Tag: kemungkinan spampengguna baru menambah pranala luarMenghilangkan kategoriSuntingan perangkat selulerSuntingan aplikasi selulerSuntingan aplikasi Android
Bahasa pada Angkola mempunyai bahasa yang identik dengan [[Bahasa Batak Toba]] dan [[Bahasa Mandailing]] karena domisilinya diapit oleh dua wilayah tersebut. Perbedaan hanya pada beberapa kosakata dan logatnya saat berbicara. Logat pada masyarakat suku Angkola terdengar lebih lembut dibandingkan orang Toba , dan logat Angkola terdengar lebih tegas jika dibandingkan dengan Mandailing.
Bahasa pada Angkhola mempunyai bahasa yang identik rumpun Melayu Polinesia yg ada di provinsi Sumatera utara dibawah Kedaulatan Negara Kesatuan Repubilk Indonesia
Sekilas info sejarah tentang bahasa yg digunakan :
Pengakuan resmi
Jika suatu bahasa memiliki fungsi resmi di suatu negara atau secara khusus diakui dalam undang-undang, entri untuk bahasa tersebut menyertakan deskripsi sifat pengakuannya. Ketika pengakuan itu berdasarkan undang-undang, hukum spesifik juga dikutip. Tabel 3 mencantumkan dan mendefinisikan (dengan contoh) empat belas kategori pengenalan bahasa yang digunakan.
Dalam mengembangkan kategori pengenalan ini, kami telah mengadaptasi kerangka umum yang dijelaskan oleh Cooper (1989: 99-103). Setelah Stewart (1968) mengidentifikasi fungsi resmi bahasa di suatu negara, Cooper lebih jauh membedakan antara bahasa resmi, bahasa kerja, dan bahasa resmi simbolik. Untuk itu kami telah menambahkan perbedaan lebih lanjut antara fungsi-fungsi yang sama di tingkat nasional atau provinsi. Kerangka deskriptif ini mengidentifikasi dasar hukum (jika ada) untuk pengakuan, sifat penggunaan resmi bahasa tersebut, dan ruang lingkup geopolitik dari penggunaan dan pengakuan tersebut. Kombinasi dari ketiga parameter ini (status hukum, sifat penggunaan, dan ruang lingkup aplikasi) menghasilkan dua belas kategori fungsi pertama yang tercantum dalam tabel 3.
Perbedaan antara fungsi hukum dan fungsi de facto relatif mudah. Ketika suatu fungsi bahasa dideskripsikan sebagai undang-undang, itu berarti ada dokumen hukum seperti konstitusi negara, undang-undang kebijakan bahasa atau keragaman, atau sejenisnya, yang menentukan fungsi yang akan digunakan bahasa tersebut. Kapan pun fungsi tersebut diidentifikasi sebagai undang-undang, kami memberikan nama undang-undang yang relevan. Saat ini kami tidak dapat membedakan dalam semua kasus antara undang-undang yang berlaku dan undang-undang yang mungkin tidak ditegakkan meskipun masih dapat dijalankan secara hukum. Mengenai status de facto, di banyak negara bahasa biasanya digunakan untuk fungsi pemerintahan tetapi tidak ada mandat legislatif formal untuk penggunaan itu. Dalam kasus tersebut, kami mengidentifikasi fungsi sebagai de facto.
