi November 2019<ref name=":11" />
* Jalan Tol Palembang-Tanjung Api-Api
* Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi
Baris 372:
* Jalan Tol Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim.
[[Menteri keuangan|Menteri Keuangan]] [[Sri Mulyani]] menilai, [[Jalan Tol Trans Sumatra]] akan berdampak pada penghematan sebesar Rp 2,23 triliun per tahun dari efisiensi kendaraan, sedangkan dampak permanen dari total efek bergandanya adalah sebesar Rp 769,5 triliun.<ref>{{Cite web|url=http://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-manfaat-trans-sumatera-rp-7695-t|title=Sri Mulyani: Manfaat Trans Sumatera Rp 769,5 T|last=|first=|date=2017-12-27|website=Kontan.co.id|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>
Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatra juga akan mendukung proses industrialisasi sumber daya alam, sehingga pertumbuhan ekonomi kawasan ini dapat tumbuh lebih tinggi dan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam seperti saat ini. Kawasan Sumatra sangat tergantung terhadap sumber daya alam. Akibatnya, pertumbuhan kawasan ini menjadi labil, seiring anjloknya harga komoditas dan membuat kontribusi Pulau Sumatra terhadap ekonomi nasional berkurang dari 23,16% tahun 2014 menjadi 21,58% tahun 2018. Manfaat dari keberadaan jalan tol dan industrialisasi pun baru akan terasa dalam 10-15 tahun ke depan.<ref>{{Cite web|url=https://bisnis.tempo.co/read/1183621/jalan-tol-trans-sumatera-diprediksi-gairahkan-industri|title=Jalan Tol Trans Sumatera Diprediksi Gairahkan Industri|last=Tri|first=Rahma|date=2019-03-10|website=Tempo|language=id|access-date=2020-03-18}}</ref>
[[Hutama Karya]] sendiri sebagai badan usaha milik negara yang mendapat penugasan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatra melihat penugasan ini menjadi momentum untuk optimalisasi peluang bisnis pengembangan konstruksi, manufaktur, properti dan kawasan terpadu. Koridor kawasan sepanjang jalur Jalan Tol Trans Sumatra akan dikembangkan oleh [[Hutama Karya]] menjadi Trans Sumatra Development dengan menggandeng investor [[Amerika Serikat]], [[Belanda]], [[Jepang]], [[Korea Selatan]], [[Singapura]], dan [[Republik Rakyat Tiongkok|Tiongkok]].<ref>{{Cite web|url=http://www.hutamakarya.com/id/annual-reports|title=Annual Report 2018|last=|first=|date=|website=Hutamakarya.com|page=178|access-date=18 Maret 2020}}</ref>
===== Jalan Tol Trans Jawa =====
{{Main article|Jalan Tol Trans Jawa}}[[Jalan Tol Trans-Jawa|Jalan Tol Trans Jawa]] adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di [[Jawa|Pulau Jawa]] sepanjang kurang lebih 1.167 km, terdiri dari 18 jalan tol, yang seluruhnya dikelola oleh [[Jasa Marga (perusahaan)|PT Jasa Marga Tbk]]. Ide pembangunan Jalan Tol Trans Jawa sebetulnya sudah tercetus sejak tahun 1995, namun pembangunannya tertunda pada tahun 1998 dan 2005 akibat krisis ekonomi saat itu. Pada akhir tahun 2000-an, sebanyak sembilan jalan tol yang telah beroperasi direncanakan tersambung dengan sembilan jalan tol baru. Kesembilan jalan tol baru tersebut adalah [[Jalan Tol Cikampek-Palimanan|Cikampek-Palimanan]], [[Jalan Tol Pejagan–Pemalang|Pejagan-Pemalang]], [[Jalan Tol Semarang–Batang|Batang-Semarang]], Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Surabaya-Mojokerto.<ref name=":32" />[[Berkas:Trans Java Toll Road Map.svg|jmpl|550x550px|Peta Jalan Tol Trans Jawa]]
Dari 18 jalan tol Trans Jawa, sebanyak 11 jalan tol adalah Proyek Strategis Nasional, yakni [[Jalan Tol Layang Jakarta–Cikampek|Jakarta-Cikampek
Dengan adanya Jalan Tol Trans Jawa, dampak langsung yang dirasakan adalah penghematan waktu perjalanan, biaya operasional kendaraan, berkurangnya kemacetan di jalan-jalan non-tol, dan mendorong mobilitas antar kota dengan menggunakan bus. Adapun dampak regionalnya adalah penyebaran pembangunan dengan pusat industri, manufaktur, dan perdagangan, tidak terpusat di daerah metropolitan dan perbaikan taraf hidup masyarakat dengan terbukanya peluang pekerjaan baru.<ref name=":32" />
Baris 388:
==== Bendungan ====
{{Main article|Daftar bendungan dan waduk di Indonesia}}
[[Berkas:Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, 26062017.jpg|jmpl|320x320px|[[Waduk|Bendungan]] [[Waduk Jatigede|Jatigede]], salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Bendungan ini berstatus Proyek Strategis Nasional.]]
