Ekonomi Papua: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler |
||
Baris 3:
Kondisi perekonomian di Provinsi Papua dan Papua Barat berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada 2018 mengklaim kian membaik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ekonomi kedua provinsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, juga didorong gencarnya dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk menunjang kemudahan dalam mengangkut hasil ekonomi serta ditujukan untuk bisa mempercepat jalannya lalu lintas perekonomian masyarakat di provinsi Papua dan Papua Barat.
Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat secara masif dilakukan sejak tahun 2002. Meningkatnya pembangunan selaras dengan besarnya alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, pemerintah kembali menganggarkan dana otsus untuk Provinsi Papua sebesar Rp 5,85 triliun dan Provinsi Papua Barat Rp 2,51 triliun. Untuk mengakselerasi pembangunan, pemerintah juga menyalurkan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 2,82 triliun untuk Papua dan Rp 1,44 triliun untuk Papua Barat tahun 2019. Sehingga total keseluruhan dana Otsus dan DTI yang telah dianggarkan untuk dua provinsi paling timur Indonesia dari tahun 2002-2019 sebesar Rp 85,85 triliun dan Rp 28,37 triliun. Semua dana yang didistribusikan untuk Papua dan Papua Barat bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mensejahterakan kehidupan rakyat Papua.
== Indeks Pengembangan Manusia (IPM) ==
| |||