Pemindahan penduduk: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan |
|||
Baris 22:
<blockquote>"Di zaman kita, pidato dan tulisan politik sebagian besar merupakan pembelaan terhadap suatu hal yang tidak dapat dipertahankan. Hal-hal tentang ... memang dapat dipertahankan, tetapi hanya dengan argumen yang terlalu brutal untuk dihadapi kebanyakan orang dan yang tidak sesuai dengan tujuan yang dianut partai politik. Bahasa politik sebagian besar terdiri dari [[eufemisme]], pertanyaan-pertanyaan dan ketidakjelasan belaka.... Jutaan petani dirampok dari pertanian mereka dan dikirim dalam perjalanan panjang yang berat tanpa membawa persediaan cukup dari yang bisa mereka bawa: apakah ini disebut transfer populasi atau pekerja kasar di perbatasan."</blockquote>
Pandangan [[hukum internasional]] tentang pemindahan penduduk mengalami evolusi yang cukup besar selama abad ke-20. Sebelum Perang Dunia II, sebagian besar pemindahan penduduk merupakan hasil dari [[perjanjian bilateral]] dan mendapat dukungan dari badan-badan internasional seperti [[Liga Bangsa-Bangsa]]. Pengusiran Jerman setelah Perang Dunia II dari Eropa Tengah dan Timur sebagai sanksi oleh [[Sekutu]] dalam Pasal 13 dari [[Perjanjian Potsdam]], tetapi penelitian telah menunjukkan bahwa baik delegasi Inggris ataupun Amerika di Potsdam sangat keberatan dengan ukuran pemindahan penduduk yang telah terjadi dan dipercepat pada musim panas 1945. Perancang utama ketentuan tersebut, Geoffrey Harrison, menjelaskan bahwa pasal tersebut dimaksudkan bukan untuk menyetujui pengusiran tetapi untuk menemukan cara untuk memindahkan ke Dewan Kontrol di Berlin untuk mengatur populasi.<ref name=":1">{{Cite journal|last=Cienciala|first=Anna M.|last2=de Zayas|first2=Alfred M.|date=1981-02|title=Nemesis at Potsdam. The Anglo-Americans and the Expulsion of the Germans.|url=http://dx.doi.org/10.2307/1987366|journal=Military Affairs|volume=45|issue=1|pages=51|doi=10.2307/1987366|issn=0026-3931}}</ref> Gelombang mulai berubah ketika Piagam [[Pengadilan Nuremberg]] dari para pemimpin [[Jerman Nazi]] menyatakan deportasi paksa penduduk sipil sebagai [[kejahatan perang]] dan [[kejahatan terhadap kemanusiaan]].<ref>{{Cite journal|last=Alfred|first=de Zayas|date=2010-10|title=Forced Population Transfer|url=http://dx.doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e802|journal=Max Planck Encyclopedia of Public International Law|publisher=Oxford University Press|isbn=978-0-19-923169-0}}</ref> Pendapat itu secara progresif diadopsi dan diperluas sepanjang sisa abad ini. Yang mendasari perubahan tersebut adalah kecenderungan untuk memberikan hak kepada individu, sehingga membatasi hak negara untuk membuat perjanjian yang merugikan mereka.
Saat ini nyaris tidak ada perdebatan umum tentang status hukum pemindahan penduduk secara paksa : "Di mana pemindahan penduduk dulunya diterima sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik etnis, hari ini, pemindahan penduduk secara paksa dianggap sebagai pelanggaran [[hukum internasional]]."<ref>''Denver Journal of International Law and Policy'', Spring 2001, p 116.</ref> Tidak ada perbedaan hukum yang dibuat untuk alasan pemindahan satu pihak maupun petukaran dua pihak karena setiap individu berhak atas kemerdekaan diri dari belenggu orang lain.
Baris 251:
== Rujukan tambahan ==
* Frank, Matthew. ''Making Minorities History: Population Transfer in Twentieth-Century Europe'' (Oxford UP, 2017). 464 pp. [http://www.h-net.msu.edu/reviews/showrev.php?id=52226 online review]
* {{Cite book|year=1975|first=Alfred Maurice|last=De Zayas|date=1975|url=http://worldcat.org/oclc/769985990|title=International law and mass population transfers|oclc=769985990}} 207
*
* {{Cite journal|last=Cienciala|first=Anna M.|last2=de Zayas|first2=Alfred M.|date=1981-02|title=Nemesis at Potsdam. The Anglo-Americans and the Expulsion of the Germans.|url=http://dx.doi.org/10.2307/1987366|journal=Military Affairs|volume=45|issue=1|pages=51|doi=10.2307/1987366|issn=0026-3931}}
* {{Cite book|last=De Zayas|first=Alfred M.|date=2006|url=https://www.worldcat.org/oclc/65469117|title=A terrible revenge : the ethnic cleansing of the East European Germans|location=New York|publisher=Palgrave Macmillan|isbn=1-4039-7308-3|edition=2nd ed., fully rev. and updated|oclc=65469117}}
*
* {{ISBN|3-8004-1416-3}}.<ref>{{Cite book|last=Zayas|first=Alfred M. de|date=2001|url=https://www.worldcat.org/oclc/51560722|title=Heimatrecht ist Menschenrecht : der mühsame Weg zu Anerkennung und Verwirklichung|location=München|publisher=Universitas|isbn=3-8004-1416-3|oclc=51560722}}
*
* U. Özsu, ''Formalizing Displacement: International Law and Population Transfers'', Oxford, Oxford University Press, 2015.
* St. Prauser and A. Rees, ''The Expulsion of the "German" Communities from Eastern Europe at the End of the Second World War,'' Florence, Italy, European University Institute, 2004.
| |||