Dari 73 bendungan, sebanyak 15 bendungan dalam daftar Proyek Strategis Nasional telah selesai dibangun dengan beberapa dampak positifnya seperti mampu menambah persediaan air baku sebesar 1,1 miliar m³, mengurangi potensi banjir 3.600 m³/detik, pasokan air baku bertambah sebesar 3.300 liter/detik, mengairi lahan seluas 120 ribu hektare, dan adanya potensi listrik sebesar 113 MW yang bisa dihasilkan. Irigrasi yang dibangun juga dapat mengairi area persawahan seluas 865,4 hektare.<ref name=":2" />
Baris 412:
==== Sarana & prasarana kereta api ====
{{Lihat pula|Daftar Proyek Strategis Nasional}}
[[Berkas:Jakarta MRT train departing from ASEAN MRT Station.jpg|jmpl|320x320px|Moda
Proyek Strategis Nasional sarana dan prasarana kereta api mencakup dua proyek utama, yakni kereta api antar kota sebanyak sembilan proyek dan kereta api dalam kota sebanyak tujuh proyek. Di sektor ini terdapat enam proyek sarana dan prasarana kereta api antar kota yang statusnya dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional, yakni jalur Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api, rel Kereta Api di Kalimantan Timur, Kereta Api Muara Enim-Pulau Baai, Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api, Kereta Api Jambi-Pekanbaru, dan Kereta Api Jambi-Palembang. Adapun untuk proyek kereta api dalam kota, terdapat satu proyek yang dikeluarkan dari daftar status Proyek Strategis Nasional, yakni Moda Transportasi Raya (MRT) Jakarta koridor East-West.<ref name=":28" />
Hingga Desember 2019, pencapaian dari sektor ini berupa beroperasinya jalur transportasi [[MRT Jakarta|MRT]], yakni di DKI Jakarta dan
==== Energi ====
Baris 510:
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di [[Kabupaten Kepulauan Talaud|Talaud]], [[Sulawesi Utara]], menjadi satu-satunya proyek yang berstatus PSN sejak 2017 hingga 2018. Sebelumnya, pada tahun 2016, sektor ini terdiri atas tiga program gabungan dari pertanian dan kelautan, yakni ''food estate'' di [[Kalimantan Barat]], [[Kalimantan Tengah]], [[Kalimantan Timur]], [[Maluku]], dan [[Papua]], kemudian pembangunan Pulau Karantina di Pulau Nanduk, Bangka Belitung, dan pembangunan gudang beku terintegrasi di 20 lokasi.<ref name=":21" />
Namun, pembangunan area pangan berskala luas (''food estate'') di [[Kabupaten Merauke|Merauke]] seluas 1,2 juta hektare, pengembangan lahan gambut (PLG) 1 juta hektare di Kalimantan Tengah, Delta Kayan Food Estate di [[Kalimantan Timur]] seluas 0,5 juta hektare, dan Jungkat Agri Kompleks di [[Kalimantan Barat]], seluas 0,25 juta hektare, terkendala berbagai masalah yang kompleks sehingga keberhasilannya berjalan lambat dan ada yang dihentikan seperti PLG.<ref>{{Cite journal|last=Santosa|first=Edi|date=2015-10-09|year=|title=Percepatan Pengembangan Food Estate untuk Meningkatkan Ketahanan dan Kemandirian Pangan Nasional|url=http://jesl.journal.ipb.ac.id/index.php/jkebijakan/article/view/10290|journal=Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan|volume=1|issue=2|pages=80|doi=10.20957/jkebijakan.v1i2.10290|issn=2355-6226}}</ref> ''Food estate'' ini kemudian dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional bersama dengan pembangunan Pulau Karantina.<ref name=":28">{{Cite web|url=https://bisnis.tempo.co/read/845238/ini-18-proyek-strategis-yang-dicoret-pemerintah|title=Ini 18 Proyek Strategis yang Dicoret Pemerintah|last=Hidayat|first=Ali Akhmad Noor|date=2017-02-10|website=Tempo|language=id|access-date=2020-03-17}}</ref>
Sentra kelautan dan perikanan terpadu ini belum bisa beroperasi secara mandiri, meski sudah selesai pembangunannya pada tahun 2018, karena kekurangan pasokan listrik dan air bersih.<ref>{{Cite web|url=https://sulawesi.bisnis.com/read/20190319/540/901856/sentra-perikanan-talaud-sulit-berkembang-karena-masalah-energi|title=Sentra Perikanan Talaud Sulit Berkembang Karena Masalah Energi|last=|first=|date=|website=Bisnis.com|access-date=2020-03-15}}</ref> Kekurangan pasokan listrik ini sebetulnya sudah coba diatasi pemerintah dengan menerbitkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan kerja sama [[Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia|Kementerian Kelautan dan Perikanan]] (KKP) dengan [[Perusahaan Listrik Negara|PT Perusahaan Listrik Negara]] pada tahun 2017 untuk mengatasi kelangkaan pasokan listrik di 12 SKPT.<ref>{{Cite web|url=https://www.mongabay.co.id/2017/06/17/cahaya-terang-listrik-negara-di-proyek-sentra-kelautan-dan-perikanan-terpadu/|title=Cahaya Terang Listrik Negara di Proyek Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu|last=|first=|date=2017-06-17|website=Mongabay.com|language=id|access-date=2020-03-15}}</ref>
| |||