Tionghoa: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
k Reverted good faith edits by Gandalfett (talk)
Tag: Pembatalan
InternetArchiveBot (bicara | kontrib)
Rescuing 3 sources and tagging 1 as dead.) #IABot (v2.0.8
Baris 1:
{{disambiginfo}}
[[Berkas:Traditional outfit of King and Queen of Hua people.JPG|jmpl|ka|350px|Kaisar dan Permaisuri [[Huaxia]].]]
'''Orang Tionghoa''' atau '''Tionghwa''' (asal kata dari [[Bahasa Hokkien|Hokkien]]; {{lang-zh|s=中华|t=中華|p=Zhōnghuá|poj=Tiong-hôa|first=t}}) atau '''Huaren''' ({{lang-zh|s=华人|t=華人|first=t}}) adalah sebutan di [[Indonesia]] untuk orang-orang dari suku atau bangsa [[Tiongkok]]. Kata ini dalam [[bahasa Indonesia]] sering dipakai untuk menggantikan kata "[[Cina (kata)|Cina]]" yang kini memiliki konotasi negatif.<ref name="Budaya Tionghoa">[http://web.budaya-tionghoa.net/home/625-istilah-tiongkok-tionghoa-china-chinese-dan-cina Budaya Tionghoa] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120419134243/http://web.budaya-tionghoa.net/home/625-istilah-tiongkok-tionghoa-china-chinese-dan-cina |date=2012-04-19 }}, Istilah Tiongkok Tionghoa China Chinese Dan Cina, 2011</ref> Kata ini juga dapat merujuk kepada orang-orang Tiongkok yang tinggal di luar [[Republik Rakyat Tiongkok]], seperti di [[Indonesia]] ([[Tionghoa-Indonesia]]), [[Malaysia]] ([[Tionghoa-Malaysia]]), [[Singapura]], [[Hong Kong]], [[Taiwan]], [[Amerika Serikat]], dan sebagainya. Dengan demikian, dalam bahasa Indonesia, istilah orang Tionghoa dan orang Tiongkok memiliki perbedaan makna; yang pertama merujuk pada etnis atau suku bangsa, yang kedua merujuk pada kewarganegaraan [[Republik Rakyat Tiongkok]]. Orang-orang Tiongkok yang pergi merantau umumnya disebut sebagai orang [[Tionghoa perantauan]] (''Hoakiao'').
 
Di Tiongkok sendiri, konsep serupa dikenal dengan nama '''Huaxia''' ({{lang-zh|t=華夏|s=华夏|first=t}}) yang merujuk pada konsep bangsa serta peradaban Tiongkok, yang bersumber dari kesadaran [[bangsa Han]] (kelompok etnis mayoritas di [[Tiongkok Daratan]], yang berasal dari [[Dinasti Han]]) atas nenek moyang mereka, yang secara kolektif disebut sebagai ''Huaxia''. Sedangkan istilah '''Zhonghua''' sendiri digunakan secara resmi dalam nama negara, baik pada waktu sebelum Perang Dunia II ([[Republik Tiongkok]] - Zhonghua minguo) maupun setelah Perang Saudara Tiongkok ([[Republik Rakyat Tiongkok]] - Zhonghua remin gongheguo).
Baris 96:
 
=== Era Reformasi ===
Setelah [[era Reformasi]], maka satu per satu kebijakan rasialis tersebut dicabut. Pada masa pemerintahan Presiden [[Abdurrahman Wahid]] Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dicabut dengan [[:s:Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000|Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000]]<ref>[http://www.indonesia.go.id/id/produk_uu/isi/keppres2000/no.1sd10-2000/no6-2000.htm Pemerintah Indonesia Keppress 2000]</ref> namun Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 maupun Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 tidak turut dicabut, hingga tahun 2004 kelompok-kelompok etnis Tionghoa yang beranggapan bahwa istilah Tiongkok/Tionghoa yang seharusnya digunakan masih memperjuangkan dicabutnya surat edaran ini,<ref>[http://www.budaya-tionghoa.org/modules.php?name=News&file=article&sid=547 Forum Budaya Tionghoa Petisi pencabutan surat edaran]{{Pranala mati|date=Mei 2021 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}</ref> antara lain [[Eddy Sadeli]], anggota Komisi III DPR RI, [[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tionghoa]], [[Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia]], dll.
 
Adapun daftar peraturan yang dinilai merupakan bentuk diskriminasi adalah:<ref>[http://eddysadeli.blogspot.com/ Sejumlah UU Diskriminatif Dimintakan "Judicial Review"]</ref>
Baris 114:
# Surat Edaran Menteri Penerangan No 02/SE/Dit tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina.
 
Pada tanggal 12 Maret 2014, Presiden [[Susilo Bambang Yudhoyono]] mengabulkan petisi tersebut, dan menerbitkan [[:s:Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014|Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014]],<ref>[{{Cite web |url=http://setkab.go.id/berita-12473-melalui-keppres-no-122014-presiden-sby-ganti-istilah-cina-dengan-tionghoa.html |title=Sekretariat Kabinet: Melalui Keppres No. 12/2014, Presiden SBY Ganti Istilah Cina dengan Tionghoa] |access-date=2014-03-20 |archive-date=2014-03-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140320202927/http://setkab.go.id/berita-12473-melalui-keppres-no-122014-presiden-sby-ganti-istilah-cina-dengan-tionghoa.html |dead-url=yes }}</ref> setelah sebelumnya ''[[judicial review]]'' ke [[Mahkamah Konstitusi]] dan [[Mahkamah Agung]] tidak dikabulkan, karena hal tersebut berada di luar kewenangan mereka.<ref>[{{Cite web |url=http://poskotanews.com/2014/03/19/presiden-sby-cabut-penggunaan-istilah-china/ |title=Presiden SBY Cabut Penggunaan Istilah China] |access-date=2014-03-20 |archive-date=2014-03-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140320202848/http://poskotanews.com/2014/03/19/presiden-sby-cabut-penggunaan-istilah-china/ |dead-url=yes }}</ref>
 
== Lihat pula ==