Serangan Umum 1 Maret 1949: Perbedaan antara revisi

== Kontroversi dalam Serangan Umum 1 Maret pada era Orde Baru ==

Hingga awal tahun tujuhpuluhan, serangan atas [[Yogyakarta]] 1 Maret 1949, sama sekali tidak pernah ditonjolkan, karena para pejuang waktu itu menilai, bahwa episode ini tidak melebihi episode-episode perjuangan lain, yaitu pertempuran heroik di [[Medan]] ([[Medan Area]] Oktober 1945), [[Palagan Ambarawa]] (12 – 15 Desember 1945), [[Bandung lautan api]] (April 1946), perang [[Puputan Margarana/Bali]] (20 November 1946), [[pertempuran 5 hari 5 malam]] di palembangPalembang (1 – 5 Januari 1947), juga tidak melebihi semangat berjuang [[Divisi Siliwangi]], ketika melakukan long march, yaitu berjalan kaki selama sekitar dua bulan –sebagian bersama keluarga mereka- dari [[Yogyakarta]]/[[Jawa Tengah]] ke [[Jawa Barat]], dalam rangka melancarkan operasi [[Wingate]] untuk melakukan perang gerilya di [[Jawa Barat]], setelah [[Belanda]] melancarkan [[Agresi II]] tanggal 19 Desember 1948. Dan masih banyak lagi pertempuran heroik di daerah lain. Hingga waktu itu, yang sangat menonjol dan dikenal oleh rakyat Indonesia adalah perjuangan arek Suroboyo pada 28/29 Oktober dan bulan November/Desember 1945, yang dimanifestasikan dengan pengukuhan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dalam bukunya “Memenuhi Panggilan Tugas”, [[Nasution]] menulis:

Dari sumber-sumber yang dapat dipercaya serta dokumen-dokumen yang terlampir dalam tulisan ini, terlihat jelas bahwa perencanaan dan persiapan serangan atas [[Yogyakarta]] yang kemudian dilaksanakan pada 1 Maret 1949, dilakukan di jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III -dengan mengikutsertakan beberapa pucuk pimpinan pemerintah sipil setempat- berdasarkan instruksi dari Panglima Besar [[Sudirman]], untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa [[TNI]] -berarti juga [[Republik Indonesia]]- masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan [[PBB]].

Serangan tersebut melibatkan berbagai pihak, bukan saja dari Angkatan Darat, melainkan juga [[AURI]], Bagian Penerangan Komisariat Pusat Pemerintah (Pejabat [[PDRI]] di [[Jawa]]) dan Pepolit dari Kementerian Pertahanan. Pasukan yang terlibat langsung dalam penyerangan terhadap Yogyakarta adalah dari [[Brigade IX]] dan [[Brigade X]], di-back up oleh pasukan [[Wehrkreis I]] dan II, yang bertugas mengikat Belanda dalam pertempuran di luar [[Wehrkreis III]], guna mencegah atau paling tidak memperlambat gerakan bantuan mereka ke Yogyakarta. Tidak mungkin seorang panglima atau komandan, tidak mengerahkan seluruh kekuatan yang ada di bawah komandonya, untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Perlu diingat, ketika [[Belanda]] menduduki Ibukota [[RI]], [[Yogyakarta]], tanpa perlawanan dari [[TNI]], karena dari semula telah diperhitungkan, kekuatan [[TNI]] tidak sanggup menahan serangan [[Belanda]]. Juga tidak mungkin seorang panglima atau komandan pasukan memerintahkan melakukan serangan terhadap suatu sasaran musuh yang kuat, tanpa memikirkan perlindungan belakang. Selain itu, juga penting masalah logistik; suply (pasokan) perlengkapan dan perbekalan untuk ribuan pejuang serta perawatan medis yang melibatkan beberapa pihak di luar [[TNI]]. Apakah semua ini dapat dipersiapkan, dilakukan atau diperintahkan oleh seorang komandan brigade?

Dalam perencanaan dan pelaksanaan, juga melibatkan bagian Pepolit (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan. Selain itu, juga terlihat peran Kolonel [[T.B. Simatupang]], Wakil Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP). Untuk penyiaran berita mengenai serangan tersebut ke luar negeri, melibatkan pemancar radio [[AURI]] di [[Playen]], dan pemancar radio Staf Penerangan Komisariat Pusat, yang waktu itu berada di [[Wiladek]].

Cukup kuat alasan untuk meragukan versi yang mengatakan, bahwa seorang komandan brigade dapat memberi tugas kepada Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, yang berada dua tingkat di atasnya, untuk membuat teks (dalam bahasa [[Inggris]]) yang akan disampaikan kepada pihak [[AURI]] untuk kemudian disiarkan oleh stasiun pemancar [[AURI]]. Dengan demikian, menurut versi ini, perencanaan serta persiapan serangan dilakukan di jajaran brigade, kemudian "memberikan instruksi" kepada sejumlah atasan, termasuk Panglima Divisi.

