Perkara Yunani: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Baris 71:
Yunani mengklaim bahwa permohonan-permohonan ini tidak dapat diterima oleh Komisi HAM Eropa karena junta merupakan sebuah pemerintahan revolusioner{{sfn|Bates|2010|p=265}}{{sfn|Stelakatos-Loverdos|1999|p=119}} dan "tujuan asli revolusi tidak dapat ditinjau oleh Komisi".{{sfn|Becket|1970|p=97}} Yunani menyatakan bahwa mereka memiliki [[margin apresiasi]] (ruang bagi pemerintah untuk menerapkan Konvensi HAM Eropa sesuai dengan penafsiran mereka) dalam mengambil tindakan-tindakan luar biasa dalam keadaan darurat.{{sfn|Becket|1970|p=97}} Namun, Komisi HAM Eropa menilai bahwa aturan mengenai kedaruratan tidak berlaku untuk junta Yunani karena aturan tersebut dimaksudkan untuk pemerintahan yang sejalan dengan kerangka demokrasi dan konstitusional. Selain itu, junta Yunani dianggap sebagai biang kerok "kedaruratan" itu sendiri. Oleh sebab itu, Komisi HAM Eropa menyatakan pada 24 Januari 1968 bahwa perkara Yunani [[penerimaan perkara (Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia)|dapat diterima]] (''admissible''), sehingga perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan menyeluruh.{{sfn|Bates|2010|p=265}}{{sfn|Pedaliu|2020|p=101}}
=== Permohonan kedua ===
Pada 24 November 1967, koresponden ''[[The Guardian]]'' dan pengacara hak asasi manusia [[Cedric Thornberry]] menerbitkan sebuah artikel yang menyelidiki kasus-kasus [[penyiksaan]] di Yunani dan menyimpulkan bahwa penyiksaan "tampaknya merupakan praktik yang umum".{{sfn|Nalbadidacis|2020|p=103}} Pada 27 Januari 1968, [[Amnesty International]] menerbitkan sebuah laporan yang disusun oleh dua orang pengacara, [[Anthony Marreco]] dan [[James Becket]], yang telah datang langsung ke Yunani dan mengumpulkan kesaksian mengenai pelanggaran HAM, termasuk daftar 32 orang yang menyatakan bahwa mereka telah disiksa.{{sfn|Nalbadidacis|2020|p=103}}{{sfn|Clark|2010|p=[https://books.google.com/books?id=vd4yopuFli4C&pg=PA41 40]}} Akibat temuan-temuan ini,{{sfn|Clark|2010|p=[https://books.google.com/books?id=vd4yopuFli4C&pg=PA41 40]}} Swedia, Norwegia, dan Denmark kembali mengajukan permohonan pada 25 Maret 1968 terkait dengan pelanggaran Pasal [[Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|3]] (pelarangan penyiksaan atau [[perlakuan yang tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat]]) dan [[Pasal 7 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia|7]] (larangan hukum ''[[ex post facto]]''/yang berlaku surut), serta Pasal 1 ([[hak atas properti]]) dan 3 ([[hak suara|hak atas pemilihan umum yang bebas]]) Protokol 1 Konvensi HAM Eropa.{{sfn|Becket|1970|pp=97–98}}{{sfn|Bates|2010|p=265}}{{sfn|Greek Case|1972|p=6}} Sebagai tanggapan, pemerintah Yunani mengklaim bahwa terdapat mekanisme [[pemulihan]] di tingkat nasional yang dapat digunakan untuk melaporkan tuduhan pelanggaran, sehingga menurut Yunani permohonan ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Pasal 26 Konvensi HAM Eropa. Di sisi lain, negara-negara pemohon menyatakan bahwa mekanisme pemulihan tersebut "nyatanya tidak memadai dan tidak efektif".{{sfn|Becket|1970|p=98}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=914}}
Komisi HAM Eropa mengamati bahwa terdapat tiga hal yang dapat menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan di Yunani tidak efektif. Pertama, orang-orang yang menjalani [[penahanan administratif]] (penahanan tanpa melalui sidang) tidak memiliki akses ke pengadilan. Kedua, Maklumat no. 280 menangguhkan berbagai jaminan konstitusional yang terkait dengan sistem peradilan.{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=914}} Ketiga, pada 30 Mei, junta Yunani memecat 30 hakim dan jaksa, termasuk kepala [[Pengadilan Perdata dan Pidana Tertinggi Yunani]] karena mereka terlibat dalam pengeluaran putusan yang tidak disukai junta. Menurut Komisi HAM Eropa, pemecatan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Yunani pada saat itu tidak independen.{{sfn|Becket|1970|p=98}}{{sfn|Bates|2010|p=265, fn 465}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=914}} Maka dari itu, Komisi HAM Eropa menegaskan bahwa mekanisme pemulihan yang ada di Yunani pada saat perkara ini berlangsung tidak dapat dianggap efektif ataupun memadai.{{sfn|Becket|1970|p=98}} Permohonan ini pun dinyatakan dapat diterima pada 31 Mei.{{sfn|Bates|2010|p=265}}
Tuduhan penyiksaan semakin membuat perkara ini dikenal khalayak umum di Eropa. Selain itu, junta Yunani juga mengubah strategi pembelaan mereka mengingat Pasal 15 Konvensi HAM Eropa secara terang-terangan melarang penangguhan Pasal 3.{{sfn|Becket|1970|pp=98–99}} Sejak tahun 1968, Komisi HAM Eropa mengutamakan perkara ini;{{sfn|Bates|2010|p=265}}{{sfn|Pedaliu|2020|p=102}} mengingat bahwa komisi ini merupakan organisasi paruh waktu, perkara Yunani menyita sebagian besar waktu komisi tersebut.{{sfn|Risini|2018|p=92}} Pada 3 April 1968, dibentuk sebuah Subkomisi untuk memeriksa perkara Yunani, dan awalnya Subkomisi ini hanya bekerja berlandaskan permohonan yang pertama. Subkomisi ini menyelenggarakan sidang pada akhir September, dan kemudian pada pertemuan berikutnya pada bulan November, komisi ini juga memutuskan untuk mendengarkan keterangan saksi.{{sfn|Becket|1970|p=99}}{{sfn|Kiss|Végléris|1971|p=915}} Pencarian fakta (terutama di lapangan) jarang dilakukan untuk perkara-perkara Konvensi HAM Eropa bila dibandingkan dengan pengadilan internasional lainnya (seperti [[Pengadilan Hak Asasi Antar-Amerika]].{{sfn|Janis ''et al.''|2008|pp=65–66}}
== Catatan kaki ==
| |||