Revisi per 29 Agustus 2021 13.17 sunting RianHS (bicara \| kontrib) Pengurus 21.817 suntingan k Menambah Kategori:Istilah hukum menggunakan HotCat ← Revisi sebelumnya		Revisi per 30 September 2021 14.08 sunting balikkan Atikah Krsn (bicara \| kontrib) 67 suntingan merubah gaya bahasa Tag: VisualEditor Revisi selanjutnya →
Baris 1: {{Gaya penulisan}} '''Gugatan permohonan''' atau disebut '''''gugatan voluntair''''' dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 bahwa ''“Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yuridiksi voluntair.”'' ~~Hal ini menjelaskan~~Menjelaskan bahwa ''yuridiksi voluntair'' dalam hal penyelesaian perkara kepada badan-badan peradilan dimana terdapat penyelesaian masalah bersangkutan.<ref name=":0">{{Cite book\|title=Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970\|url-status=live}}</ref> Maka dapat dikatakan bahwa gugatan permohonan berupa putusan berbentuk penetapan yang hanya berisi diktum yang bersifat deklarator. Permohonan atau ''gugatan'' ''voluntair'' adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. <ref>{{Cite book\|date=1994\|title=Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan\|location=Jakarta\|publisher=Mahkamah Agung Republik Indonesia\|url-status=live}}</ref> Baris 18: 2. Berbagai pendapat mengenai ''yuridiksi'' ''voluntair'' * Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 (Juni 1973) dalam Kasus Forest Products Corp Ltd menjelaskan bahwa \perjanjian dibuat tidak mengikat Forest Products Corp, Ltd. dan Sah Rapat Umum Pemegang Saham. Pada 27 juni 1972 sejak putusan dijatuhkan. * Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/K/AG/1990~~, Tanggal 22 Januari 1991~~.▼ ~~Inti dalam penetapan ini adalah menyatakan perjanjian dibuat tidak mengikat Forest Products Corp, Ltd. dan Sah Rapat Umum Pemegang Saham. Pada 27 juni 1972 sejak putusan dijatuhkan.~~ * Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987. Menjelaskan bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa ''(contentience jurisdictie).'' Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup ''voluntair jurisdictie'', akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<ref name=":1">{{Cite book\|last=Harahap\|first=M. Yahya\|date=1997\|title=Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum\|location=Bandung\|publisher=Citra Aditya Bakti\|url-status=live}}</ref>▼ ▲* Putusan Peninjauan Kembali (PK) No/K/AG/1990, Tanggal 22 Januari 1991 -* Pendapat Prof. Sudargo Gautama bahwa penyelesaian ''voluntair'' pada suatu perkara, yang mengandung sengketa diantaranya proses ex-parte sudah terjadi; ~~Penyelesaian~~penyelesaian sengketa yang melanggar tata tertib beracara yang baik ''(goede process orde),'' dan juga melanggar asas ''audi alteram partem'' (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan kepentingannya);dan padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan ''voluntair'' dalam kasus ini, harus didengar sebagai pihak.<ref name=":1" />▼ * Catatan Prof. Asikin Kusuma Atmadja pada Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987 -* Berdasarkan Putusan MA dalam Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan Pengadilan Negeri yang telah ''memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkadang sengketa, tidak ada dasar hukumnya.'' Perlu diingat bahwa ''yuridksi'' voluntair tidak termasuk dalam penyelesaian hak. ▼ ~~- Masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa ''(contentience jurisdictie);''~~ ▲- Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup ''voluntair jurisdictie'', akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<ref name=":1">{{Cite book\|last=Harahap\|first=M. Yahya\|date=1997\|title=Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum\|location=Bandung\|publisher=Citra Aditya Bakti\|url-status=live}}</ref> * Pendapat Prof. Sudargo Gautama ~~Penyelesaian ''voluntair'' pada suatu perkara, yang mengandung sengketa:~~ ~~- Proses ex-parte sudah terjadi;~~ ▲- Penyelesaian sengketa yang melanggar tata tertib beracara yang baik ''(goede process orde),'' dan juga melanggar asas ''audi alteram partem'' (hak pihak lain untuk membela dan hak mempertahankan kepentingannya);dan ~~- Padahal semestinya, pihak yang terkena dalam permohonan ''voluntair'' dalam kasus ini, harus didengar sebagai pihak.<ref name=":1" />~~ * Berdasarkan Putusan MA ▲- Putusan MA No. 1210 K/Pdt/1985, 30 Juni 1987, antara lain menegaskan Pengadilan Negeri yang telah ''memeriksa dan memutus permohonan secara voluntair, padahal di dalamnya terkadang sengketa, tidak ada dasar hukumnya.'' Perlu diingat bahwa ''yuridksi'' voluntair tidak termasuk dalam penyelesaian hak. == Referensi ==

Gugatan permohonan: Perbedaan antara revisi