Perlu diketahui, bahwa selama perang gerilya, berdasarkan Instruksi No. 1/MBKD/1948 tertanggal 22 Desember 1948 yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara dan Teritorium Jawa/Markas Besar Komando Jawa (MBKD), Kolonel [[Abdul Haris Nasution]], dibentuk Pemerintah Militer di seluruh [[Jawa]]. Struktur dan hirarki militer berfungsi dengan baik dan garis komando sangat jelas.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak mungkin seorang komandan pasukan dapat menggerakkan pasukan-pasukan lain yang bukan di bawah komandonya tanpa seizin atasan. Seandainya ada gerakan pasukan lain, pasti harus dengan perintah dari atasan, dan tidak mungkin dilakukan oleh komandan yang satu level. Apalagi menugaskan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang yang dalam hirarki militer berada dua tingkat di atasnya, dan pihak Kementerian Pertahanan serta pihak AURI, yang memiliki/mengoperasikan pemancar radio. Berdasarkan bukti dan dokumen yang ada, serangan tersebut jelas melibatkan berapa pihak di luar [[Brigade X]]/[[Wehrkreis III]]; bahkan terlihat peran beberapa atasan langsung Letkol [[Suharto]].

Nasih terdapat cukup bukti serta dokumen yang menunjukkan, bahwa kendali seluruh operasi di wilayah Divisi III tetap berada di pucuk pimpinan Divisi III, yaitu Kolonel [[Bambang Sugeng]]. Hal ini terbukti dengan jelas, a.l. dengan adanya Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, yang ditujukan kepada Komandan [[Wehrkreis II]] [[Letkol. M. Bachrun]], di mana jelas disebutkan, bahwa Instruksi Rahasia tersebut sehubungan dengan perintah yang diberikan kepada [[Komandan Wehrkreis III]], Letkol [[Suharto]]. Juga disebutkan, bahwa pasukan yang langsung membantu dalam serangan ke kota adalah [[Brigade IX]].

Dalam naskah otobiografi Letnan Kolonel (Purn.) dr. [[W. Hutagalung]] disebutkan, bahwa Komandan [[Wehrkreis II]] Letkol [[Sarbini]] hadir dalam rapat perencanaan, sehingga tidak diperlukan lagi Instruksi tertulis.

Dari dokumen ini dapat dilihat dengan jelas, bahwa tujuan semua serangan besar-besaran adalah untuk menarik perhatian dunia internasional, dan sejalan dengan Perintah Siasat 1 yang dikeluarkan oleh Panglima Besar [[Sudirman]] pada bulan Juni 1948.

Dalam buku yang sama di halaman 265, [[Nasution]] menulis:

"Panglima Divisi III telah memerintahkan serangan umum terhadap [[Yogya]] pada tanggal 1 Maret 1949, yang mempunyai efek yang besar terhadap...."

Dokumen ketiga yang membuktikan, bahwa seluruh operasi tersebut ada di bawah kendali Panglima Divisi III/GM III, adalah Perintah Siasat No. 9/PS/19, tertanggal 15 Maret 1949. Perintah diberikan kepada komandan [[Wehrkreis I]] (Letkol. [[Bachrun]]) dan II (Letkol. [[Sarbini]]), untuk meningkatkan penyerangan terhadap tentara [[Belanda]] di daerah masing-masing, dalam upaya untuk mengurangi bantuan Belanda ke Yogyakarta dan tekanan Belanda terhadap pasukan Republik di wilayah Wehrkreis III yang membawahi Yogyakarta, setelah dilaksanakan serangan atas Yogyakarta tanggal 1 Maret 1949.

Keadaan: 1.* Mulai tanggal 1-III-1949 serangan terhadap Ibukota telah dimulai dan usaha merebut Ibukota akan dilakukan berkali-kali. Kekuatan dari fihak kita melulu dari Brigade X, ditambah dengan pasukan-pasukan kecil dari kesatuan-kesatuan lain-lainnya.

1# Cie (kompi-pen.) dari Bat. Srohardoyo

1# Bat. Dari Bat. Darjatmo Brigade IX.

1.# Cdt. Daerah I. Tanggal : 15-III-1949

2.# Cdt. Daerah II J a m : 12.00

1.# Staf Divisi III.

2.# M.B.K.D.

3.# Cdt. Daerah III. (Kolonel [[Bambang Sugeng]])

4.# Arsip.

1.# Perintah Siasat No. 4/S/Cop.I, tertanggal 1 Januari 1949,

2.# Instruksi Rahasia tertanggal 18 Februari 1949, dan

3.# Perintah Siasat No. 9/PS/49, tertanggal 15 Maret 1949,