Perang Besar Cirebon: Perbedaan antara revisi

Pada tahun 1792, pejabat penghubung Belanda untuk wilayah kesultanan Cirebon Johan Lubbert Umbgrove memandang perlu untuk mengurangi jumlah pangeran dan ratu dengan mengubah fungsi mereka menjadi abdi masyarakat.<ref>[http://www.cirebontrust.com/dongeng-dari-negeri-kanoman-2.html | Noer, Noerdin. 2015. Dongeng dari Negeri Kanoman (bagian 2). [[kota Cirebon|Cirebon]]: Cirebon Trust]</ref><ref name=setiawan>Setiawan, D A. 2018. Catatan Van der Kemp di Cirebon. [[Cirebon]] : Radar Cirebon</ref> Kejadian tersebut mirip dengan peristiwa surat pengakuan gelar kesultanan oleh [[Belanda]] pada masa Sultan Sepuh IV yaitu Amir Sena Muhammad Jaenudin atau yang dikenal sebagai Sultan Jaenudin II yang bertahta dari 1753 - 1773 (menggantikan Sultan Sepuh III Sultan Raja Jaenudin yang bertahta dari tahun 1723 - 1753) dimana para keluarga kesultanan yang tidak diakui lagi gelarnya diharuskan menjadi abdi masyarakat tanpa tunjangan bulanan, karena hanya mereka yang diakui [[Belanda]] yang akhirnya mendapatkan tunjangan bulanan, hal tersebut dilakukan oleh [[Belanda]] dengan alasan penghematan agar kekayaan Cirebon tidak habis ditangan kesultanan, tetapi hal itu hanyalah alasan yang dibuat-buat karena pada masa yang sama [[Belanda]] bekerjasama dengan para penguasa swasta kaya (kebanyakan dari mereka adalah orang-orang Cina) untuk menguasai tanah-tanah di Cirebon dan menerapkan pajak tanah (''landrente'') yang tinggi pada masyarakat.<ref>[http://www.fajarmuda.com/opini/post/399955883/perang.kedongdong.gerakan.perlawanan.rakyat.cirebon.1818 Rosyidi, Abdul. 2014. Perang Kedongdong Gerakan Perlawanan Rakyat Cirebon 1818. [[Cirebon]]: Fajar Muda]</ref>