Pajak Penghasilan Pasal 23: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 3 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.8
Baris 3:
'''Pajak Penghasilan Pasal 23''' (PPh Pasal 23) mengatur mengenai [[pajak]] yang dipotong oleh pemungut pajak dari [[Wajib pajak|Wajib Pajak]] atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti dll.), penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam Pajak Penghasilan Pasal 21.<ref name="Pajak Penghasilan Pasal 23">[http://www.online-pajak.com/id/berita-dan-tips/pph-pajak-penghasilan-pasal-23 PPh 23], OnlinePajak Lapor Pajak Mudah Secara Online.</ref>
 
PPh Pasal 23 adalah peraturan pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008Tentang [[Pajak Penghasilan]] <ref name="uu36-2008">[http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf ”UU Republik Indonesia No.36 Tahun 2008”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130313173630/http://www.pajak.go.id/dmdocuments/UU-36-2008.pdf |date=2013-03-13 }}, Direktorat Jenderal Pajak.</ref>, pasal 23.
 
== Tarif Pajak ==
Tarif pajak seperti yang dijelaskan pada pasal ini, kepada pemegang [[Nomor Pokok Wajib Pajak]] (NPWP) adalah 15 % untuk dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, dan 2 % untuk objek pajak lainnya sehubungan imbalan [http://www.dikti.go.id/files/atur/sb/PMK244-2008PPh.pdf jasa] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140310064251/http://www.dikti.go.id/files/atur/sb/PMK244-2008PPh.pdf |date=2014-03-10 }} dan sewa, kecuali tanah dan bangunan. Jika tanpa NPWP, maka dikenakan biaya lebih 100 % atau dua kali lipat dari tarif standar, dengan demikian tarif menjadi 30 % untuk dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, serta 4 % untuk yang lainnya.
 
Nilai potongan yang akan dikenakan pada angka ini, adalah jumlah bruto sebelum PPN (Pajak Pertambahan NILAI - PPN).
Baris 18:
 
== Pembebasan Pajak ==
Menurut PerDirjen Pajak No. PER-1/PJ/2011<ref name="per1-2011">[http://www.pajak.go.id/dmdocuments/SE-11-2011.pdf ”Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2011”] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130123202049/http://www.pajak.go.id/dmdocuments/SE-11-2011.pdf |date=2013-01-23 }}, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak.</ref>, untuk meminta pembebasan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), wajib pajak harus tengah mengalami kerugian fiskal, atau memiliki hak atas kompensasi kerugian pajak, atau pajak penghasilan yang dibayar atau akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang terutang.
 
Jika permohonan pembebasan telah diajukan kepada pemerintah, [[wajib pajak]] dapat menunggu selama 5 hari untuk jawaban, jika setelah 5 hari tidak ada balasan, maka permintaan tersebut dianggap telah disetujui.